Pemerintah federal di Baghdad, pada hari Minggu (17/9), setuju untuk meningkatkan dana yang dialokasikan untuk kelompok Kurdistan Irak yang sangat dibutuhkan untuk membayar gaji di wilayah otonomi di Irak utara itu.
Keputusan tersebut diambil setelah ribuan orang turun ke jalan di Dohuk, kota terbesar ketiga di wilayah tersebut, pada awal September karena gaji pegawai negeri yang belum dibayar dan mereka menyalahkan Baghdad.
Pada hari Minggu, pemerintah federal mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya akan menyalurkan dua triliun dan seratus miliar dinar setiap tahunnya ke Kurdistan Irak yang akan dibayarkan dalam tiga kali angsuran yang sama senilai lebih dari $530 juta (sekitar Rp8 triliun).
Dana tersebut akan dipinjamkan oleh tiga bank negara dan akan diganti oleh kementerian keuangan di Baghdad, kata pernyataan itu.
Mekanisme ini dimaksudkan untuk “mencakup gaji karyawan, penerima kesejahteraan sosial, dan pensiunan,” tambahnya, dan dana akan tersedia mulai bulan September.
Pihak berwenang di Baghdad dan Kurdistan memiliki waktu satu bulan untuk “melakukan audit terhadap jumlah pegawai, penerima kesejahteraan sosial, dan pensiunan di Wilayah Kurdistan Irak,” katanya.
Kurdistan Irak telah lama menuduh Baghdad tidak mengirimkan dana yang diperlukan untuk membayar pegawai negeri.
Sebelumnya, wilayah otonomi itu memiliki pendanaan mandiri yang berasal dari hasil ekspor minyak. Pendanaan tersebut sebagian digunakan untuk membayar gaji pegawai.
Sejak akhir Maret lalu, perselisihan antara Baghdad dan Turki, yang menjadi tujuan ekspor minyak, membuat pendanaan tersebut terganggu. [lt/ka/jm]
Forum