Konflik politik di Dewan Perwakilan Rakyat semakin meruncing dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tandingan yang terdiri dari gabungan partai politik dalam Koalisi Indonesia Hebat. Langkah ini ditempuh menyusul dikuasainya seluruh pimpinan komisi dalam alat kelengkapan dewan oleh Koalisi Merah Putih, gabungan partai politik pendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden lalu.
Peneliti senior Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Rahadi T Wiratama kepada VOA, Sabtu (01/11), berpendapat ada politik sapu bersih dari kubu Koalisi Merah Putih dengan menguasai seluruh pimpinan komisi di DPR. Rahadi menilai ini akan menimbulkan citra yang kurang baik dari kalangan rakyat terhadap langkah politik dari koalisi merah putih.
"Publik mulai menilai, kalau koalisi merah putih ingin sapu bersih mulai dari pimpinan dewan sampai dengan alat kelengkapan dewan. Ini bisa menimbulkan kesan bahwa koalisi merah putih ingin mendominasi seluruh proses politik tanpa memberi ruang bagi koalisi Indonesia Hebat untuk ikut serta dalam alat kelengkapan dewan. Saya kira ini citra yang kurang baik juga lah ya," kata Rahadi T Wiratama.
"Sebagai lembaga yang merepresentasi pilihan rakyat. Karena bagaimanapun juga Koalisi Indonesia Hebat meski jumlahnya minoritas, mereka adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilu legislatif. Sehingga unsur alat kelengkapan dewan mencerminkan dua kelompok itu," lanjutnya.
Rahadi menambahkan, ada inkonsistensi dari koalisi merah putih dengan menguasai seluruh pimpinan partai politik di alat kelengkapan dewan. Hal itu menurut Rahadi, merujuk pada pernyataan Prabowo Subianto terkait kerjasama politik antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat dalam mengisi alat kelengkapan dewan.
"Agak ironis juga kalau kita bisa membayangkan kira-kira posisi alat kelengkapan dewan, dimana koalisi Indonesia Hebat tidak mempunyai satu pun unsur pimpinan di dalam satu komisi sebagai bagian dari alat kelengkapan dewan," kata Rahadi T Wiratama. .
"Padahal kalau kita menggaris bawahi statemen dari salah satu pimpinan penting dari koalisi merah putih yaitu Prabowo Subianto, bahwa Koalisi Indonesia Hebat masih dimungkinkan untuk ikut serta memimpin komisi-komisi sebagai bagian dari alat kelengkapan dewan," imbuhnya.
Pimpinan DPR versi Koalisi Indonesia Hebat Ida Fauziah menjelaskan, setelah membentuk pimpinan DPR dan wakil-wakil representasi fraksi, DPR versi Koalisi Indonesia Hebat akan mulai bersidang pada Senin (03/11), dengan mengundang semua fraksi termasuk dari koalisi merah putih.
Ida Fauziah yang berasal dari fraksi PKB, mengatakan rapat ini untuk menentukan alat kelengkapan dewan. "Hari senin kami akan rapat konsultasi mengundang fraksi-fraksi sebelum proses pemilihan pimpinan-pimpinan komisi. Kami mengajak semua fraksi, dan kami ingin prinsip proporsional itu dengan cara musyawarah mufakat. Dan proses penetapannya secara proposional," kata Ida Fauziah.
Sementara itu Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berharap agar Koalisi Indonesia Hebat yang membentuk DPR tandingan, menghormati Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau MD3, yang menurutnya telah disepakati bersama.
"Meski illegal atau liar, mereka kan kawan-kawan kita di DPR. Mereka dipilih oleh rakyat menjadi anggota DPR yang terhormat. Makanya mereka seharusnya melakukan prilaku yang terhormat. Salah satu diantaranya adalah melaksanakan sesuatu yang disepakati yaitu undang-undang yang telah kita sepakati bersama, yaitu MD3. Tolong tanyakan kepada mereka di MD3, ada ga yang namanya DPR tandingan ? Ada ga yang namanya memilih pimpinan DPR di luar sidang paripurna?," jelas Hidayat Nur Wahid.
Kisruh politik di DPR juga mengundang perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden berharap masing-masing kelompok di DPR dapat bersatu dan memberi contoh yang baik buat rakyat.
"Ya akan lebih baik kalau kita ini bersatu. Akan lebih baik baik kalau kita ini menjaga persatuan dan kesatuan. Dan itu ...akan dicontoh oleh rakyat," kata Presiden Joko Widodo.
Peneliti LP3ES Rahadi berpendapat Presiden dapat memfasilitasi kekisruhan politik di DPR dengan mengundang dialog bersama dengan pimpinan partai politik dalam menyelesaikan masalah ini. Hal ini menurut Rahadi lebih penting ketimbang Presiden membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu).
"Kalaupun ingin bersikap atau menyatakan sikap (dari Presiden atau pimpinan partai politik) lebih pada mengupayakan komunikasi lah. Ini lebih penting daripada Presiden mengeluarkan perppu," ujar Rahadi.
