Presiden Donald Trump akan mengumumkan Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memulai proses memindahkan kedutaan dari Tel Aviv, sebuah perkembangan yang menarik reaksi negatif dari sebagian besar dunia.
Negara-negara Arab dan Muslim memperingatkan langkah kontroversial tersebut bisa memicu ketegangan di wilayah tersebut dan menghancurkan usaha Amerika untuk mencapai kesepakatan damai Arab-Israel. Warga Palestina menyerukan tiga hari "Kemarahan" untuk memprotes rencana Presiden Trump tersebut.
Paus Fransiskus menyampaikan "keprihatinan mendalam" mengenai langkah itu, sementara Turki menyerukan pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengoordinasikan tanggapan.
Iran menyebut langkah tersebut "salah, tidak sah, provokatif dan sangat berbahaya."
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menyinggung masalah itu dalam penampilan publiknya hari Rabu (6/12).
Pemerintahan Trump membela dengan gigih langkah tersebut, dengan mengatakan bahwa presiden hanya mengakui apa yang disebutnya sebagai realitas sejarah dan modern. Langkah itu juga mewujudkan janji kampanye yang didukung pihak Kristen evangelis dan Yahudi.
Menlu Rex Tillerson hari Rabu mengatakan Amerika menganggap masih ada "kesempatan yang sangat baik untuk perdamaian" antara Israel dan Palestina. Berbicara di Brussels, Tillerson mengatakan Trump "sangat berkomitmen terhadap proses perdamaian Timur Tengah, ia punya tim, tim itu bekerja dengan sangat tekun." Diplomat tertinggi Amerika mendesak untuk "mendengarkan dengan cermat keseluruhan" pidato Trump.
Pejabat Gedung Putih yang memberi penjelasan kepada wartawan mengenai pengumuman tersebut mengatakan Trump akan mengatakan ia mengakui bahwa Yerusalem bukan hanya sebagai ibu kota bagi orang-orang Yahudi, namun juga menjadi tempat pemerintahan Israel sejak didirikannya Israel modern pada tahun 1948.
Pejabat itu mengatakan presiden akan memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk mulai membuat rencana untuk memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv. Mereka mengatakan proses itu akan memakan waktu bertahun-tahun, untuk mendapat lokasi, dana, dan membangun gedung baru.
Sebelum itu terlaksana, Trump masih akan menandatangani surat penundaan relokasi itu.
Trump hari Selasa (5/12) menelpon Perdana Menteri Israel Netanyahu, pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dan setidaknya tiga pemimpin regional lainnya untuk menjelaskan keputusannya.
Pernyataan Gedung Putih mengatakan Trump telah menegaskan kembali komitmennya untuk memajukan perundingan perdamaian Israel-Palestina dan pentingnya mendukung perundingan tersebut. Berdasarkan undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Bill Clinton pada tahun 1995, kedutaan harus dipindahkan ke Yerusalem kecuali jika presiden menandatangani surat penundaan setiap enam bulan yang menyatakan bahwa langkah seperti itu akan mengancam keamanan nasional Amerika. Setiap presiden sejak Clinton menandatanganinya, termasuk Trump.
Dennis Ross, yang berperan sebagai wakil Amerika dalam proses perdamaian Timur Tengah di bawah tiga presiden dan bekerjasama dengan Israel dan Palestina untuk mencapai Persetujuan Interim 1995, hari Selasa mengatakan Trump tampaknya memberikan ruang gerak besar untuk Israel dan Arab untuk bermanuver di dalam lingkungan yang baru mengalami perubahan. Beberapa pejabat di Washington telah menyatakan keprihatinan sehubungan potensi kemarahan terhadap kepentingan Israel dan Amerika di wilayah tersebut.
Konsulat Amerika hari Rabu melarang pegawai pemerintah Amerika dan keluarga mereka melakukan perjalanan pribadi ke Kota Tua dan Tepi Barat, termasuk Bethlehem dan Jericho, di tengah munculnya seruan bagi demonstrasi.
Kedutaan besar Amerika di seluruh dunia juga telah diperintahkan untuk meningkatkan keamanan. [my/jm]
