Badan antikorupsi Korea Selatan yang memimpin penyelidikan kriminal terkait deklarasi darurat militer yang berlaku singkat oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada Kamis (23/1) mengatakan bahwa mereka akan melimpahkan kasus tersebut ke kantor kejaksaan untuk penuntutan.
Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili presiden, akan meminta jaksa untuk mendakwa Yoon atas tuduhan bahwa ia adalah pemimpin pemberontakan, karena menyalahgunakan wewenangnya dan menghalangi pihak lain untuk menjalankan hak mereka, kata CIO dalam sebuah pernyataan.
Yoon telah ditahan sejak pekan lalu saat para penyidik memeriksa upayanya untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember. Deklarasi darurat militer tersebut merupakan langkah yang mengejutkan negara meskipun dibatalkan dalam beberapa jam oleh parlemen.
CIO diluncurkan pada tahun 2021 sebagai badan antikorupsi independen untuk menyelidiki pejabat tinggi termasuk presiden dan anggota keluarga mereka dan telah memimpin tim gabungan yang melibatkan polisi dan kementerian pertahanan, sementara jaksa melakukan penyelidikan mereka sendiri.
Namun dengan hak investigasi dan penuntutan yang terbatas, CIO tidak memiliki kewenangan untuk mendakwa presiden dan harus merujuk kasus apa pun ke kantor kejaksaan untuk tindakan lebih lanjut.
Para pengacara Yoon telah berulang kali mengatakan bahwa CIO tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasusnya karena undang-undang menetapkan daftar panjang pejabat tinggi dan pelanggaran yang dapat diselidiki, tetapi tidak menyebutkan tentang pemberontakan. [uh/rs]
Forum