Isu Iklim
Somalia Larang Kantong Plastik Untuk Perangi Polusi
Somalia pada Selasa (1/10) memberlakukan larangan kantong plastik sekali pakai yang sudah lama tertunda untuk mengatasi masalah polusi. Negara itu menjadi negara Afrika terbaru yang berusaha membendung gelombang sampah yang tidak dapat terurai secara alami itu.
Undang-undang baru yang pertama kali diumumkan pada Februari lalu itu melarang kegiatan impor, produksi, penjualan dan penggunaan kantong plastik, yang biasanya berakhir menjadi sampah atau tertimbun di tempat pembuangan akhir.
Pegiat lingkungan dan warga ibu kota Mogadishu menyambut baik larangan yang mereka sebut sudah lama tertunda itu.
“Ini tepat waktu dan merupakan keputusan pemerintah yang sangat baik,” kata Mohamed Gure, yang tinggal di dekat Pasar Bakara, pasar utama kota itu.
Aktivis lingkungan Osman Yusuf mengatakan negara itu sebelumnya sangat bergantung pada kantong plastik, di mana industrinya bernilai lebih dari $50 juta (sekitar Rp763 miliar).
“Tidak ada lagi pembenaran yang tersisa bagi orang untuk terus menggunakan bahan yang mematikan ini,” kata Yusuf.
Akan tetapi, beberapa pihak lain khawatir akan minimnya alternatif yang ramah lingkungan.
“Kami tidak keberatan kantong plastik dilarang, tapi kami butuh waktu dan penggantinya,” kata Lul Mohamed, seorang pemilik toko.
Somalia menyusul negara-negara Afrika lain, termasuk negara tetangganya, Kenya dan Tanzania, yang telah lebih dulu melarang kantong plastik sekali pakai.
Kenya memberlakukan salah satu larangan kantong plastik paling ketat di dunia mulai tahun 2017, di mana warga yang menggunakan kantong plastik akan dikenai denda atau bahkan hukuman penjara.
Program Lingkungan PBB (UNEP) memperkirakan bahwa plastik dalam jumlah yang setara dengan 2.000 truk sampah dibuang ke laut, sungai dan danau setiap harinya.
Setiap tahun, 19 juta hingga 23 juta ton sampah plastik bocor ke ekosistem perairan dunia, menurut UNEP.
Larangan di Somalia mulai berlaku di kala para perunding menyelesaikan sebuah pertemuan di Nairobi pada hari Senin (30/9), dengan harapan dapat mencapai kesepakatan pertama di dunia mengenai polusi plastik.
Kesepakatan itu bertujuan untuk menyusun tanggapan internasional terhadap sampah plastik yang mengancam lingkungan, dari lautan dan sungai hingga pegunungan dan es laut, serta masuknya limbah tersebut ke rantai makanan karena tertelan oleh hewan.
Negara-negara di dunia ditekan untuk menemukan titik temu sebelum negosiasi terakhir diadakan bulan Desember nanti di Korea Selatan. [rd/uh]
- Rio Tuasikal
Indonesia Perkuat Aliansi Dana Iklim Negara Berkembang
Perubahan iklim menjadi salah satu topik utama saat para pemimpin dunia berkumpul dalam Sidang Majelis Umum PBB. Namun untuk mengatasinya, negara-negara berkembang membutuhkan uang yang sangat besar. Indonesia pun turut andil dengan membentuk aliansi pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang.
Pemantau UE: Laju Pemanasan Laut Meningkat Hampir Dua Kali Lipat Sejak 2005
Laju pemanasan lautan telah meningkat hampir dua kali lipat sejak tahun 2005 seiring dengan meningkatnya suhu global akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, demikian sebuah laporan dari pemantau Uni Eropa, Copernicus, Senin (30/9).
“Pemanasan lautan bisa dipandang sebagai pengawas kita untuk pemanasan global. Jadi, hal ini telah meningkat secara terus menerus sejak tahun 60-an dan sejak sekitar tahun 2005, laju pemanasan laut telah meningkat dua kali lipat,” ujar ahli kelautan Karina von Schuckmann dari Copernicus Marine Service kepada para wartawan.
Selama dua dekade terakhir, laju pemanasan lautan melonjak dari tingkat jangka panjang 0,58 watt per meter persegi menjadi 1,05 watt per meter persegi, menurut “The State of the Ocean Report” yang dikeluarkan oleh Copernicus.
