Pejabat-pejabat Irak mulai melakukan perhitungan ulang surat suara yang masuk dalam pemilu 7 Maret di Baghdad ditengah-tengah tuduhan baru mengenai kecurangan.
Namun tidak lama setelah perhitungan suara itu dimulai, Koalisi Aliansi Negara Hukum pimpinan Perdana Menteri Nouri al-Maliki mengajukan keluhan baru bahwa perhitungan itu tidak dilakukan dengan benar karena para pejabat tidak membandingkan surat suara yang masuk dengan daftar pemilih.
Hussein al-Shahristani, menteri perminyakan yang juga sekutu dekat Maliki menuduh para pejabat KPU memasukkan surat suara palsu dan memanipulasi jumlah suara. Namun, para pejabat KPU Irak membantah tuduhan tersebut.
Perdana Menteri Maliki sebelumnya meminta perhitungan ulang suara setelah ia menuduh adanya kecurangan yang meluas di lima propinsi dalam pemilu bulan Maret itu.
Pejabat-pejabat dari PBB dan KPU Irak memantau penghitungan suara ulang secara manual itu, yang diperkirakan baru akan selesai dalam dua hingga tiga minggu.
