Utusan tinggi PBB mendesak pemerintah Irak supaya jangan menutup Kamp Ashraf yang menjadi tempat tinggal 3.000 lebih pembangkang Iran menjelang akhir tahun ini.
Martin Kobler hari Selasa mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa PBB bekerja sama dengan pemerintah Irak untuk mendapatkan penyelesaian yang memuaskan menyangkut nasib penduduk kamp itu. Ia mengatakan kamp itu merupakan masalah besar, namun jelas situasinya tidak bisa sepenuhnya dipecahkan menjelang batas waktu 31 Desember.
Kamp Ashraf merupakan markas kelompok oposisi utama Iran yang bersenjata, Organisasi Rakyat Mujahidin Iran. Amerika menganggap kelompok itu sebagai organisasi teroris dan menyerahkan keamanan kamp itu pada Irak tahun 2009.
Irak dan Iran juga menganggap kelompok itu organisasi teroris, namun Uni Eropa menghapus kelompok itu dari daftar terorisnya. Bulan lalu Kepala Kebijakan Uni Eropa Catherine Ashton mengatakan ia akan mendesak negara-negara anggota untuk menerima penduduk kamp itu.
Irak sebelumnya mengatakan akan memindahkan penduduknya ke lokasi-lokasi lain di dalam negeri sampai mereka bisa menetap di negara-negara ketiga atau kembali ke Iran lewat amnesti. Yang lainnya kemungkinan akan diijinkan tinggal di Irak jika mereka memenuhi persyaratan pengungsi.
