Isu Iklim
- Associated Press
Hadapi Perubahan Iklim, Kopenhagen Bangun Terowongan dan Taman ‘Spons’
Terowongan Kalvebod Brygge dirancang untuk menampung air hujan dalam jumlah besar secara mendadak, yang secara statistik hanya akan terjadi setiap 100 tahun sekali, yang juga memicu terjadinya banjir “sekali dalam seabad”.
Kerugian ekonomi yang diderita kota-kota di seluruh dunia akibat naiknya permukaan air laut dan banjir diperkirakan mencapai $1 triliun atau hampir Rp15.900 triliun pada 2050.
Ibu kota Denmark, Kopenhagen, pun tengah beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi, dengan membangun terowongan banjir hingga taman “spons”.
Dua puluh meter di bawah permukaan Kota Kopenhagen, para pekerja konstruksi sedang membangun sebuah terowongan untuk melindungi kota itu dari banjir di masa depan.
Terowongan Kalvebod Brygge membentang sepanjang 1,3 kilometer di bawah kota, sebelum berakhir di tepi laut. Terowongan itu dapat menampung 10.000 meter kubik air ketika terjadi hujan lebat.
Ditte Renholdt Jensen, pakar adaptasi perubahan iklim di perusahaan penyedia air di Kopenhagen, HOFOR mengatakan, “Jika kita berada pada situasi ekstrem, di mana air hujan dalam jumlah besar jatuh dalam waktu singkat dan sistem pembuangan limbah tidak mampu lagi mengatasinya, kita dapat mengalihkan air ke terowongan ini,” jelas Ditte Renholdt Jensen, pakar adaptasi perubahan iklim di perusahaan penyedia air di Kopenhagen, HOFOR.
“Kita memiliki [terowongan] dengan volume 10.000 meter kubik, tapi jika itu tetap tidak cukup, maka kita bisa gunakan pompa yang dapat mengosongkan seluruh terowongan ini dalam waktu hanya sepuluh menit.”
Hujan lebat, alias cloudburst, adalah peristiwa cuaca ekstrem ketika curah hujan lebih dari 10 sentimeter terjadi dalam wilayah seluas 10 kilometer persegi dalam waktu hanya satu jam. Peristiwa semacam itu berpotensi menimbulkan malapetaka dan menyebabkan banjir besar.
Para pakar mengatakan bahwa frekuensi hujan lebat di seluruh dunia meningkat dalam beberapa tahun terakhir, di mana sebagiannya disebabkan oleh perubahan iklim.
Terowongan Kalvebod Brygge dirancang untuk menampung air hujan dalam jumlah besar secara mendadak, yang secara statistik hanya akan terjadi setiap 100 tahun sekali, yang juga memicu terjadinya banjir “sekali dalam seabad”.
“Kita sedang menghadapi iklim yang berubah dan akan berdampak pada besaran hujan yang perlu kita kelola,” kata Renholdt Jensen.
“Kita akan menghadapi lebih banyak hujan setiap tahunnya, tapi kita juga akan menghadapi lebih banyak peristiwa dengan intensitas sangat tinggi seperti ini, yang biasanya kami sebut dengan istilah cloudburst, di mana Anda merasa seolah langit menjatuhkan seluruh isinya sekaligus.”
Pembangunan terowongan itu dimulai pada musim semi 2020, dan diperkirakan selesai pada 2027. Proyek terowongan itu tergolong mahal. Akan tetapi, mereka yang mendukung proyek itu mengatakan bahwa kerugian akibat tidak adanya terowongan itu bisa jadi jauh lebih mahal.
Pada 2011, banjir “sekali dalam seribu tahun” menerjang Kopenhagen akibat hujan lebih dari 120 milimeter dalam waktu dua jam. Banjir itu menyebabkan kerusakan bernilai lebih satu miliar dolar. “Membangun terowongan itu tentu saja mahal, tapi tidak melakukan apa pun juga berisiko punya dampak mahal,” kata Renholdt Jensen.
“Dengan tindakan seperti ini pasti banyak kerusakan yang dapat dicegah.”
Kopenhagen punya lebih dari sekadar pembangunan terowongan untuk menghalau cloudburst. Kota itu memiliki sekitar 300 proyek cloudburst yang dikelola selama dua puluh tahun, salah satunya yaitu pengelolaan air hujan secara lokal, alih-alih mengalirkannya ke saluran pembuangan.
Sankt Kjelds Plads, bagian dari “Lingkungan Tangguh terhadap Perubahan Iklim” di Kopenhagen, adalah sebuah proyek perlindungan cloudburst berbasis alam, yang berperan layaknya “spons” hijau raksasa yang berfungsi menahan dan menampung air hujan.
Lebih dari tiga perempat lahan beton dalam proyek tersebut telah diubah menjadi lahan hijau.
