Pihak militer selama puluhan tahun telah memerangi etnis minoritas yang menginginkan otonomi dan menyebut konflik internal itu sebagai alasan untuk membuat pemerintahan sendiri.
Bulan November, Birma mengadakan pemilu untuk pertama kalinya dalam dua puluh tahun ini, yang menandai perubahan pemerintahan militer menjadi pemerintahan sipil. Pemilu itu dikecam secara luas karena dianggap tidak bebas dan adil tetapi sebagai upaya militer mempertahankan kekuasaan.
Meskipun pemerintahan sipil telah berdiri, Quintana mengatakan belum ada yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran yang terus berlangsung . Ia mengatakan,“Militerisasi yang sistematis berdampak terhadap pelanggaran HAM. Pelanggaran ini termasuk perampasan lahan,kerja paksa, pengungsian internal, pembunuhan dan kekerasan seksual. Pelanggaran ini tersebar luas dan berlangsung hingga sekarang, dan masih belum terselesaikan oleh pemerintah.”
Quintana mengatakan komisi penyelidik PBB mungkin diperlukan untuk membantu rekonsiliasi nasional dan menciptakan akuntabilitas. Dia mengatakan dalam beberapa hal seperti kerja paksa, pelanggaran itu secara jelas didukung negara.“Birma mungkin satu-satunya negara dimana kerja paksa di lakukan oleh negara bukan oleh perorangan," ujarnya.
Meskipun begitu, Quintana mengatakan banyak tanda-tanda positif, seperti semakin banyaknya anggota DPR yang membahas HAM dan perlakuan terhadap etnis minoritas.
Lebih lanjut ia mengatakan,“Pembahasan itu termasuk kemungkinan gencatan senjata di wilayah Kayin. Juga status kewarganegaraan warga Rohingya dan apakah amnesti akan diberikan terhadap tahanan politik Shan.”
Quintana berbicara kepada wartawan di Bangkok setelah kunjungan satu minggu di Thailand, termasuk pertemuan dengan para aktivis dan ahli serta pejabat untuk membahas situasi di Birma.
Wakil PBB itu tidak dapat mengunjungi Birma karena visanya ditolak tetapi ia bertemu duta besar Birma untuk Thailand. Ia juga berbicara lewat telepon dengan Aung San Suu Kyi, pemimpin demokrasi Birma yang mendukung usul pembentukan komisi PBB tersebut.
Quintana mengatakan rekonsiliasi nasional membutuhkan partisipasi semua pihak dan perlu dimulai dengan pembebasan lebih dari 2000 tahanan politik di Birma.
