Departemen Kehakiman AS di bawah Presiden Donald Trump membubarkan sebuah gugus tugas yang dibentuk setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 untuk menegakkan sanksi dan menyasar tokoh oligarki yang dekat dengan Kremlin.
Sebuah memo dari Jaksa Agung Pam Bondi, yang diterbitkan pada Rabu (5/2) di tengah gelombang instruksi pada hari pertamanya menjabat – tapi belum pernah dilaporkan sebelumnya – menyatakan bahwa gugus tugas KleptoCapture akan berakhir sebagain bagian dari peralihan fokus dan pendanaan untuk memberantas kartel-kartel narkoba dan geng-geng internasional.
“Kebijakan ini mewajibkan perubahan mendasar dalam pola pikir dan pendekatan,” tulis Bondi dalam instruksinya. Ia menambahkan, sumber daya yang saat ini digunakan untuk menegakkan sanksi dan menyita aset-aset milik tokoh oligarki akan dialihkan untuk mengatasi masalah kartel.
Upaya yang diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden itu dirancang untuk membebani keuangan rekan-rekan kaya Presiden Rusia Vladimir Putin dan menghukum mereka yang membantu melanggar sanksi dan melanggar pengendalian ekspor.
Upaya itu merupakan bagian dari dorongan yang lebih luas untuk membekukan Rusia dari pasar global dan menegakkan berbagai sanksi yang dijatuhkan terhadap Moskow di tengah kecaman dunia internasional terhadap perangnya di Ukraina.
Gugus tugas itu mengajukan dakwaan terhadap pengusaha raksasa aluminum Oleg Deripaska dan taipan televisi Konstantin Malofeyev atas tuduhan pelanggaran sanksi, serta menyita kapal pesiar milik dua tokoh oligarki yang dijatuhi sanksi, Suleiman Kerimov dan Viktor Vekselberg.
Gugus tugas itu juga mengamankan pernyataan bersalah seorang pengacara AS yang dibayar $3,8 juta (sekitar Rp62 miliar) untuk mengelola properti-properti yang dimiliki Vekselberg.
Jaksa-jaksa yang ditugaskan ke dalam gugus tugas itu akan dikembalikan ke pos mereka sebelumnya. Perubahan tersebut akan mulai berlaku setidaknya dalam 90 hari dan dapat diperbarui atau dibuat permanen, menurut instruksi jaksa agung.
Trump sebelumnya pernah mengungkapkan keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan Moskow. Ia sebelumnya berjanji akan mengakhiri perang di Ukraina, meski belum memaparkan rencana detailnya.
Fokus terhadap kartel narkoba muncul setelah Trump mengkategorikan banyak kelompok semacam itu sebagai organisasi teroris, yang merupakan bagian dari upaya penindakan imigrasi ilegal dan perdagangan fentanil yang dilakukan pemerintahannya.
Perubahan itu juga melibatkan penegakan undang-undang suap asing yang berujung pada beberapa kasus perusahaan terbesar di Departemen Kehakiman dalam satu dekade terakhir. Unit yang menegakkan undang-undang tersebut, yang dikenal dengan nama Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (Foreign Corrupt Practices Act/FCPA), kini akan memprioritaskan penyelidikan suap yang terkait dengan kartel, menurut memo tersebut.
Akibatnya, sederet panjang perusahaan multinasional sedang diawasi oleh Departemen Kehakiman, termasuk Goldman Sachs, Glencore dan Walmart. Resolusi perusahaan-perusahaan besar itu biasanya tidak melibatkan kartel.
“Ini adalah sebuah peralihan radikal dari kasus-kasus FCPA biasa menuju ke subset sempit kasus terkait narkoba dan kejahatan kekerasan yang tidak pernah menjadi fokus penegakan FCPA,” kata Stephen Frank, pengacara di firma hukum Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, yang sebelumnya menangani kasus FCPA ketika masih menjadi jaksa federal. [rd/ka]
Forum