Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres telah mengimbau pemerintah Israel agar menarik kembali undang-undang (UU) baru yang pada dasarnya melarang operasi badan PBB yang membantu warga Palestina. Keputusan itu diberlakukan minggu ini.
“Saya menyesalkan keputusan ini dan minta Pemerintah Israel untuk membatalkannya,” kata Guterres dalam sebuah surat kepada Dubes Israel untuk PBB Danny Danon, Senin (27/1).
Pemimpin PBB itu mengatakan Badan Bantuan untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA, tidak bisa digantikan dan tidak ada organisasi lain yang memiliki kapasitas atau mandat untuk melakukan pekerjaan badan tersebut.
Pada 28 Oktober parlemen Israel meloloskan UU yang melarang UNRWA. Israel mengatakan beberapa staf UNRWA berpartisipasi dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 ke Israel. PBB menyelidiki tuduhan itu dan memecat sembilan stafnya.
“UU ini melarang UNRWA beroperasi di dalam teritori Israel dan melarang kontak antara pejabat Israel dan UNRWA,” kata Dubes Israel Danny Danon pada Selasa.
“Lebih jauh, UNRWA dilarang memiliki kantor perwakilan, layanan atau kegiatan di dalam teritori kami. Israel akan mengakhiri semua kerja sama, komunikasi dan kontak dengan UNRWA, atau siapa saja yang bertindak untuk mewakilinya.”
Danon mengatakan UNRWA harus mengakhiri semua operasinya serta mengevakuasi markas besarnya di Yerusalem Timur.
Sekretaris Jenderal Guterres mengatakan dalam suratnya bahwa “tuntutan sepihak” Israel agar UNRWA “menghentikan operasi dan meninggalkan kantornya dalam kurun kurang dari seminggu setelah diberitahu secara resmi” adalah “tidak beralasan dan tidak konsisten” dengan kewajiban internasional Israel dan bahwa PBB dan Israel harus membahas UU ini yang akan mulai berlaku pada Kamis (30/1).
Dampak pada Gaza
Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa guna membahas situasi itu, Komisioner Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan melaksanakan UU tersebut sekarang merupakan bencana.
Dia mengatakan badan ini semakin penting selagi gencatan senjata Israel Hamas sedang dilaksanakan dan badan-badan kemanusiaan berlomba untuk menyediakan bantuan untuk jutaan warga Palestina.
“Sepanjang jalur Gaza, warga Palestina berharap kepada UNRWA, badan yang mereka kenal sepanjang hidup mereka, untuk memperoleh bantuan,” kata Lazzarini.
“Membatasi operasi kami sekarang, di luar proses politik, dan ketika kepercayaan masyarakat internasional sedemikian rendahnya, akan melemahkan gencatan senjata. Hal ini merupakan sabotase terhadap pemulihan dan transisi politik Gaza.”
Pejabat Israel mengatakan badan bantuan lain bisa mengambil alih pekerjaan UNRWA, tetapi Lazzarini tidak setuju.
“Sejak Oktober 2023 kami telah menyerahkan dua per tiga dari semua bantuan makanan, memberi perlindungan kepada lebih dari satu juta pengungsi, dan memvaksinasi seperempat juta anak untuk mencegah polio,” katanya kepada dewan. “Sejak gencatan senjata dimulai UNRWA sudah mengantarkan 60 persen makanan yang masuk Gaza dan menyerahkannya kepada lebih dari setengah juta orang.”
Badan itu juga merupakan penyedia utama layanan kesehatan dan pendidikan untuk warga Palestina di Yerusalem timur, Gaza dan Tepi Barat.
“Kami bertekad untuk tetap berada di sini dan beroperasi sampai hal itu tidak mungkin dilakukan lagi,” kata Lazzarini.
Pejabat PBB berulang kali menegaskan bahwa kalau UU Knesset itu diberlakukan dan UNRWA dibubarkan, Israel sebagai kekuatan pendudukan, memiliki tanggung jawab hukum untuk menyediakan layanan esensial untuk penduduk Palestina. [jm/uh]
Forum