Seiring akan segera berlakunya larangan Israel terhadap operasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Kamis, 30 Januari, para staf badan itu di Yerusalem Timur mulai berkemas.
Pemerintah Israel telah memerintahkan UNRWA untuk mengosongkan kantor dan menghentikan operasi mereka di Yerusalem Timur, setelah parlemen Israel menyetujui undang-undang pelarangan badan PBB itu tahun lalu, serta memutuskan untuk melarang otoritas Israel berhubungan dengan UNRWA.
Selama puluhan tahun, UNRWA telah mengoperasikan sekolah-sekolah dan berbagai fasilitas kesehatan di Yerusalem Timur, juga di daerah pendudukan Tepi Barat dan Gaza, bagi puluhan ribu pengungsi Palestina. Belum jelas siapa yang nantinya akan memberikan layanan tersebut.
Kantor Perdana Menteri Israel tidak segera menanggapi pertanyaan kantor berita Reuters tentang siapa yang akan memberikan layanan tersebut setelah hari Kamis, atau apa yang akan terjadi apabila UNRWA melanjutkan operasinya.
Bagi ribuan warga Palestina di Yerusalem, yang tidak mempunyai kewarganegaraan Israel atau kewarganegaraan sendiri, tapi menyandang status pengungsi supaya dapat mengakses layanan-layanan UNRWA, masa depan tampak suram.
Meskipun larangan itu hanya mencakup wilayah Israel secara langsung, belum jelas seperti apa dampaknya terhadap operasi UNRWA di Tepi Barat dan Gaza, yang telah menjadi penyedia utama akses pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya.
UNRWA, singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, atau Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, didirikan sekitar 75 tahun yang lalu. Lembaga itu memberikan layanan kepada kurang lebih 750.000 pengungsi Palestina dari perang tahun 1948, ketika terbentuknya negara Israel.
Posisinya yang rentan di Yerusalem bermula dari status khusus kota itu, yang diklaim Israel sebagai wilayahnya, meski sebagian besar dunia menganggap bahwa bagian timur Yerusalem – yang direbut dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan kemudian dicaplok – merupakan wilayah pendudukan, seperti Tepi Barat.
Markas besarnya yang luas di lokasi strategis tak jauh dari Kota Tua sejak lama dianggap mengganggu oleh berbagai negara yang menganggap lembaga itu pada dasarnya memusuhi Israel.
Israel mengatakan, keberadaan UNRWA selama puluhan tahun setelah perang tahun 1948 telah mengonsolidasikan status pengungsi warga Palestina lintas generasi, yang kini jumlahnya mencapai jutaan, yang tinggal di Yordania, Lebanon dan Suriah, serta di Tepi Barat dan Gaza, sehingga membekukan konflik yang ada.
Israel kerap menuduh badan PBB itu bias anti-Israel dan disusupi anggota Hamas, kelompok militan Palestina yang melancarkan serangan berdarah ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023. Israel mengatakan tanggung jawab UNRWA sebaiknya diserahkan kepada lembaga PBB lain, seperti UNHCR, badan utama PBB yang mengurusi pengungsi.
PBB menolak tuduhan bias dan mengatakan keahlian UNRWA, yang dibangun selama puluhan tahun bagi warga Palestina yang tidak memiliki status kewarganegaraan resmi, tidak dapat digantikan, terutama di Gaza.
Sebuah penyelidikan PBB menemukan bahwa sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan 7 Oktober, dan telah langsung memecat mereka. Akan tetapi, penyelidikan itu mengatakan Israel tidak memberikan bukti apa pun yang menunjukkan adanya keterlibatan lebih luas staf UNRWA dalam serangan tersebut. UNRWA mempekerjakan sekitar 30.000 orang di kawasan tersebut dan sekitar 13.000 di Jalur Gaza.
Lebih dari 200 staf UNRWA tewas di Gaza sejak pecahnya perang Israel-Hamas.
Sekitar 1.200 orang Israel dan warga negara asing tewas ketika Hamas menyerang bagian selatan Israel, sementara 250 orang lainnya diculik.
Sementara Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas, mengatakan serangkaian serangan darat dan udara Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina. [rd/em]
Forum