Kekacauan politik itu muncul ketika negara yang memiliki senjata nuklir itu berjuang menghadapi tantangan-tantangan ekonomi dan keamanan dan hubungan yang memburuk dengan Amerika yang percaya bantuan Pakistan akan sangat penting dalam mengakhiri perang di Afghanistan.
Beberapa jam menjelang keputusan Mahkamah Agung tersebut, kelompok militan Islam membom kelompok milisi etnis yang memerangi pemberontak diwilayah yang berdekatan dengan perbatasan Afghanistan, serangan itu menewaskan 30 orang dan membuktikan kekuatan kalangan ekstrimis yang telah berulangkali diserang tentara dan militer Amerika sejak tahun 2008.
Kantor Berita Associated Press mengatakan pada hari yang sama, Amerika melancarkan serangan pesawat tak berawaknya ke Pakistan sejak serangan udara pasukan Amerika November lalu yang menewaskan 24 orang tentara Pakistan di perbatasan Afghanistan. Menurut badan intelijen Pakistan, empat orang militan tewas,.
Konflik dengan Mahkamah Agung bermula sejak tahun 2009 ketika para hakim membatalkan amnesti yang melindungi Presiden Asif Ali Zardari dan ratusan politisi dari dakwaan korupsi dan tuduhan lainnya dan memerintahkan kasus mereka dibuka kembali.
Pemerintah menanggapinya dengan enggan dan berpendapat presiden memiliki kekebalan terhadap dakwaan.
Beberapa pengamat independen mengatakan Mahkamah Agung yang pada masa lalu telah menjatuhkan tiga kali sanksi terhadap kudeta militer, memusuhi pemerintah saat ini dan bekerjasama dengan militer menjatuhkan pemerintah dengan cara-cara yang sah.
Para pengamat itu mengatakan tekanan politik semakin meningkat untuk menjatuhkan pemerintah sebelum pemilu parlemen yang dijadwalkan Maret mendatang. Pemilu itu diperkirakan akan memberi suara mayoritas di majelis tinggi bagi partai Presiden Zardari yang akan memberinya kekuatan politik penting dalam enam tahun mendatang, terlepas apakah partai tersebut kurang baik kinerjanya dalam pemilu mendatang ataupun yang lebih awal.
Panel yang terdiri dari lima orang hakim menuduh pemerintah “tidak taat” dan mengatakan “tanggung jawab berada” di kantor PM Yousuf Reza Gilani yang mereka sebut “tidak jujur”. Keputusan Mahkamah Agung itu bisa menyebut PM Gilani tidak pantas menjabat dan memberhentikannya jika ia tidak menjalankan keputusan-keputusan sebelumnya.
