Menteri Pertahanan Israel telah memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel untuk menyusun rencana agar warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza, menyusul usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang bagaimana wilayah yang hancur itu akan dikelola.
"Saya telah menginstruksikan IDF untuk menyiapkan rencana guna memungkinkan keberangkatan sukarela bagi warga Gaza," kata Menteri Pertahanan Israel Katz, Kamis (6/2), seraya menambahkan bahwa mereka dapat pergi "ke negara mana pun yang bersedia menerima mereka."
Katz mengatakan rencana itu "akan mencakup opsi untuk keluar dan penyeberangan darat serta pengaturan khusus untuk keluar melalui laut dan udara."
Katz menyambut baik apa yang ia sebut sebagai "rencana berani" Trump agar warga Gaza meninggalkan wilayah itu, yang telah hancur oleh serangan darat dan udara Israel yang menargetkan militan Hamas.
Trump, Kamis (6/2) mengatakan Israel harus menyerahkan Jalur Gaza kepada Amerika Serikat setelah perang dengan Hamas berakhir dan tidak akan ada tentara Amerika Serikat yang dibutuhkan di sana.
Trump, yang telah menyerukan kepemilikan Amerika Serikat atas wilayah sempit di sepanjang Laut Mediterania, mengeluarkan pernyataan di Truth Social. Berdasarkan rencananya, katanya, lebih dari 2 juta warga Palestina "akan dimukimkan kembali di komunitas yang jauh lebih aman dan lebih indah, dengan rumah baru dan modern, di wilayah tersebut."
Trump tidak mengatakan apakah yang ia maksud adalah di Gaza atau di negara lain yang hingga saat ini belum setuju untuk menerima mereka. "Mereka sebenarnya akan memiliki kesempatan untuk bahagia, aman, dan bebas," tulisnya.
Sementara itu, Hamas, Kamis (6/2) menyerukan semua faksi Palestina untuk bersatu melawan rencana Trump untuk mengambil alih Gaza.
Trump awal minggu ini mengatakan dia dapat membayangkan pengiriman pasukan Amerika Serikat ke Gaza untuk memudahkan pengambilalihan oleh Amerika tetapi mengatakan dalam kiriman teks barunya bahwa dengan penyerahan wilayah itu oleh Israel, "Tentara Amerika Serikat tidak akan dibutuhkan (di Gaza)! Stabilitas untuk kawasan itu akan terwujud!!!"
Rencana Trump untuk mengambil alih Gaza secara mengejutkan, yang diumumkan awal minggu ini bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada konferensi pers di Gedung Putih, telah dikecam keras oleh sekutu dan musuh Amerika Serikat. Banyak di antaranya tetap berkomitmen untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka bersama Israel.
Solusi dua negara telah lama menjadi sikap Amerika Serikat, tetapi ditentang oleh Netanyahu. Gaza telah hancur lebur akibat pertempuran selama lebih dari 15 bulan antara Israel dan Hamas.
Namun dalam komentar terbarunya, Trump berkata, "Amerika Serikat, yang bekerja sama dengan tim pembangunan hebat dari seluruh dunia, akan perlahan dan hati-hati memulai pembangunan yang akan menjadi salah satu pembangunan terbesar dan paling spektakuler di dunia."
Pada hari Selasa, Trump mengatakan Gaza yang baru dibangun kembali akan menjadi "Riviera Timur Tengah."
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan kembali rencana Trump pada hari Kamis (6/2), dengan mengatakan bahwa Gaza "tidak layak huni" karena senjata yang belum meledak dan bahaya lainnya, dan bahwa orang-orang harus tinggal di tempat lain sementara wilayah tersebut dibangun kembali.
Guterres: Jangan Memperburuk Masalah
Usulan Trump menuai kritik luas, termasuk dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
"Dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah" dengan memindahkan warga Palestina keluar dari Gaza, kata Guterres. "Sangat penting untuk tetap setia pada dasar hukum internasional. Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis."
Pemindahan penduduk secara paksa dilarang keras menurut hukum internasional dan dapat dianggap sebagai pembersihan etnis.
Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier mengatakan pada Rabu (5/2) bahwa usulan Trump "menimbulkan kekhawatiran mendalam pada sebagian orang, bahkan kengerian" dan akan "tidak dapat diterima menurut hukum internasional."
Liga Arab yang beranggotakan 22 orang mengatakan rencana Trump "merupakan resep untuk ketidakstabilan" dan tidak akan memajukan prospek negara Palestina.
"Mereka harus diizinkan pulang," kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada hari Rabu.
"Mereka harus diizinkan untuk membangun kembali, dan kita harus bersama mereka dalam pembangunan kembali itu, menuju solusi dua negara."
Menyusul usulan kepemilikan Gaza oleh Trump, Australia, China, Jerman, Irlandia, Rusia, Arab Saudi, dan Spanyol semuanya mengatakan bahwa mereka terus mendukung solusi dua negara.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk "melindungi rakyat Palestina dan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut," dengan mengatakan bahwa apa yang ingin dilakukan Trump akan menjadi "pelanggaran serius terhadap hukum internasional."
Hamas mengatakan usulan Trump tentang Gaza adalah "resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Alih-alih meminta pertanggungjawaban pendudukan Zionis atas kejahatan genosida dan pemindahan paksa, mereka justru diberi penghargaan, bukan hukuman."
Pertempuran di Gaza telah terhenti, selain dari ledakan sesekali, di tengah rencana gencatan senjata selama enam minggu antara Israel dan Hamas, kelompok teroris yang ditetapkan Amerika Serikat.
Hamas memicu perang dengan serangan mengejutkan pada Oktober 2023 di Israel, yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 250 orang.
Serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 47.500 orang, lebih dari separuhnya adalah wanita dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di Gaza. Militer Israel mengatakan telah menewaskan 17.000 militan Hamas.
Hamas diyakini menahan sekitar 60 tawanan hidup.
Selama fase pertama gencatan senjata, para militan membebaskan 18 sandera, sementara Israel telah membebaskan ratusan tahanan Palestina.
Lebih banyak orang akan dibebaskan dalam beberapa minggu mendatang, dan para negosiator sedang mengerjakan perincian fase kedua gencatan senjata yang direncanakan yang akan mengakhiri konflik, membebaskan sandera yang tersisa, dan melihat pasukan Israel menarik diri dari Gaza. [es/ft]
Beberapa informasi untuk laporan ini diambil dari The Associated Press, Agence France-Presse, dan Reuters.
