Seorang pejabat tinggi PBB mendesak partai-partai politik Australia untuk meninggalkan apa yang disebutnya “kebiasaan politik yang sudah berurat-berakar” dengan menganggap buruk para pencari suaka.
Navi Pillay – Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM – hari Rabu juga menegaskan kembali pandangannya bahwa rencana pertukaran pengungsi antara Australia dan Malaysia, tidak menjamin keamanan yang memadai dan mungkin melanggar hukum.
Navi Pillay, warga Afrika Selatan, tengah berada di Australia selama sepekan untuk memantau isu-isu HAM. Dalam sebuah konferensi pers pada akhir kunjungannya, Navi Pillay mengatakan para politisi Australia menganggap buruk semua pencari suaka, tanpa memperhitungkan asal mereka, dengan terus menerus mengatakan bahwa negara itu dibanjiri orang-orang yang berebut masuk.
Ia juga mengatakan kebijakan Australia memenjarakan para pencari suaka – seringkali sampai setahun atau lebih sementara permohonan mereka diproses – mempengaruhi pelaksanaan HAM di Australia dan mungkin melanggar hukum internasional.