“Jika Anda melihat area ini enam tahun lalu, Anda akan melihat sebuah bundaran besar, jalanan lebar dan banyak aspal. Jadi, kami memutuskan untuk mengubah area ini untuk menangani air hujan,” kata Jan Rasmussen, direktur proyek perencanaan adaptasi iklim Kopenhagen.
Rasmussen mengatakan, Kopenhagen menghadapi curah hujan 30 persen lebih banyak selama satu abad ke depan, dan upaya mereka dapat melindungi bangunan, rubanah dan lainnya.
“Hujan yang kami terima selama 12 tahun terakhir atau lebih, cukup sesuai dengan prakiraan IPCC (Panel Antarpemerintah Tentang Perubahan Iklim), hujan sehari-hari 30 persen lebih banyak, hujan lebat yang lebih sering,” ujarnya.
“Jika kami berhasil dengan proyek ini, kami dapat melindungi kota ini dari apa yang kami sebut peristiwa hujan seratus tahun sekali, yang akan sangat berarti bagi kota ini,” imbuhnya.
Di Pusat Arsitektur Denmark (Danish Architecture Center/DAC) di Kopenhagen, sebuah pameran baru menunjukkan bagaimana kenaikan tinggi permukaan air laut dan semakin seringnya hujan lebat mengarahkan perubahan kota.
Pameran bertajuk “Air Datang” itu memperlihatkan beragam solusi tentang bagaimana umat manusia dapat “hidup berdampingan dengan” air di masa depan.
“Ini adalah tantangan global, tapi, tentu saja, tantangan ini juga sangat lokal dan terdapat solusi yang bersifat regional,” kata kurator senior pameran itu, Pernille Stockmarr.
“Saya rasa yang dapat Anda pahami adalah bahwa sebagian besar planet ini harus beradaptasi atau berpikir dengan pola pikir baru mengenai cara hidup berdampingan dengan air dan bagaimana air itu akan datang.” [rd/ns]
See all News Updates of the Day
Amerika Tak Lagi Pimpin JETP Indonesia, Pakar Sayangkan Mundurnya AS
AS belum lama ini mundur sebagai pemimpin bersama JETP Indonesia, sebuah kemitraan yang bertujuan membantu mempercepat transisi energi Indonesia. Pakar menilai, kebijakan AS dikhawatirkan memengaruhi kebijakan negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam melanjutkan komitmen transisi energi.
Tidak lama setelah Donald Trump kembali dilantik sebagai presiden AS Januari lalu, Washington mundur dari posisi pemimpin bersama (co-leader) Kemitraan Transisi Energi yang Adil Indonesia (Just Energy Transition Partnership/JETP Indonesia).
Kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Kelompok Mitra Internasional (International Partners Group/IPG), yang sebelumnya dipimpin secara bersama oleh Amerika dan Jepang, diluncurkan di sela-sela KTT G20 di Bali pada tahun 2022, dengan tujuan untuk mempercepat transisi energi Indonesia, dengan mengurangi ketergantungan pada batu bara dan meningkatkan produksi energi baru terbarukan.
Menurut pakar transisi energi sekaligus direktur pelaksana Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, mundurnya Amerika dari posisi tersebut berpotensi memengaruhi sikap negara-negara lain dalam memandang urgensi transisi energi, termasuk Indonesia.
“Kalau dari sudut pandang investasi, sebenarnya investasi AS ke daerah seperti Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di sektor energi tidak terlalu besar. Tapi kalau berbicara global leadership dan juga global diplomacy sebenarnya ini adalah sebuah kehilangan yang cukup besar, karena tentunya para pemimpin-pemimpin negara tetap akan melihat global optics, ‘kalau negara besar tidak mau berkomitmen, bagaimana dengan kami?’” urainya.
Selain menurunkan peran mereka dalam JETP Indonesia, Amerika juga mundur dari Perjanjian Iklim Paris, yang merupakan kesepakatan internasional untuk menangani perubahan iklim dengan mengurasi gas rumah kaca.
Gedung Putih tidak menjawab pertanyaan VOA mengenai komitmen iklim Amerika kini, maupun komitmen Washington dalam JETP Indonesia usai mundur dari posisi pemimpin bersama.
Setelah perkembangan tersebut mengemuka, sejumlah pejabat Indonesia, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, mengungkapkan keengganannya untuk memensiunkan secara dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara tanpa adanya pendanaan dari lembaga donor.
“Di janjimu (JETP) ada lembaga donor yang membiayai, mana ada? Sampai sekarang belum ada. Nol. Kami mau (pensiun dini PLTU), tapi ada uangnya dulu,” ungkap Bahlil, 30 Januari lalu.
Utusan Khusus RI Bidang Iklim Hashim Djoyohadikusumo bahkan menyebut JETP sebagai “program gagal”, seperti dikutip kontan.co.id, 31 Januari lalu.
