Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNDP mengatakan dalam sebuah laporan baru pada Kamis (20/2) bahwa dibutuhkan setidaknya satu dekade bagi Suriah untuk kembali ke tingkat ekonomi sebelum perang. Jika tren pertumbuhan yang lambat saat ini terus berlanjut, pemulihan ekonomi bisa memakan waktu lebih dari 50 tahun.
“Saya harus mengatakan bahwa angka yang paling mengejutkan saat ini adalah jika Suriah terus tumbuh pada rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir – yang merupakan pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) sebesar 1,3 persen per tahun – Suriah akan kembali ke PDB yang dicapai pada 2010 dalam 55 tahun,” kata Abdallah Al Dardari, asisten administrator UNDP dan direktur Biro Regional untuk Negara-negara Arab, yang menerbitkan laporan berjudul, "Dampak Konflik di Suriah."
Al Dardari, yang berbicara kepada wartawan melalui telekonferensi dari Nairobi, mengatakan banyaknya korban jiwa dan kerusakan material, ditambah dengan devaluasi total mata uang nasional, menipisnya cadangan devisa, meluasnya pengangguran, dan 90 persen penduduk jatuh ke dalam kemiskinan, menjadikan pemulihan sebagai tugas yang sangat berat.
Lebih dari 600.000 warga Suriah tewas dalam perang dan 113.000 lainnya hilang secara paksa. Nasib mereka tidak diketahui.
Menurut laporan tersebut, pada tahun sebelum pecahnya perang, PDB Suriah adalah $62 miliar, dan tingkat pertumbuhannya melebihi 5 persen dibandingkan lima tahun sebelumnya. Saat ini PDB negara tersebut kurang dari setengah PDB-nya sebelum perang, yaitu sekitar $29 miliar.
“Perkiraan total PDB yang hilang selama periode 2011 hingga 2024 mencapai sekitar 800 miliar dolar Amerika [berdasarkan harga pada 2010],” laporan tersebut menyebutkan dampak ekonomi akibat perang tersebut. Nilai itu setara Rp 13,04 kuadriliun.
Al Dardari mengatakan Suriah juga menderita dalam hal pembangunan manusia, karena mengalami kemunduran 40 tahun dalam hal harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita.
Dia mengatakan laporan tersebut juga menawarkan beberapa skenario untuk pemulihan dan pertumbuhan, tetapi semuanya memerlukan investasi dalam jumlah besar agar bisa sukses.
“Hal ini memerlukan perbaikan luar biasa dalam administrasi publik, tata kelola, transparansi, akuntabilitas, kapasitas kelembagaan, dan sebagainya,” katanya, seraya menambahkan bahwa status quo tidak dapat dipertahankan.
Al Dardari mengatakan sanksi internasional juga dapat memberikan “efek mengerikan” terhadap kemampuan Suriah untuk menarik miliaran investasi yang diperlukan untuk membangun kembali infrastruktur dan perekonomiannya.
“Kita perlu mempertimbangkan sanksi secara serius seiring dengan berjalannya reformasi,” katanya. “Kita perlu memastikan bahwa sanksi ditangani dengan cara yang memungkinkan Suriah untuk mengurus semua reformasi dan persyaratan ini.”
Pemerintah sementara Suriah, yang berkuasa sejak mereka menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada pertengahan Desember, akan menerima laporan UNDP pada Jumat (21/2). Al Dardari mengatakan PBB siap memberikan bantuan teknis yang diperlukan guna mengimplementasikan skenario pemulihan ekonomi yang dipaparkan dalam laporan tersebut. [ft/pp]
