Kepala United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) Philippe Lazzarini pada hari Kamis (6/2) mengatakan larangan Israel terhadap lembaganya tidak membuatnya menghentikan layanan bagi para pengungsi Palestina. Namun ia mengakui bahwa dalam jangka panjang, UNRWA akan menghadapi “ancaman eksistensial.”
“Saya sudah sangat jelas bahwa terlepas dari semua rintangan dan tekanan yang dihadapi badan ini, tujuan kami adalah tetap bertahan dan memberikan pelayanan sampai kami dicegah untuk melakukannya,” tegas Lazzarini, Komisioner UNRWA, badan PBB yang khusus melayani pengungsi Palestina, Israel pekan lalu secara resmi melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya.
Walhasil, kata Lazzarini, sejumlah staf internasional harus meninggalkan Yerusalem Timur karena visa mereka sudah habis masa berlakunya, namun di Gaza dan Tepi Barat belum ada dampak langsung terhadap operasi tersebut. Bahkan di Yerusalem Timur, layanan kesehatan dan layanan lain yang disediakan oleh UNRWA “terus berlanjut, meski cakupannya tidak sama seperti dulu.”
Tekanan dari Pemerintah Trump
UNRWA juga kemungkinan akan menghadapi peningkatan tekanan dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan baru Trump.
Presiden AS Donald Trump dalam beberapa hari terakhir telah mengusulkan pemukiman kembali secara permanen sekitar dua juta warga Palestina di Gaza ke negara-negara Arab tetangganya, dan telah menyampaikan proposal agar Amerika Serikat mengambil kendali jangka panjang atas Gaza.
Lazzarini menyebut usulan tersebut “sama sekali tidak realistis,” dan menambahkan, “kita berbicara tentang pemindahan paksa. Pemindahan paksa adalah sebuah kejahatan, sebuah kejahatan internasional. Ini adalah pembersihan etnis.”
Trump pada hari Selasa (4/2)mengumumkan Washington tidak akan melanjutkan pendanaan untuk UNRWA – yang telah dihentikan oleh pemerintahan Biden sejak Januari 2024 – menyusul tuduhan Israel bahwa staf UNRWA di Gaza ikut serta dalam serangan Hamas ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.
Israel menuduh 19 dari sekitar 13.000 staf UNRWA di Gaza terlibat dalam serangan tersebut. UNRWA mengatakan pihaknya telah memecat sembilan orang staf mereka setelah penyelidikan internal PBB menemukan bukti kemungkinan keterlibatan mereka dalam serangan tersebut.
Beberapa negara donor lainnya juga menghentikan pendanaan pada saat itu, namun semuanya kecuali AS kemudian memutuskan untuk melanjutkan pendanaan.
Meskipun penghentian pendanaan di bawah Trump diperkirakan akan terus berlanjut, Lazzarini mengatakan hilangnya dukungan AS “adalah sebuah tantangan. Sama sekali tidak ada keraguan.” Badan ini mengimbau negara-negara Teluk Arab dan donor lainnya untuk meningkatkan kontribusi mereka.
Lazzarini: UNRWA Jadi Target Kampanye Disinformasi
Lazzarini mengatakan dia melihat lembaganya sebagai target “kampanye disinformasi besar-besaran” dengan “tujuan yang sangat besar yaitu guna berupaya membubarkan lembaga tersebut karena pertimbangan politik.”
Penentang UNRWA percaya bahwa badan tersebut telah memperpanjang konflik Israel-Palestina dengan memberikan status pengungsi kepada keturunan pengungsi Palestina yang melarikan diri atau terpaksa meninggalkan rumah mereka di tempat yang sekarang disebut Israel pada tahun 1948, sehingga secara teoritis mereka tetap memiliki hak untuk kembali.
Lazzarini mengatakan, mereka yang menganggap UNRWA bisa dibubarkan begitu saja dan tanggung jawabnya diserahkan kepada lembaga lain adalah keliru.
UNRWA memberikan bantuan dan layanan – termasuk kesehatan dan pendidikan – kepada sekitar 2,5 juta pengungsi Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki serta Yerusalem timur; serta 3 juta lainnya di Suriah, Yordania, dan Lebanon. Sejak perang Israel-Hamas dimulai pada Oktober 2023, bantuan dan layanan UNRWA itu telah menjadi piranti utama bagi masyarakat yang bergantung pada bantuan kemanusiaan di Gaza.
Badan tersebut “dapat digantikan oleh lembaga publik yang ada,” kata Lazzarini. “Tetapi sama sekali tidak ada badan PBB lain yang mampu memberikan layanan seperti publik.” Ditegaskannya, UNRWA telah bertindak sebagai “pengganti ketidakhadiran negara bagi para pengungsi Palestina.” [em/ka]
Forum