Program makan siang gratis untuk anak sekolah yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto membuat pasar utang dan mata uang negara cemas, karena rencana tersebut dianggap berani.
Prabowo dan timnya berusaha keras untuk menghindari kesan pemborosan fiskal serta meyakinkan para pelaku pasar bahwa pemerintahan baru akan mematuhi batas utang resmi yang membatasi defisit anggaran hingga 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun, bagi pasar yang terbiasa dengan stabilitas dan pendekatan fiskal yang hati-hati di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, usulan belanja bernilai jumbo saja sudah cukup meresahkan.
Imbal hasil obligasi naik dan nilai tukar rupiah terdepresiasi, meskipun sebagian besar melemahnya rupiah lebih disebabkan oleh ketangguhan dolar AS.
"Kami percaya situasi saat ini lebih merupakan sebuah kegaduhan, tetapi kami melihat adanya risiko fiskal yang meningkat. Oleh karena itu, pasar mungkin mulai membutuhkan premi risiko yang lebih tinggi pada obligasi Pemerintah Indonesia," kata Jenny Zeng, Kepala Investasi untuk Pendapatan Tetap wilayah Asia Pasifik di Allianz Global Investors.
“Risiko lainnya juga adalah karena adanya pergantian para menteri,” kata Zeng, merujuk pada ketidakpastian mengenai siapa yang akan menduduki posisi menteri keuangan di bawah Prabowo nanti.
Seorang banker di sebuah lembaga perbankan China di Indonesia mengatakan bahwa kekhawatiran fiskal mendorong mereka untuk memindahkan sekitar 30 persen dari portofolio mereka ke instrumen dengan tenor lebih rendah, termasuk diversifikasi ke dalam surat utang jangka pendek yang denominasinya dalam rupiah (SRBI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Rencana makan gratis Prabowo yang perkirakan akan menelan dana sebesar Rp71 triliun pada 2025, seharusnya tidak menimbulkan kekhawatiran.
Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia mengalami kemajuan ekonomi. Pemerintah berhasil mencatat surplus anggaran yang sehat. Meskipun awalnya dikategorikan sebagai obligasi sampah pada awal abad ini, kini obligasi Indonesia dianggap memiliki peringkat investasi.
Beberapa investor bahkan berpendapat bahwa pemerintah Prabowo sebaiknya menggelontorkan dana untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Namun, masih ada ketidakpastian mengenai seberapa besar anggaran yang akan dihabiskan Prabowo untuk program-programnya, serta apakah ia akan mengurangi subsidi BBM dan investasi lainnya untuk menjaga keseimbangan keuangan negara.
Clifford Lau, seorang manajer portofolio di William Blair, mengatakan, "Tampaknya akan ada lebih banyak ketidakpastian daripada kepastian. Saya masih tetap berinvestasi, tetapi mungkin tidak sebanyak sebelumnya."
Investasi dari luar negeri dalam portofolio menyusut. Investor asing menarik $2,8 miliar dari obligasi pemerintah dalam bentuk rupiah dan pasar saham hingga Juni tahun ini.
Nilai tukar rupiah saat ini mencapai titik terendah dalam empat tahun terhadap dolar AS, mengalami kerugian lebih dari 5 persen sepanjang tahun ini. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan imbal hasil (yield) obligasi AS dan penguatan dolar, yang juga mempengaruhi mata uang negara-negara berkembang lainnya.
Para investor yang mencari obligasi dengan imbal hasil lebih tinggi juga beralih ke India, yang obligasinya tidak hanya memiliki imbal hasil yang sebanding tetapi juga baru saja masuk ke dalam indeks global JP Morgan.
Tidak Semuanya Buruk
Beberapa investor tetap menaruh harapan terhadap pemerintahan Prabowo. Mereka merujuk pada bagaimana pemerintahan Prabowo juga ingin mengerek pendapatan dan meningkatkan kepatuhan pajak, dan membatasi defisit fiskal sebesar 2,8 persen dari PDB, meskipun lebih tinggi dari target tahun ini sebesar 2,3 persen.
"Dia juga menyoroti pentingnya meningkatkan pendapatan fiskal... jadi sebenarnya ini tidak hanya tentang meningkatkan pengeluaran," ujar Jerome Tay, seorang manajer investasi pendapatan tetap Asia dari Aberdeen. Ia bahkan memiliki pandangan positif terhadap obligasi pemerintah Indonesia dalam jangka menengah.
Para investor pasar negara berkembang telah lama tertarik pada obligasi tersebut karena menawarkan tingkat imbal hasil tinggi atau 'carry'.
Perbedaan dalam imbal hasil antara obligasi Indonesia dan AS saat ini telah mengecil menjadi separuh dari 600 basis poin sebelum Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga pada 2022, tetapi tetap menarik bagi investor di pasar pendapatan tetap.
Indonesia juga dipandang tidak terlalu rentan pada saat ini, mengingat kepemilikan asing hanya sebesar 14 persen dari obligasi pemerintah yang beredar. Padahal sebelumnya para investor tersebut mengusai separuh obligasi satu dekade lalu.
Harapan bahwa Federal Reserve akan segera mulai memangkas suku bunga memberikan sedikit kenyamanan bagi investor rupiah dan obligasi Indonesia, kata Rudiyanto, seorang direktur di perusahaan manajemen aset lokal Panin.
Namun ada risiko lain yang perlu diwaspadai, terutama terkait utang jatuh tempo yang junlahnya sangat signifikan, diperkirakan mencapai sekitar Rp 800 triliun pada 2025, hampir dua kali lipat dari jumlah tahun ini. Sri Mulyani menyatakan bahwa refinancing tidak akan menjadi masalah selama pemerintah dapat menjaga kepercayaan pasar. [ah/rs]
Forum