Menteri Pertahanan Sri Lanka menyatakan pemerintah sedang menghitung jumlah warga sipil yang tewas pada bulan-bulan terakhir perang saudara di negara itu, tetapi jumlah korban tewas terlalu sedikit untuk menyatakan bahwa militer Sri Lanka melakukan kejahatan perang.
Gotabhaya Rajapaksa menyatakan demikian hari Kamis, setelah pemerintah mengakui untuk pertama kalinya pada bulan Agustus bahwa warga sipil mungkin juga tewas selama ofensif pemerintah yang mengakhiri perang saudara selama puluhan tahun. Sebelumnya, para pejabat mengatakan tidak ada warga sipil yang luka-luka dalam konflik antara pasukan pemerintah dan pemberontak Macan Tamil.
Rajapaksa hari Kamis mengatakan bahwa ekspansi militer Sri Lanka yang pesat mungkin telah membuat diterimanya sejumlah tentara yang “tidak mampu menghadapi tekanan perang dengan sikap tenang.”
Laporan PBB yang dilansir bulan April lalu menyatakan puluhan ribu warga sipil mungkin terbunuh akibat pengeboman rumah-rumah sakit dan target-target sipil lainnya oleh pemerintah. Disebutkan bahwa tindakan militer dapat disamakan dengan kejahatan perang dan meminta PBB agar membentuk badan khusus untuk menyelidikinya lebih lanjut.