Presiden Barack Obama mengatakan, legitimasi kekuasaan pemimpin Libya Moamar Gaddafi telah hilang telah hilang dan harus turun secepatnya.
Gedung Putih mengatakan, Presiden Obama mengeluarkan pernyataan ini dalam percakapan telepon dengan Kanselir Jerman Angela Merkel hari Sabtu.
Pernyataan itu menambahkan pemimpin Amerika dan Jerman sama-sama prihatin atas penumpasan yang tengah berlangsung terhadap rakyat Libya, dan membahas cara-cara yang memadai dan efektif bagi masyarakat internasional dalam memberikan tanggapan.
Juga hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mengatakan, Amerika mengambil sejumlah langkah agar pemerintahan Gaddafi bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Dia mengatakan, Departemen Luar Negeri Amerika telah mencabut visa Amerika yang dipegang oleh sejumlah pemimpin Libya dan anggota keluarga terdekat.
Hari Jumat, Presiden Obama menandatangani sebuah surat keputusan presiden yang memberlakukan sanksi secara sepihak atas Libya, dengan mengatakan gejolak dan kekerasan yang terus berkecamuk di sana merupakan ancaman yang tak lazim dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan politik luar negeri Amerika. Pada hari yang sama, Uni Eropa sepakat untuk menerapkan embargo senjata atas Libya, bersamaan dengan larangan bepergian dan pembekuan asset.
DK PBB dalam pertemuan darurat hari kedua hari Sabtu juga membahas kemungkinan sanksi.
Badan PBB yang beranggota 15 negara itu membahas sebuah rancangan resolusi merupakan kerangka dasar yang mengacu kepada laporan-laporan penumpasan pemerintah Libya ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Badan itu akan menyelidiki apakah kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi selama aksi protes itu berlangsung.
Duta Besar Libya untuk PBB mendukung ketetapan itu. Dalam sebuah surat kepada DK PBB, Dubes Abdurrahman Shalgam mengatakan, delegasi Libya mendukung upaya PBB untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggungjawab atas serangan terhadap warga sipil. Shalgam menyeberang dari pemerintahan Gaddafi hari Jumat.
Rancangan naskahnya ditulis oleh Inggris, Prancis, Amerika dan Jerman. Sebelum sidang hari Sabtu itu, Duta Besar Jerman untuk PBB Peter Wittig kepada wartawan mengatakan, dia yakin seluruh anggota DK akan menyepakati langkah itu dan menginginkan suatu tindakan yang cepat dan cekatan.
