Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan kerja sama dengan Panama telah mengirimkan “pesan yang jelas” bahwa Amerika akan mengambil tindakan untuk mengekang imigrasi ilegal. Hal itu disampaikan selagi ia mengamati penerbangan deportasi yang didanai AS dari Bandara Internasional Albrook di Panama pada Senin (3/2) pagi.
Penerbangan itu membawa pulang puluhan imigran tanpa dokumen asal Kolombia ke negara asal mereka. Menurut seorang pejabat Kolombia, sebanyak 32 laki-laki dan 11 perempuan dideportasi, termasuk tujuh orang yang memiliki catatan kejahatan.
Pada 1 Juli 2024, hari pertama Presiden Panama Jose Raul Mulino menjabat, Amerika dan Panama menandatangani sebuah nota kesepahaman (momerandum of understanding/MOU) dengan tujuan secara bersama-sama mengurangi jumlah migran yang melintasi wilayah Panama Darien secara ilegal untuk menuju AS.
Program itu didanai Departemen Luar Negeri AS dan dilaksanakan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri. Deportasi hari Senin itu dilakukan di bawah MOU tersebut dan didasarkan pada keringanan Departemen Luar Negeri yang mencabut penangguhan bantuan luar negeri AS sebelumnya.
“Ini adalah cara efektif untuk membendung arus migrasi ilegal, migrasi massal, yang merusak dan membuat kondisi tidak stabil,” kata Rubio kepada wartawan di Bandara Internasional Albrook.
“Penerbangan hari ini dimungkinkan karena keringanan yang kami terbitikan,” tambahnya. “Kami akan mengeluarkan keringanan yang lebih luas untuk melanjutkan kerja sama ini.”
Melalui MOU tahun 2024, Amerika Serikat memberi dana senilai hampir $2,7 juta (sekitar Rp44 miliar) untuk membiayai penerbangan dan tiket untuk memulangkan para migran kembali ke negara asal mereka.
Sejak penerbangan deportasi pertama pada 20 Agustus 2024, sebanyak lebih dari 40 penerbangan dilakukan dari Panama ke lebih dari 14 negara untuk memulangkan 1.700 lebih migran tanpa dokumen, di antaranya ke Kolombia, Ekuador, India dan Vietnam.
Panama belum lama ini melaporkan penurunan jumlah migran yang melintasi wilayah Darien hingga 90 persen dibanding periode yang sama setahun sebelumnya.
Kontroversi Terusan Panama
Pada Minggu (2/2), Rubio memperingatkan Panama bahwa Washington akan “mengambil langkah-langkah yang diperlukan” seandainya Panama tidak segera mengambil langkah untuk mengakhiri apa yang disebut Presiden AS Donald Trump sebagai “pengaruh dan kendali” China atas Terusan Panama.
“Menteri Rubio menegaskan bahwa status quo ini tidak dapat diterima,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, dalam pernyataannya usai pertemuan Rubio dan Mulino.
Mulino juga mengumumkan bahwa Panama telah memutuskan untuk tidak memperbarui MOU tahun 2017 dengan China terkait Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) Beijing dan akan berusaha membatalkan kesepakatan dengan pemerintah China sebelum tanggal resmi berakhir perjanjian.
“Kami akan mempelajari kemungkinan untuk mengakhirinya lebih awal,” tambah Mulino pada Minggu.
BRI adalah megaproyek infrastruktur China yang diluncurkan pada tahun 2013 di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping, dengan tujuan menghubungkan sejumlah benua melalui rute darat dan laut. Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa BRI “didorong oleh misi China untuk memanipulasi dan melemahkan sistem perdagangan dunia yang berdasarkan aturan demi keuntungannya sendiri.”
Rubio akan mengunjungi El Salvador, di mana ia akan bertemu dengan Presiden Nayib Bukele dan Menteri Luar Negeri Alexandra Hill Tinoco. [rd/jm]
Forum