Lautan, yang meliputi 70 persen permukaan bumi, merupakan pengatur utama iklim dan berperan sebagai penyerap karbon dengan menarik gas rumah kaca dari atmosfer.
IPCC, panel ahli ilmuwan iklim yang diberi mandat oleh PBB, mengatakan bahwa sejak tahun 1970, lautan telah menyerap sekitar 90 persen dari kelebihan panas yang disebabkan oleh emisi yang menyebabkan pemanasan bumi.
Copernicus mengatakan bahwa laporannya merinci “suhu laut yang memecahkan rekor, gelombang panas laut yang menjalar ke laut dalam, hilangnya es laut yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan naiknya tingkat panas yang tersimpan di lautan.” Pada tahun 2023, lebih dari 20% permukaan lautan global mengalami setidaknya satu kali gelombang panas laut yang sangat parah, tambahnya.
Hal ini merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan nutrisi di lautan, sementara air yang lebih hangat menyebabkan angin topan, badai, dan peristiwa cuaca ekstrem lainnya yang lebih dahsyat. [my/ab]
Inggris akan Jadi Negara G7 Pertama yang Akhiri Penggunaan Tenaga Batu Bara
Inggris akan menjadi negara anggota G7 pertama yang mengakhiri produksi energi tenaga batu bara pada Senin (30/9) dengan penutupan pembangkitnya yang terakhir, Ratcliffe-on-Soar milik Uniper di Midlands, Inggris.
Penutupan itu akan mengakhiri penggunaan tenaga batu bara selama lebih dari 140 tahun di Inggris.
Pada tahun 2015, Inggris mengumumkan rencana untuk menutup pembangkit listrik bertenaga batu baranya dalam satu dekade ke depan sebagai bagian dari langkah-langkah yang lebih luas untuk mencapai target iklimnya. Pada saat itu, hampir 30% listrik di negara itu bertenaga batu bara. Akan tetapi, angka itu turun menjadi hanya lebih dari 1% tahun lalu.
“Inggris telah membuktikan bahwa pengurangan tenaga batu bara pada kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mungkin dilakukan,” kata Julia Skorupska, kepala sekretariat Powering Past Coal Alliance, kelompok yang terdiri dari sekitar 60 pemerintahan nasional yang berusaha mengakhiri penggunaan tenaga batu bara.
Penurunan penggunaan batu bara telah membantu mengurangi emisi gas rumah kaca Inggris, yang telah berkurang lebih dari setengahnya sejak tahun 1990.
Inggris, yang memiliki target untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050, juga berencana untuk mendekarbonisasi sektor kelistrikan pada tahun 2030 – langkah yang akan mensyaratkan peningkatan pesat energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya.
“Era batu bara mungkin akan segera berakhir, tetapi era baru lapangan kerja di bidang energi baik bagi negara kita baru saja dimulai,” kata Menteri Energi Inggris Michael Shanks dalam pernyataan melalui email.
Emisi dari energi menyumbang sekitar tiga perempat dari total emisi gas rumah kaca. Para ilmuwan mengatakan, penggunaan bahan bakar fosil harus dikurangi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian iklim Paris.
April lalu, negara-negara industri besar G7 sepakat untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada paruh pertama satu dekade ke depan, tapi juga memberikan kelonggaran bagi negara-negara yang sangat bergantung pada batu bara – hal yang dikritik kelompok-kelompok lingkungan.
“Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa target 2035 terpenuhi dan dimajukan ke tahun 2030, terutama di Jepang, AS dan Jerman,” kata Christine Shearer, analis riset Global Energy Monitor.
Pembangkit listrik tenaga batu bara masih menyumbang lebih dari 25% listrik Jerman dan lebih dari 30% listrik Jepang. [rd/ka]
Sapa Dunia: PBB Soroti Lebanon, Ketimpangan Ekonomi, Perubahan Iklim
Jurnalis VOA Rendy Wicaksana melaporkan dari New York soal pidato Menlu Retno Marsudi di SU PBB; lembaga nirlaba Oxfam menyoroti ketimpangan ekonomi dunia; melelehnya permafrost atau ibun abadi memicu pengungsian iklim di Alaska; dan jalur amal untuk bisa ikut lomba lari bergengsi internasional.
Forum