Australia dan Thailand menghimbau Birma agar memperbaiki catatan HAM-nya, termasuk pembebasan semua tahanan politik, sebelum menjadi ketua ASEAN yang beranggotakan 10 negara pada 2014 mendatang.
Awal bulan ini, Laos dilaporkan setuju untuk “menukar” kepemimpinan ASEAN tahun 2014 dengan Birma. Laos akan menjadi ketua ASEAN tahun 2012.
Himbauan itu dilancarkan pada pembicaraan akhir minggu antara Menteri Luar Negeri Australia Kevin Rudd dan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya di Bangkok.
Birma menyerahkan haknya untuk mengetuai ASEAN tahun 2005 di tengah tekanan internasional mengenai catatan HAM-nya. Sejak saat itu Birma mulai melakukan reformasi politik, termasuk pemilu tahun lalu dan pembentukan parlemen baru dengan pembebasan ketua kelompok oposisi, Aung San Suu Kyi, dari tahanan rumah tahun lalu.
Tetapi, kelompok-kelompok HAM mengatakan parlemen Birma dikuasai militer dan partai-partai yang didukung militer, sementara lebih dari 2.000 tahanan politik tetap mendekam dipenjara di seluruh negeri serta serangan-serangan terus berlangsung terhadap kelompok-kelompok etnis.
Usaha oleh Birma untuk menjadi tuan rumah ASEAN tahun 2014 mengakibatkan perpecahan dalam ASEAN.
Menteri Luar Negeri Australia Rudd mengatakan Birma perlu membuat kemajuan lebih besar sebelum mempertimbangkan kepemimpinan ASEAN.
“Australia ingin menyaksikan perbaikan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam hak azasi manusia dan demokrasi di Birma. Pada masa lalu kami menyambut baik pembebasan Aung San Suu Kyi. Kami sangat prihatin dengan masih dipenjaranya 2.000 tahanan politik,” ujar Rudd.
Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa, ketua ASEAN saat ini, akan berkunjung ke Birma untuk menilai kesiapan negara itu menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN tahun 2014.
Menteri Luar Negeri Thailand Kasit mengatakan penilaian harus temasuk kemajuan yang dicapai Birma, yang juga dikenal sebagai Myanmar, sejak pemilu, dan kewajiban Birma menurut piagam ASEAN yang termasuk HAM.
Kelompok-kelompok HAM menyambut baik pendirian Australia dan Thailand yang menekankan perlunya reformasi politik di Birma. Debbi Stothard, juru bicara kelompok HAM Alternative ASEAN Network, mengatakan, “Birma tidak boleh diizinkan mengetuai ASEAN sampai melakukan reformasi murni dan itu berarti membebaskan semua tahanan politik dan menghentikan perang terhadap semua kelompok etnik.”
Stothard mengatakan apabila Birma mengetuai ASEAN tahun 2014 tanpa reformasi lebih lanjut, negara-negara mitra dialog utama, termasuk Australia, Kanada, Uni Eropa dan Jepang serta Amerika, kemungkinan akan memboikot pertemuan itu.
