Seorang hakim federal pada hari Kamis (6/2) memblokir sementara rencana Presiden Donald Trump untuk mengeluarkan pekerja federal dengan menawarkan insentif sejumlah uang. Ini merupakan perubahan terbaru dalam saga yang kacau dan menyusahkan jutaan pegawai pemerintah.
Keputusan ini disampaikan beberapa jam sebelum batas waktu tengah malam bagi PNS (pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah.red) untuk mengajukan permohonan “program pengunduran diri yang ditangguhkan” atau deferred resignation program.
Hakim Distrik AS George O'Toole Jr. di Boston mengarahkan pemerintah untuk memperpanjang tenggat waktu tersebut hingga setelah sidang pengadilan yang dijadwalkan pada Senin sore mendatang (10/2).
O'Toole tidak mengungkapkan pendapatnya mengenai legalitas program yang ditentang oleh beberapa serikat pekerja, dan mengatakan ia akan mempertimbangkan argumen-argumen yang ada minggu depan.
Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan lebih dari 40.000 pekerja federal telah mengajukan permohonan “program pengunduran diri yang ditangguhkan” sebagai imbalan atas gaji mereka hingga 30 September.
“Kami mendorong pekerja federal di kota ini untuk menerima tawaran yang sangat murah hati ini,” katanya bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan hakim.
“Mereka tidak mau masuk ke kantor. Jika mereka ingin menipu rakyat Amerika, karena itu mereka boleh mengajukan permohonan (buyout) ini dan kami akan mendapatkan orang-orang yang memenuhi kualifikasi tinggi” untuk menggantikan mereka.
Tekanan
Program pengunduran diri yang ditangguhkan” atau deferred resignation program ini diatur oleh Elon Musk, pengusaha miliarder yang menjabat sebagai penasihat utama Trump. Hal ini merupakan bagian dari tujuan Trump untuk membentuk kembali pemerintahan federal, melemahkan apa yang digambarkan sekutunya sebagai “deep state” yang merongrong masa jabatan pertamanya.
Pejabat administrasi mengatakan mereka dapat menghemat uang pembayar pajak dengan memberikan “kesempatan berharga sekali seumur hidup” kepada para PNS.
Pemerintahan Trump meningkatkan tekanannya pada kepada PNS untuk berhenti, dengan mengingatkan bahwa yang dapat terjadi berikutnya adalah PHK atau furloughs. Furloughs adalah PHK sementara, cuti paksa, atau modifikasi lain dari jam kerja normal tanpa gaji dalam masa atau durasi tertentu.
“Mayoritas badan federal kemungkinan akan melakukan perampingan melalui restrukturisasi, penataan kembali, dan pengurangan tenaga kerja kekuatan,” demikian isi pesan dari Kantor Manajemen Personalia (Office of Personnel Management/OPM). Ini merupakan bagian dari upaya Musk untuk memperkecil ukuran pemerintahan.
Email tersebut mengatakan siapa pun yang tetap tinggal diharapkan “setia” dan “akan tunduk pada peningkatan standar kesesuaian dan perilaku seiring dengan kemajuan kita.” Sebagian PNS juga dapat direklasifikasi untuk membatasi perlindungan bagi mereka.
“Pegawai yang terlibat dalam perilaku melanggar hukum atau pelanggaran lainnya akan diprioritaskan untuk diselidiki dan dikenai disiplin yang sesuai, termasuk pemutusan hubungan kerja,” kata email tersebut.
Kecaman dan Tentangan Keras
Partai Demokrat mengatakan pegawai pemerintah sedianya tidak menerima “program pengunduran diri yang ditangguhkan” karena hal itu tidak disetujui oleh Kongres, sehingga meningkatkan risiko mereka tidak akan dibayar.
Presiden Federasi Pegawai Pemerintah Amerika, Everett Kelley, mengatakan “ini adalah penipuan dan bukan buyout (pensiun dini.red).” Ditambahkannya, ia telah memberi tahu para PNS bahwa “jika saya berada dalam posisi mereka, saya tidak akan melakukannya.”
Seorang PNS di Departemen Pendidikan, yang juga berbicara secara anonim karena takut akan pembalasan, mengatakan pemerintah tampak putus asa untuk membuat orang menandatangani perjanjian tersebut. Namun ada terlalu banyak bagian yang mencurigakan, seperti klausul yang mengesampingkan hak untuk menuntut jika pemerintah gagal memenuhi kesepakatan tersebut.
Tenggat
Trump menugaskan Musk, orang terkaya di dunia, untuk bertanggung jawab atas Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency/DOGE), yang merupakan inisiatif besar-besaran untuk mengurangi ukuran dan cakupan pemerintah federal. Email asli yang menawarkan “program pengunduran diri yang ditangguhkan” atau deferred resignation program itu berjudul “Fork in the Road,” mencerminkan pesan serupa yang dikirim Musk kepada karyawan Twitter dua tahun lalu setelah dia membeli platform media sosial tersebut.
Pejabat-pejebat pemerintahan Trump telah mengadakan sesi tanya jawab dengan para PNS seiring dengan semakin dekatnya tenggat 6 Februari tengah malam. [em/ka]
Simak juga:
Forum