Dua anggota DPR AS secara bipartisan mengajukan rancangan undang-undang untuk melarang aplikasi kecerdasan buatan China DeepSeek dari perangkat milik pemerintah AS, serupa dengan kebijakan yang sudah lebih dulu berlaku untuk melarang TikTok pada perangkat pemerintah.
Anggota DPR dari Partai Demokrat, Josh Gottheimer asal New Jersey, dan dari Partai Republik, Darin LaHood dari Illinois, pada hari Kamis (6/2) mengajukan “Rancangan Undang-Undang Larangan DeepSeek Pada Perangkat Pemerintah,” yang akan melarang pegawai pemerintah menggunakan aplikasi AI asal China itu pada perangkat elektronik milik pemerintah. Mereka beralasan bahwa Beijing memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan pemantauan dan menyebarkan misinformasi.
“Partai Komunis China telah dengan sangat jelas menjelaskan bahwa mereka akan memanfaatkan segala cara yang mereka miliki untuk merusak keamanan nasional kita, menyebarkan disinformasi yang berbahaya, dan mengumpulkan data tentang warga Amerika,” kata Gottheimer dalam pernyataan tertulis. “Kita tidak bisa mengambil risiko Partai Komunis China menyusupi perangkat pejabat pemerintah kita dan membahayakan keamanan nasional kita.”
Usulan itu disampaikan setelah perusahaan perangkat lunak asal China itu pada Januari lalu mempublikasikan sebuah model AI yang memiliki kinerja yang bersaing dengan model-model AI yang dikembangkan perusahaan-perusahaan Amerika seperti OpenAI, Meta, Alphabet dan lainnya.
DeepSeek mengaku mengembangkan model AInya dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Pengumuman tersebut menimbulkan kekhawatiran dan memicu perdebatan di kalangan para pembuat kebijakan serta pemodal dan ahli teknologi terkemuka di Sillicon Valley.
Pergolakan mengenai AI ini terjadi ketika persaingan antara AS dan China di sejumlah bidang meningkat, termasuk dalam hal inovasi teknologi. Amerika telah menerapkan tarif terhadap produk-produk China, melarang perusahaan teknologi China seperti Huawei digunakan dalam sistem pemerintahan dan melarang ekspor mikrocip canggih yang dibutuhkan untuk mengembangkan model AI paling mutakhir.
Tahun lalu, Kongres dan presiden AS, yang kala itu masih dijabat Joe Biden, menyetujui divestasi TikTok dari perusahaan induknya yang berasal dari China, atau terancam dilarang di seluruh AS. Kebijakan itu kini tengah ditangguhkan. Presiden Donald Trump, yang mengajukan larangan TikTok pada masa pemerintahannya yang pertama, bulan lalu justru menandatangani instruksi presiden untuk memperpanjang periode untuk menemukan solusi jangka panjang atas masalah tersebut sebelum UU pelarangan TikTok harus diberlakukan.
Pada tahun 2023, Biden melarang TikTok dari perangkat milik pemerintah.
“Amerika Serikat tidak boleh kalah dalam persaingan teknologi dengan Partai Komunis China,” kata LaHood dalam pernyataan tertulis.
“Rancangan undang-undang yang sarat akal sehat dan bipartisan ini akan melarang aplikasi tersebut dipasang di telepon-telepon milik pegawai pemerintah, sambil menutup operasi pintu belakang yang ingin dimanfaatkan perusahaan tersebut untuk mendapatkan akses. Penting bagi Kongres untuk melindungi data warga Amerika dan terus menjamin kepemimpinan Amerika dalam bidang AI.”
RUU itu akan menarget DeepSeek dan aplikasi AI lain yang dikembangkan oleh perusahaan induknya, High-Flyer. Legislasi itu mengecualikan penggunaan DeepSeek untuk kepentingan keamanan nasional dan riset, yang akan memungkinkan pegawai pemerintah untuk meneliti DeepSeek.
Beberapa anggota Kongres lainnya mengambil langkah lebih jauh. Sebuah RUU yang diusulkan pekan lalu oleh Senator Josh Hawley dari Partai Republik dapat melarang impor ekspor teknologi AI apa pun dari China secara meluas, dengan alasan ancaman keamanan nasional. [rd/ka]
Forum