Pemerintah meluncurkan tiga kartu untuk warga tidak mampu yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Se hat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta sim card Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS). Kartu itu resmi diluncurkan di lima Kantor Pos di Jakarta dan diberikan secara simbolik kepada warga kurang mampu langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Senin (3/11).
Presiden Jokowi berharap dengan diluncurkannya tiga kartu ini, masyarakat dapat semakin mudah memperoleh fasilitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah tambah Presiden menargetkan hingga akhir tahun ini, seluruh masyarakat yang tidak mampu dapat memperoleh kartu ini.
"Ini adalah untuk memudahkan masyarakat mengakses ke pendidikan. Untuk mengakses ke kesehatan. Yang jelas sekarang mudah untuk mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Ini terus ini setiap hari, di semua kota, di semua kabupaten, di semua provinsi, terus sampai akhir tahun ini. Ini untuk yang tidak mampu. Ini untuk menjaga daya beli masyakarat dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat," jelas Presiden Jokowi.
Kartu Indonesia Sehat bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan. Adapun keluarga miskin yang menjadi penerima bantuan iuran JKN, yaitu sebanyak 86,4 jiwa, akan tetap ditanggung dengan Kartu Indonesia Sehat. Namun, anak dari keluarga miskin bisa langsung menggunakan Kartu Indonesia Sehat tanpa harus mendaftar lagi.
Pada tahap pertama sampai akhir 2014, KIS akan dibagikan ke 19 provinsi. Sedangkan provinsi lainnya akan disalurkan pada tahap selanjutnya. Pada 2015, diharapkan seluruh penduduk prasejahtera di Indonesia sudah memiliki kartu tersebut. Pendistribusian akan dibantu oleh PT Pos Indonesia dan perbankan nasional yaitu Bank Mandiri.
Pemerintah memudahkan penggunaan kartu ini, dimana pemilik kartu hanya tinggal menunjukkan Kartu Indonesia Sehat saat sedang berobat di puskemas dan rumah sakit.
Sementara itu, Kartu Indonesia Pintar (KIP), adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya secara gratis. Kartu ini juga menjangkau anak-anak yang berada di luar sekolah misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel. Kartu ini juga berlaku untuk balai-balai latihan kerja, agar dapat menjangkau anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal.
KIP pada fase pertama akan diterapkan pada 18 provinsi kabupaten kota, dengan sasaran 152.434 siswa di jenjang SD, SMP, SMA/SMK. KIP akan didistribusikan secara bertahap di 18 lokasi kabupaten/kota di Indonesia.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dibuat untuk meningkatkan kemapuan masyarakat yang kurang mampu. Bantuan ini dituangkan dalam bentuk e-money yang secara tidak langsung menurut Khofifah akan mencegah terjadinya korupsi dalam pelaksanaannya.
"Kenapa sih e-money? Supaya kekhawatiran merembes, kekhawatiran mampir itu akan bisa dihilangkan, bukan hanya dikurangi. Ini betul-betul menjernihkan upaya kita membangun good and clean governence," kata Mensos Khofifah Indar Parawansa.
Sekretaris Eksklusif Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menjelaskan, untuk program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), setiap kepala keluarga akan mendapat 1 KKS dan 1 SIM card untuk diaktifkan pada telepon seluler yang mereka miliki. Nomor telepon di SIM tersebut berfungsi ganda sebagai nomor rekening untuk penyaluran Simpanan Keluarga Sejahtera (KKS).
Setiap keluarga mendapat Dana Rp 200 ribu per bulan yang disalurkan melalui nomor rekening tersebut. Nantinya, warga bisa melihat penyaluran dana tersebut melalui aplikasi *141*6# dari ponsel mereka.
Jika warga ingin mengambil dana tersebut secara tunai menurut Bambang, mereka bisa datang ke kantor pos atau ke beberapa agen yang ditunjuk nantinya seperti minimarket atau sejenisnya. Bambang berharap program ini bisa mengurangi prosesntase kemiskinan di Indonesia.
"Kita sih pengennya bisa lebih turun lagi lah. Dibawah 10 persen. Kita kan sekarang 11.25 persen, kita turunin lah jadi 9-10persen. Ini 'kan banyak sekali bantuan, harusnya bisa lebih cepat lah turunnya," jelas Bambang Widianto.
PT Pos Indonesia (Persero) mendapat tugas sebagai penyalur dana pemerintah melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Direktur Utama PT Pos Indonesia Budi Setiawan menjelaskan program itu adalah upaya membangun keluarga produktif dan melindungi masyarakat miskin. PT Pos lanjut Budi juga menerapkan sistim mendatangi langsung keluarga yang pemukimannya terpencil.
"Hari ini sudah efektif digunakan. Jadi ini 'kan bertahap ya. Rencana kan Jakarta, lalu ada enam kota. Totalnya ada 15,5 juta rumah tangga kurang mampu. Sehingga kita butuh penjadwalan," kata Budi Setiawan. "Kami juga punya program untuk pergi ke komunitas. Karena jumlah bantuannya hanya 400 ribu sedangkan di pulau-pulau terpencil itu kan ga mungkin mereka harus datang. Jadi kita yang mendatangi mereka," jelasnya.
Salah seorang warga masyarakat kurang mampu di Jakarta bernama Bapak Agus mengaku senang dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. "Ya seneng banget. Lumayan bisa buat keluarga," komentarnya.
