Tautan-tautan Akses

Prabowo Tetapkan Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu Per Anak, Cukup Bergizikah?


FILE - Simulasi Makan Siang Gratis di SMPN 2 Curug, Tangerang. (Sumber: ekon.go.id)
FILE - Simulasi Makan Siang Gratis di SMPN 2 Curug, Tangerang. (Sumber: ekon.go.id)

Presiden Prabowo Subianto memutuskan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang semula Rp15 ribu per anak, menjadi Rp10 ribu per anak. Akankan kecukupan gizi terpenuhi dengan Rp10 ribu?

“Kalau kita rinci program MBG ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak , per ibu hamil Rp10 ribu per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15 ribu tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10 ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi.”

Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan penetapan anggaran makanan bergizi itu di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat lalu (29/11). Keputusan itu diumumkan bersamaan dengan penetapan kenaikan umah minimum nasional (UMP) sebesar 6,5 persen mulai 1 Januari nanti.

Prabowo menjelaskan dengan anggaran Rp10 ribu per anak, setiap keluarga dengan tiga anak misalnya, akan menerima rata-rata Rp30 ribu per hari untuk program MBG tersebut, sehingga per bulannya bisa menerima bantuan dari pemerintah Rp2,7 juta.

Prabowo menekankan program MBG ini hanya satu dari sekian program bantuan dari pemerintah untuk mengamankan kebutuhan pokok semua lapisan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Pemerintah Proyeksikan Rp10 Ribu Cukup Untuk Penuhi Kebutuhan Gizi

Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden Dedek Prayudi mengungkapkan meskipun anggaran dalam program MBG turun dari proyeksi semula, dan kini menjadi Rp10 ribu per anak, namun pemerintah memastikan kebutuhan gizi akan tercukupi; yaitu mengandung setidaknya 600-700 kalori dengan pemenuhan karbohidrat, protein, yodium dan juga zat besi.

Dedek Prayudi merinci bagaimana akhirnya memperoleh angka Rp10 ribu untuk makanan bergizi gratis ini, yang terutama sudah diuji-coba selama 10 bulan di berbagai daerah. Pemerintah, katanya, menggunakan standar UNICEF yang menganggarkan makan siang gratis di sekolah senilai US$1 per hari.

“Tapi kemudian setelah melakukan serangkaian uji coba selama 10 bulan, kami dapat menemukan cara-cara untuk meningkatkan efisiensi sehingga dari yang tadinya Rp15 ribu rata-rata per anak, per hari, kami dapat menurunkan rata-rata tersebut menjadi Rp10 ribu,” ungkapnya kepada VOA.

Efesiensi ini didapat dengan cara membeli langsung bahan baku MBG dari produsen dan dalam jumlah besar, yang jelas dapat menekan biaya. Oleh karena itu menu dalam program MGK, tambahnya, tidak bisa dibandingkan dengan menu restoran atau warung tegal dengan harga yang sama.

“Jadi, tidak ada pengurangan anggaran, karena anggarannya tetap Rp71 triliun seperti yang disepakati oleh DPR, dan tidak ada pengurangan kualitas makanan, gizi karena semuanya sama 600-700 kalori, sekian gram karbohidrat, sekian gram protein, sekian yodium dan juga sekian gram zat besi dan tidak ada yang dikurangi. Tapi yang jelas setelah melalui serangkaian uji ocba kami dapat menemukan cara atau metode yang dapat meningkatkan efisiensi sehingga harga dapat diturunkan dari yang tadinya Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu,” tegasnya.

Prabowo Tetapkan Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu Per Anak, Cukup Bergizikah?
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:02:41 0:00

Saran Pakar Gizi untuk Mencukupi Anggaran Rp10 Ribu

Pakar gizi di Universitas Airlangga (Unair) Qonita Rachmah mengatakan kecukupan gizi dari program MBG dengan anggaran Rp10 ribu per anak bisa saja terpenuhi dengan beberapa syarat, antara lain menggunakan bahan pangan lokal, menekan biaya transportasi untuk distribusi bahan pangan, dan menggunakan tenaga-tenaga lokal untuk mengolah makanan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan ibu hamil tersebut. Dengan kiat-kiat ini pun, menurut Qonita masih sangat sulit menyediakan makanan kaya gizi dengan Rp10 ribu per anak per hari.

“Telur itu satu kilogram, sekitar harganya Rp27 ribuan itu isinya lebih dari 10 butir. Dalam satu kali makan kan biasanya satu butir telur cukup, jadi Rp3000 untuk protein hewani. Untuk nasi kebutuhan berasnya sampai 50-100 gram dan harganya dua ribu rupiah. Kemudian sisanya untuk sayuran dan proses mengolahnya. Jadi bisa tapi memang mepet banget. Makanya kalau Rp10 ribu kalau tidak memungkinkan untuk diberikan full meal, kita harus bisa mencari alternatif intervensi lainnya misalnya Rp10 ribu hanya untuk protein hewani, itu mungkin akan bisa lebih bermanfaat, dibandingkan dipaksakan Rp10 ribu untuk full meal, tapi isinya nasi banyak tapi misalnya telur satu diolah menjadi telur dadar tapi dibagi lagi untuk beberapa anak,” ungkap Qonita.

Meski begitu ia yakin program ini bermanfaat dalam jangka panjang.

“Program ini bisa memberikan edukasi makan gizi seimbang dan tentunya mencegah penyakit-penyakit degeneratif ketika beranjak dewasa, karena sekarang penyakit degeneratif itu biasanya di usia yang lebih muda seperti 30-40 tahunan yang sudah terkena penyakit degeneratif. Jadi untuk mencegah itu diajarkan dari kecil dan juga tentunya supaya status gizinya baik dari masa anak-anak, remaja, dewasa sampai seterusnya,” jelasnya.

Biaya Makan Sehat Ditekan Supaya APBN Tak Defisit?

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Hendry menilai anggaran dalam program unggulan Presiden Prabowo ini menciut karena pemerintah harus membagi anggaran untuk pelaksanaan program pemerintah lainnya.

“Saya kira kenapa kemudian Pak Presiden mengatakan ada pemotongan porsi per penerima itu juga tidak terlepas dari upaya untuk tetap menjalankan program ini tapi memperhatikan semacam disiplin fiskal. Karena selain program ini, kita juga paham bahwa ada program lain yang juga ditawarkan oleh pemerintah Prabowo,” ungkap Yusuf.

Ia memproyeksikan defisit anggaran tahun depan meningkat.

“Bisa dilihat proyeksi defisit anggaran di tahun depan yang relatif lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Jadi anggaran meningkat namun di saat yang bersamaan kita juga paham di tahun depan dan dalam lima tahun ke depan ada pos anggaran yang bisa saja akan membebani misalnya jatuh tempo utang yang harus dibayarkan. Memang betul akan ada rencana kenaikan tarif PPN yang saya kira itu juga bisa menjadi salah satu sumber pendanaan dari pos belanja yang meningkat. Namun, kenaikan PPN meskipun di satu sisi dia berpeluang meningkatkan sumber penerimaan untuk pos belanja, tapi dia juga dapat mendistorsi target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah,” pungkasnya. [gi/em]

Forum

Recommended

XS
SM
MD
LG