Bagian dari masalah yang dihadapi ASEAN dalam menangani anggota yang melanggar piagam adalah kontradiksi dasar dalam piagam itu sendiri. Piagam itu mendorong tanggung jawab bersama sekaligus tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing.
Indonesia mengambil alih kursi ASEAN tahun ini dengan harapan bisa menjadikan organisasi itu sebagai kekuatan politik yang efektif di dunia. Tetapi ketidakmampuannya untuk menengahi perdamaian antara negara anggotanya, Thailand dan Kamboja, telah membuat frustrasi pemimpin organisasi itu sendiri.
Berbagai upaya Ketua ASEAN, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa, untuk menengahi penyusunan resolusi dan bentrokan-bentrokan militer berkelanjutan antara kedua negara mengenai sengketa perbatasan mereka sejauh ini belum berhasil. Meskipun ia sangat frustrasi dengan kegagalan itu, Natalegawa mengatakan dia belum mau mengakui bahwa ASEAN membutuhkan kekuatan penegakan yang kuat supaya efektif.
"Kami berusaha melakukan yang terbaik. Diplomasi bukan hanya soal tekanan dan sanksi, tetapi juga dorongan. Kita lihat saja nanti. Keputusan belum diambil. Temui saya lagi nanti dan untuk melihat perkembangannya," ujar Natalegawa.
Pavin Chachavalpongpun adalah peneliti pada Institut Studi Asia Tenggara di Singapura yang mengatakan ketidakmampuan ASEAN dalam menerapkan tekanan dan memberikan sanksi menjadikannya sebagai organisasi politik yang tidak efektif. Dia mengatakan kemunduran dalam proses perdamaian Thailand-Kamboja sekali lagi menunjukkan keterbatasan ASEAN dalam mengandalkan kekuatan persuasif dan diplomasi diam-diam. Ia mengatakan,"ASEAN tidak memiliki mekanisme yang tepat untuk mengurus masalah rumit seperti ini. ASEAN memang memiliki mekanisme penyelesaian sengketa tapi tidak ada sanksi atau hukumannya. Karena itu, para anggotanya dapat melakukan apapun yang mereka mau karena mereka tahu mereka tidak akan dihukum."
Dukungan ASEAN terhadap Birma untuk memimpin organisasi itu tahun 2014 terlepas dari pelaksanaan HAM yang buruk negara itu juga menimbulkan pertanyaan tentang komitmen organisasi tersebut untuk memperkuat demokrasi di kawasan tersebut.
Bagian dari masalah yang dihadapi ASEAN dalam menangani anggota yang melanggar piagam adalah kontradiksi dasar dalam piagam itu sendiri. Piagam itu mendorong tanggung jawab bersama sekaligus tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing.
Negara-negara anggota ASEAN juga memiliki berbagai sistem politik yang menyulitkan penegakan kode etik secara seragam. Beberapa negara seperti Vietnam dan Laos dikuasai satu partai. Negara lainnya seperti Indonesia dan Thailand telah membuat kemajuan demokratik yang signifikan tetapi masih rentan.
