Sebuah organisasi hak asasi manusia telah mengecam cara pemerintah Peru menangani protes yang masih terus berlangsung.
Sedikitnya 57 orang telah tewas dalam demonstrasi tujuh pekan terakhir yang dimulai sewaktu Presiden Dina Boluarte mengawali jabatannya, setelah pendahulunya berusaha membubarkan Kongres.
“Dalam sejarah demokrasi di Peru, kami belum pernah mengalami tingkat represi seperti yang kami alami sekarang ini,” kata Mar Pérez, peneliti Human Rights National Coordination, mengacu pada era dua dekade sejak berakhirnya pemerintahan Alberto Fujimori yang didukung militer.
"Ada 57 yang tewas, tetapi 46 di antaranya tewas karena tanggung jawab langsung pemerintah,” ujarnya. “Kami menghadapi eksekusi di luar hukum, tujuh di antaranya merenggut nyawa mereka yang di bawah umur.”
Organisasi HAM itu menuduh 46 orang yang tewas itu adalah warga sipil yang dibunuh polisi dan tentara, dan menambahkan sembilan lainnya tewas dalam blokade jalan raya di berbagai penjuru negara itu.
Tuduhan itu tidak dapat diverifikasi secara independen.
Organisasi tersebut menuduh polisi dan tentara menggunakan tabung gas air mata, pelet logam, kelereng dan peluru sebagai amunisi terhadap para demonstran.
Boluarte sebelumnya menyerukan perdamaian dan menyalahkan para pengunjuk rasa atas kekerasan politik yang melanda negara itu. Dalam konferensi pers, ia mengklaim bahwa penambang liar, pedagang dan penyelundup membentuk suatu “kekuatan paramiliter” untuk membuat kekacauan demi keuntungan politik.
Ia mengatakan banyak blokade jalan di berbagai penjuru negara itu dan kerusakan infrastruktur telah merugikan negara lebih dari $1 miliar karena hilangnya produksi.
Ia mengatakan bahwa demonstran yang tewas akibat luka tembak, adalah korban tembakan demonstran lainnya, seraya mengklaim investigasi akan menunjukkan bahwa luka mereka tidak sesuai dengan senjata yang dibawa polisi. [uh/ab]
Forum