Penyidik Korea Selatan pada Kamis (23/1) merekomendasikan agar Presiden Yoon Suk Yeol yang didakwa melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu terungkap ketika mereka menyerahkan hasil penyelidikan atas deklarasi darurat militer oleh Yoon kepada jaksa.
Tuduhan resmi terhadap Yoon adalah "memimpin pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan," kata Kantor Investigasi Korupsi (CIO) setelah penyelidikan selama 51 hari terhadap upayanya pada 3 Desember lalu untuk menangguhkan pemerintahan sipil.
CIO mengatakan pihaknya "memutuskan untuk meminta Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul mengajukan tuntutan terhadap Presiden yang menjabat, Yoon Suk Yeol, sehubungan dengan tuduhan termasuk memimpin pemberontakan."
Yoon telah “berkonspirasi dengan mantan Menteri Pertahanan Nasional dan komandan militer pada 3 Desember 2024,” kata lembaga tersebut.
Presiden Korea Selatan, yang saat ini sedang diberhentikan dari tugasnya, "mengumumkan darurat militer dengan maksud untuk mengecualikan otoritas negara atau mengganggu tatanan konstitusional, sehingga memicu kerusuhan."
Berdasarkan sistem hukum Korea Selatan, berkas kasus tersangka -- yang diidentifikasi sebagai "Yoon Suk Yeol: presiden" -- kini akan diserahkan kepada jaksa, yang memiliki waktu 11 hari untuk memutuskan apakah akan menuntutnya. Jika Jaksa memutuskan untuk menuntut Yoon, maka kasus akan berujung pada persidangan pidana.
Kantor kejaksaan telah "memenuhi permintaan CIO untuk pengalihan kasus," kata para penyelidik.
Yoon ditangkap dalam penggerebekan yang berlangsung dini hari pada pekan lalu atas tuduhan pemberontakan. Dia menjadi kepala negara Korea Selatan pertama yang ditahan dalam penyelidikan kriminal.
Korea Selatan terjerumus ke dalam kekacauan politik karena deklarasi darurat militer yang gagal oleh Yoon, yang hanya berlangsung enam jam sebelum anggota parlemen menggagalkannya. Para anggota parlemen kemudian memakzulkan Yoon dan melucuti tugasnya.
Sejak penangkapannya, Yoon menolak untuk diinterogasi oleh CIO, yang bertanggung jawab atas penyelidikan kriminal.
Dia menolak bekerja sama dalam penyelidikan dan "secara konsisten mempertahankan sikap tidak kooperatif," kata Lee Jae-seung, wakil kepala CIO, dalam penjelasannya kepada wartawan.
Petugas keamanan Yoon juga "menghalangi penggeledahan dan penyitaan, termasuk akses ke perangkat komunikasi yang aman seperti telepon rahasia," kata Lee.
CIO mengatakan pihaknya telah memutuskan, mengingat upaya Yoon untuk memblokir penyelidikan mereka, akan lebih efisien bagi jaksa untuk menangani kasus ini, karena mereka memiliki wewenang untuk mendakwa tersangka.
Pengacara Yoon telah berulang kali mengatakan CIO tidak mempunyai wewenang untuk menyelidiki pemberontakan.
Tim hukum Yoon mengatakan pada Kamis bahwa mereka mendesak jaksa untuk "melakukan penyelidikan yang mematuhi legitimasi hukum dan proses hukum."
Yoon, yang masih menjadi kepala negara, kini ditahan di pusat penahanan. [ft/rs]
