Pemerintah Sudan mengatakan akan mengirim delegasi ke Kairo untuk berdiskusi dengan pejabat AS dan Mesir pada hari Senin (19/8), tetap membuka kemungkinan keterlibatannya dalam perundingan damai untuk mengakhiri perang selama 16 bulan terakhir di negara Afrika itu.
Pemerintah Sudan, yang dikendalikan oleh pasukan militer yang memerangi Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF) untuk memperebutkan kekuasaan di negara itu, mengatakan pihaknya tidak akan menghadiri perundingan damai di Swiss, kecuali kesepakatan sebelumnya yang dicapai di Jeddah diterapkan.
Pembicaraan yang dipimpin AS, yang akan dihadiri oleh RSF, bertujuan untuk mengakhiri perang yang pecah pada April 2023, dan mengatasi krisis kemanusiaan yang melumpuhkan, yang telah mengakibatkan separuh penduduk Sudan yang berjumlah 50 juta orang menghadapi kelangkaan pangan.
Dalam sebuah pernyataan, Dewan Berdaulat Transisi mengatakan keputusan untuk pergi ke Kairo diambil setelah menjalin kontak dengan utusan khusus AS dan pemerintah Mesir, yang berperan sebagai pengamat dalam perundingan tersebut. Pertemuan itu juga dibatasi hanya untuk membahas penerapan kesepakatan Jeddah, di mana RSF diminta meninggalkan daerah sipil.
Sumber-sumber petinggi pemerintahan mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah Sudan telah menyampaikan visinya mengenai hal itu dan sejumlah topik lain kepada mediator AS dan Arab Saudi. Pemerintah Sudan juga menyatakan bahwa pendekatannya terhadap perundingan ke depan akan didasarkan pada tanggapan para mediator.
Para sumber membantah laporan media yang menyebut pemerintah Sudan telah mengirimkan delegasi ke Jenewa.
Satu hal lagi yang masih diperdebatkan pihak militer Sudan adalah kehadiran Uni Emirat Arab, yang dituduh mendukung RSF, yang telah dibantah oleh UEA. Pakar-pakar PBB sendiri menemukan bahwa tuduhan tersebut kredibel. [rd/ab]
Forum