Meski demikian, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan kepada VOA pada 6 Februari lalu bahwa Jakarta akan tetap melanjutkan proyek-proyek iklim yang telah dicanangkan pemerintah. Ia menuturkan, Indonesia tetap berkomitmen menurunkan emisi.
“JETP itu jangan diindikasikan itu hanya Amerika, JETP itu negaranya banyak, dan yang kemarin mendanai yang pertama ke Ijen itu memang dari Amerika, lalu berikutnya ada energy transition mechanism itu lebih banyak Jepang. Nah dari situ, Pak Bahlil, Pak Menteri, memang mengatakan bahwa kalau ada pendanaan, baru dipensiunkan tenaga fosil itu,” ungkapnya.
Eniya merujuk pada pengembangan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Ijen berkapasitas 31 megawatt, di mana Washington mengumumkan komitmen pendanaan senilai $126 juta untuk PT Medco Cahaya Geothermal pada pertengahan 2024.
“Kita tetap go untuk penurunan emisi, karena semua target juga sudah ada di RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, red.), di mana EBT-nya juga tetap ada porsi, walaupun pendanaan dari Amerika nggak ada,” tambahnya.
Selain Amerika dan Jepang, negara-negara yang termasuk ke dalam Kelompok Mitra Internasional (IPG) dalam JETP Indonesia yaitu Kanada, Denmark, Uni Eropa, Republik Federal Jerman, Republik Perancis, Norwegia, Republik Italia, Inggris Raya dan Irlandia Utara.
Kini, posisi yang ditinggalkan AS diisi oleh Jerman, untuk bersama Jepang memimpin kemitraan tersebut.
Saat dihubungi VOA pada 13 Februari lalu, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia Thomas Graf mengatakan bahwa negaranya telah mengambil alih jabatan pemimpin bersama sejak awal tahun ini.
“Jerman memiliki salah satu portfolio proyek terbesar yang didedikasikan untuk transisi energi di Indonesia dan memutuskan untuk memperdalam keterlibatannya sebagai salah satu pemimpin dalam memajukan implementasi kemitraan,” ungkapnya saat membacakan sikap resmi Jerman, menyusul perkembangan terkini," kata Graf.
Jerman telah mengumumkan komitmen pendanaan dalam bentuk hibah maupun bantuan teknis senilai total 94,58 juta Euro, menurut catatan Sekretariat JETP Indonesia pada Juni 2024.
Graf mengatakan, delegasi tingkat tinggi dari kementerian kerja sama ekonomi dan pembangunan Jerman akan mengunjungi Jakarta untuk menemui Kelompok Mitra Internasional dan seluruh komunitas JETP, termasuk para pemangku kepentingan politik.
Pakar transisi energi Putra Adhiguna mengatakan, sebenarnya inisiatif internasional seperti JETP Indonesia memiliki keterbatasan, selama cara pandang pemerintah terhadap isu transisi energi tidak diubah.
“Karena pada dasarnya, orang Indonesia dan politisi kita harus diyakinkan bahwa transisi energi adalah perkara competitiveness (daya saing, red.), bukan perkara climate (iklim, red.). Dan ini bagian yang, kayaknya, di Indonesia masih belum nyampe, kita masih melihat – jadi kayak misalnya gini, kita masih berkonflik apakah misalnya kita bisa membangun kawasan industri hijau. Kita tidak sadar bahwa kalau ada perusahaan, misalnya Samsung, Hyundai, dan sebagainya, mau bangun pabrik, mereka minta green energy dan mereka nggak bisa dapat, mereka (akan) pindah ke Malaysia,” jelasnya.
Lebih dari itu, Putra berpendapat, yang menjadi masalah utama dalam transisi energi Indonesia bukanlah pendanaan. Ia berargumen, selama pemerintah memiliki target jangka pendek yang jelas dan meyakinkan, pendanaan dalam bentuk investasi asing akan lebih mudah mengalir ke Indonesia.
“Kita nggak perlu target 2050, yang kita perlu adalah target 2026 dan 2027, karena kalau nggak begitu, kita punya 1.000 proyek, tapi nggak ada yang jalan. Lebih baik nyatakan, ‘ini 30 proyek, kami jamin akan jalan dalam 1-2 tahun ke depan.’ Saya rasa itu pernyataan yang ditunggu oleh investor,” kata Putra.
Menurut Sekretariat JETP Indonesia, hingga Juni 2024, terdapat kurang lebih $281,6 juta yang sudah teridentifikasi sebagai hibah atau bantuan teknis yang didistribusikan ke dalam 40 program yang dikelola oleh sedikitnya lima institusi keuangan, serta diimplementasikan delapan badan pelaksana. Sebagian besarnya telah dialokasikan dan bahkan telah berlangsung.
