Ratusan demonstran berunjuk rasa pada Sabtu (8/2) di sebuah lokasi di London, yang akan dijadikan gedung kedutaan baru China yang kontroversial karena terkait dengan masalah hak asasi manusia dan keamanan.
Sebelumnya, seorang anggota parlemen mengatakan, jika disetujui oleh pemerintah Inggris, gedung kedutaan baru itu akan menjadi “Kedutaan Besar China terbesar di Eropa."
Iona Boswell, seorang pekerja sosial berusia 40 tahun, yang ikut berdemo mengatakan kepada AFP bahwa "mega kedutaan tidak diperlukan di sini." Dia yakin kedutaan baru itu akan digunakan untuk memfasilitasi "pelecehan terhadap para pembangkang."
China selama beberapa tahun telah berusaha memindahkan kedutaannya, yang saat ini berada di distrik kelas atas Marylebone di ibu kota Inggris, ke lokasi bersejarah yang luas di bawah bayang-bayang Menara London.
Tindakan ini memicu penolakan sengit dari warga sekitar, kelompok hak asasi manusia, pengkritik Partai Komunis China yang berkuasa, dan lainnya.
“Ini tentang masa depan kebebasan kita, bukan hanya tentang lokasi Kedutaan Besar China di London,” kata anggota parlemen Partai Konservatif Tom Tugendhat kepada AFP saat berunjuk rasa. Tugendhat menambahkan bahwa orang-orang yang tinggal di Inggris telah diancam oleh agen-agen negara China.
“Saya pikir ini akan menjadi ancaman bagi kita semua karena kita akan melihat peningkatan spionase ekonomi… dan peningkatan pembungkaman terhadap penentang Partai Komunis China (di Inggris),” tambah mantan menteri keamanan tersebut.
Tempat yang juga bekas kantor Royal Mint, pembuat resmi koin Inggris, selama hampir dua abad itu, sebelumnya merupakan bangunan biara Cistercian yang dibangun pada 1348, tetapi saat ini terbengkalai.
Beijing membelinya seharga $327 juta pada 2018.
“Gedung baru itu akan seperti markas besar (bagi China) yang menangkap orang-orang (Hong Kong) di Inggris untuk (mengirim mereka) kembali ke China,” kata seorang pengunjuk rasa lainnya yang mengenakan pakaian hitam dan mengenakan masker yang menutup seluruh wajah. Dia hanya menyebutkan namanya sebagai sebagai “Zero,” anggota dari “Hongkongers in Leeds (Orang Hong Kong di Leeds),” sebuah kota di Inggris utara.
Protes itu juga terjadi ketika Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang terpilih pada Juli lalu, ingin meningkatkan keterlibatan dengan Beijing setelah bertahun-tahun memburuknya hubungan karena berbagai masalah, khususnya tindakan keras China terhadap hak asasi manusia di Hong Kong.
Pada November, Starmer menjadi Perdana Menteri Inggris pertama sejak 2018 yang bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, ketika keduanya mengadakan pembicaraan di konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Brazil.
Seorang inspektur perencanaan nasional sekarang akan mengadakan penyelidikan publik terhadap proyek tersebut. Namun Menteri Masyarakat Angela Rayner akan mengambil keputusan akhir.
Para penentang proyek itu khawatir bahwa penekanan pemerintah Partai Buruh pada pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan hubungan dengan China, dapat mengalahkan pertimbangan lain. [ft/ah]
