Presiden Panama Jose Raul Mulino pada hari Kamis (6/2) membantah klaim Departemen Luar Negeri AS bahwa negaranya telah mencapai kesepakatan yang mengizinkan kapal-kapal perang AS untuk melewati Terusan Panama secara gratis.
Mulino mengatakan, ia telah memberi tahu Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada hari Rabu (5/2) bahwa ia tidak dapat menetapkan biaya untuk melewati terusan tersebut atau pun membebaskan siapa saja dari biaya tersebut. Ia mengaku terkejut mendengar pernyataan Departemen Luar Negeri AS yang menyatakan sebaliknya pada Rabu malam.
“Saya sepenuhnya membantah pernyataan itu kemarin,” ungkap Mulino dalam konferensi pers mingguannya, sambil menambahkan bahwa ia telah meminta duta besar Panama di Washington untuk membantah pernyataan Departemen Luar Negeri AS.
Pada Rabu malam, Departemen Luar Negeri AS mengatakan melalui X bahwa “kapal-kapal pemerintah AS sekarang bisa melewati Terusan Panama tanpa biaya, sehingga menghemat jutaan dolar bagi pemerintah AS setiap tahun.”
Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi pernyataan Mulino pada Kamis tersebut.
Otoritas Terusan Panama mengeluarkan pernyataan singkatnya sendiri pada Rabu malam dengan mengatakan bahwa pihaknya “tidak melakukan penyesuaian” apa pun terhadap biaya tersebut.
Mulino mengaku “sangat terkejut dengan pernyataan kemarin dari Departemen Luar Negeri, karena mereka membuat pernyataan kelembagaan yang penting dari badan yang mengatur kebijakan luar negeri Amerika Serikat, di bawah Presiden Amerika Serikat, berdasarkan kebohongan. Dan itu tidak dapat ditoleransi, sama sekali tidak dapat ditoleransi.”
Pernyataan yang berbeda itu muncul beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertemu dengan Mulino dan badan pengelola terusan itu, serta mengunjungi rute perdagangan penting tersebut.
Rubio telah menyampaikan pesan dari Presiden AS Donald Trump bahwa pengaruh Tiongkok di terusan tersebut tidak dapat diterima.
Rubio telah memberi tahu Mulino bahwa Trump yakin kehadiran Tiongkok di wilayah terusan tersebut dapat melanggar perjanjian yang membuat AS menyerahkan jalur perairan tersebut kepada Panama pada tahun 1999.
Perjanjian tersebut menyerukan netralitas permanen pada terusan yang dibangun Amerika tersebut.
Pihak pengelola terusan mengatakan, mereka terbuka untuk membahas pemberian prioritas kepada kapal-kapal perang AS untuk menyeberangi terusan tersebut, tetapi tidak mengatakan mereka telah mempertimbangkan pembebasan biaya.
Mulino pada Kamis mengatakan bahwa konstitusi Panama dan undang-undang yang mengatur Otoritas Terusan memperjelas bahwa baik pemerintah maupun otoritas tidak dapat membebaskan biaya.
“Itu adalah batas konstitusional,” ungkapnya. [rd/ab]
Forum