Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah berharap masyarakat mencermati dengan matang kebijakan pemerintah soal energi.
Dalam pembukannya pada rapat koordinasi Dewan Energi Nasional atau DEN yang berlangsung di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di Jakarta Rabu, Presiden Yudhoyono menyampaikan beberapa hal.
Ada empat langkah menurut Presiden Yudhoyono yang harus dilakukan DEN yaitu merancang, merumuskan kebijakan energi nasional dengan persetujuan DPR dan menetapkan rencana umum energi nasional secara strategis. Selain itu menanggulangi krisis energi dan mengawasi kebijakan bidang energi lintas sektoral.
Presiden Yudhoyono menyatakan, “Kita carikan opsi dan pilihan yang paling baik, yang paling tepat, sementara itu urusan jangka pendek inipun tidak hanya berkaitan dengan sisi ekonomi, sisi fiskal dari dampak kenaikan harga minyak mentah dunia atau crude tapi sebagaimana kita ketahui ada pula aspek politik, aspek sosial dan aspek keamanan, oleh karena itu mari kita melihat masalah secara utuh”
Pengamat Sosial Politik dari Universitas Indonesia, Nur Iman Subono berpendapat dampak yang mungkin akan terjadi saat harga BBM naik nanti akan lebih besar dibanding saat pemerintah menaikkan harga BBM sebelumnya. Kondisi tersebut menurutnya disebabkan oleh lambatnya sikap pemerintah merespon gejolak harga minyak mentah dunia karena harga BBM di Indonesia sebenarnya sudah harus naik sejak dua tahun lalu.
“Secara obyektif sebetulnya konsumen terbesar dari BBM yang disubsidi ini kan kelas menengah kebanyakan, ya masyarakat bawah ada tapi paling mayoritas saya kira kelas menengah, nah sebetulnya kelas menengah inilah yang harus dibangunkan untuk memiliki kesadaran bahwa ini bisa menjadi titik ledak kalau subsidi ini terus diberlakukan, nah sementara itu kita tahu pak SBY itu selalu orang yang peragu untuk tidak berani menaikkan, nah tapi sekarang kita lihat bahwa titik ragu ini nggak ada pilihan lain karena subsidinya membengkak terlalu besar kan, bahwa itu berdampak sosial politik, pasti, tapi sebetulnya kalau jauh-jauh hari itu sudah disebutkan, jauh-jauh hari sudah disosialisasikan itu lebih baik daripada mengatakan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM, sekarang harga yang harus dibayar lebih tinggi untuk itu ya secara sosial,” ujar Nur Iman Subono.
Nur Iman Subono berpendapat penolakan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah terutama soal BBM cenderung frontal karena kesenjangan masih terjadi di tanah air. Menurutnya masyarakat bisa bekerjasama dengan pemerintah jika keadilan sudah dijalankan.
“Tapi persoalan justice, justice itu hanya bisa ditunjukkan kalau ada proses hukum yang memperlihatkan orang-orang kuat, orang-orang koruptor, orang-orang yang pejabat bisa dihukum maksimal karena kesalahan, itu masyarakat melihat bahwa keadilan masih ada, tidak hanya politik –pencitraan tapi benar-benar action dari pemerintah, apa? ya berbagai hal yang berkaitan dengan fasilitas, dengan apa, itu benar-benar dicopotlah,” ujarnya lagi.
Pihak keamanan di berbagai daerah juga siap mengantisipasi kemungkinan terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran saat harga BBM naik. Aksi unjuk rasa akan dibiarkan berlangsung namun ditegaskan pihak kepolisian akan tetap dikawal untuk menghindari anarkis.
