Kepada VoA di Jakarta, Jumat, Bambang Supono selaku peneliti di LSM peduli energi "Energy Nusantara" berpendapat, sebaiknya persoalan energi tidak dipolitisasi sehingga solusi yang akan dicapai berguna bagi seluruh umat manusia.
Menurutnya, meski saat ini belum seluruh elemen di tanah air menerima rencana pemerintah untuk melakukan konversi BBM ke BBG, namun pemerintah jangan sampai berhenti menyuarakannya.
“Ada beberapa yang secara pribadi siap tetapi secara grup belum siap, tapi kita harus sama-sama menggerakkan ke arah sana apapun penghalangnya kita harus bekerja bersama-sama dengan sabar dan telaten supaya masalah krisis energi ini bisa sedikit-sedikit teratasi, mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit menyatukan kembali dalam bidang energi ini dalam koridor untuk kepentingan bangsa, negara, rakyat Indonesia,” ungkap Bambang Supono.
Bambang Supono menambahkan agar tidak mendapat reaksi penolakan, pemerintah menurutnya harus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan melibatkan berbagai elemen untuk terus membahas konversi BBM ke BBG guna mendapat solusi tepat.
Bambang mengusulkan, “misalnya dipemerintahan harus menggandeng universitas, profesional, kita harus bekerja bersama-sama, tapi Republik Indonesia punya itu semua tinggal bagaimana mengemasnya supaya kita semua bisa bekerja secara harmonis untuk mengatasi persoalan energi dan koordinasi di negeri kita”
Bambang Supono optimistis konversi BBM ke BBG di tanah air akan berhasil.
“Kalo stok gas kita banyak, artinya reserved-reserved banyak dan belum digunakan, lapangan-lapangan gas kita punya banyak di Republik Indonesia ini,” ujarnya.
Sebelumnya Menko bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menjelaskan, dalam memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat menggunakan BBG dibanding BBM dilakukan pemerintah secara perlahan.
“Akan ada pilihan, kalau tidak lagi menggunakan premium maka dia kita dorong pakai gas, gas itu kan lebih murah 4.100 atau LGV, LGV itu sekitar 5.500 atau 6.000 sehingga dia punya pilihan, karena ini bertahap yang seperti itu diprioritaskan,” papar Hatta Rajasa.
Selain menyediakan stok BBG di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, sebagai langkah awal pemerintah juga menganggarkan dana Rp 900 milyar untuk konversi BBM ke BBG. Sementara itu untuk berbagai perangkat dalam kendaraan yang menggunakan BBG yaitu converter kit akan diberikan secara gratis untuk angkutan umum dan masyarakat dapat membelinya secara cicil karena harga satu set converter kit sebesar Rp 12 juta.
Langkah membatasi penggunaan BBM bersubsidi dan mengalihkannya ke BBG menurut pemerintah mampu menghemat anggaran sekitar Rp 40 trilyun per tahun.
