Di tengah memuncaknya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer di Pakistan, Perdana Menteri Yusuf Raza Gilani mengatakan kepada parlemen untuk memilih antara demokrasi dan kediktatoran.
Ia mengatakan kepada parlemen hari Jumat (13/1), apapun hasil penyelidikan berkenaan memo tanpa tanda tangan yang kontroversial tentang permintaan kepada Amerika untuk mencegah militer melakukan kudeta, demokrasi harus dipertahankan.
Salah satu sekutu Presiden Asif Ali Zardari menyampaikan sebuah resolusi kepada parlemen, berisi “kepercayaan dan keyakinan penuh” pada pimpinan politik Pakistan. Resolusi itu akan dibahas hari Senin.
Perdana Menteri Gilani mengatakan resolusi itu tidak bertentangan dengan institusi mana pun, termasuk kehakiman atau militer. Bahkan menurutnya, resolusi itu mendukung proses demokrasi dan berlanjutnya sistem parlementer.
Satu panel yang ditunjuk Mahkamah Agung sedang menyelidiki asal memo itu, yang beredar menyusul operasi Amerika yang menewaskan Osama bin Laden bulan Mei lalu.
Perdana Menteri Yusuf Raza Gilani hari Jumat membantah laporan bahwa ia menelepon Komisaris Tinggi Inggris di Islamabad – Adam Thompson, meminta bantuan Inggris untuk mencegah kudeta militer. Pemerintah Inggris membantah laporan itu.
Perdana Menteri Yusuf Raza Gilani telah mengimbau diadakannya pertemuan antara komisi pertahanan kabinet hari Sabtu, di mana panglima militer Pakistan diperkirakan akan hadir.