Pada peluncurannya, Kelompok Mitra Internasional, yang saat itu masih dipimpin AS dan Jepang, berkomitmen mengucurkan $20 miliar dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak untuk program-program transisi energi Indonesia. [rd/ab]
Virginia Gunawan berkontribusi dalam laporan ini.
- Associated Press
Para Pejabat AS Peringatkan akan Datangnya Badai Musim Dingin yang Berbahaya
Badai musim dingin terbaru dalam pola berulang sedang membidik langsung ke arah Pantai Timur Amerika Serikat di mana salju lebat dan es diperkirakan turun di beberapa negara bagian.
Badai yang menurunkan salju di Midwest, wilayah Barat Tengah AS, dipastikan akan menciptakan kesulitan ke beberapa tempat yang masih mulai membersihkan diri dari banjir pada akhir pekan lalu yang menelan korban jiwa.
Badan Cuaca Nasional AS mengatakan salju setinggi 25 sentimeter mungkin akan turun di sepanjang Pantai Atlantik di Virginia, dan akumulasi es yang signifikan diperkirakan terjadi di North Carolina bagian timur.
Gubernur North Carolina Josh Stein mengumumkan keadaan darurat pada Selasa (18/2) untuk mengantisipasi turunnya hujan es dan salju pada hari Rabu (19/2).
“Selama 24 jam ke depan, pikirkan tentang siapa dalam hidup Anda yang mungkin paling rentan terhadap cuaca ini, apakah itu anggota keluarga, teman, atau tetangga. Harap periksa mereka, pastikan mereka juga siap. Saling menjaga, itulah sifat warga North Carolina,” kata Stein.
Virginia tetap berada di bawah deklarasi serupa yang dikeluarkan Gubernur Glenn Youngkin untuk menghadapi badai lain pada 10 Februari lalu, yang memungkinkan Garda Nasional dan sejumlah lembaga di negara bagian untuk membantu pemerintah daerah.
Stein dan Youngkin meminta warga agar tidak berkendara di jalan raya.
Badai akhir pekan yang menghantam wilayah timur AS menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk 14 orang di Kentucky, yang diguyur oleh salju setinggi 15 sentimeter atau lebih. [lt/ab]
- Associated Press
Salju dan Hujan Es Selimuti Sebagian Pantai Timur Amerika Serikat
Salju, hujan es dan hujan beku diperkirakan akan terus menyelimuti Appalachian tengah dan beberapa negara bagian di kawasan mid-Atlantik, Rabu (12/2). Sementara itu, California bersiap menghadapi badai yang dapat membanjiri daerah yang baru-baru ini dilanda kebakaran hutan dahsyat.
Menurut Layanan Cuaca Nasional, hujan salju yang sangat lebat – dengan curah hingga hampir 25 sentimeter – diperkirakan terjadi di beberapa daerah di negara bagian Virginia dan West Virginia. Akumulasi es bisa mencapai lebih dari 8,4 milimeter di Stanleytown, Virginia, dan 6,3 milimeter di Glendale Springs, North Carolina.
Di California, sungai atmosferik – sebutan bagi jalur yang membawa uap air dari daerah tropis ke daerah yang lebih utara – diperkirakan akan bergerak pada Rabu malam, kemungkinan besar akan membanjiri daerah perkotaan di California tengah dan Selatan.
Badai salju yang melanda negara bagian di kawasan mid-Atlantik pada hari Selasa (11/2) menyebabkan kecelakaan di jalan yang tertutup es dan memicu penutupan sekolah. Menurut PowerOutage.us, pada Selasa malam, hampir 12.000 orang di Virginia mengalami pemadaman listrik.
Departemen Transportasi Virginia memasang pesan di media sosial Selasa malam, menyerukan warga untuk “tetaplah di rumah, jangan jalan-jalan malam ini.” Pesan ini disertai meme Dorothy, salah satu tokoh kunci di “The Wizard of Oz,” yang mengatakan “tidak ada tempat yang lebih nyaman selain di rumah.”
Di sebagian Baltimore dan Washington, salju setebal 2,5 sentimeter turun setiap jamnya. Semua sekolah negeri di Washington ditutup pada hari Rabu (12/2) karena cuaca buruk.
Garda Nasional Bantu Tanggapi Potensi Pemadaman Listrik Saat Badai
Appalachian Power, yang melayani 1 juta pelanggan di West Virginia, Virginia dan Tennessee, mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya memiliki 5.400 pekerja yang berdedikasi untuk memulihkan listrik.
Sekitar 65 tentara Garda Nasional Virginia juga telah berada di fasilitas di sepanjang koridor Interstate 95 dan Route 29 negara bagian itu, dan di barat daya Virginia, untuk mendukung respons badai. Dua puluh tentara lainnya dan anggota Angkatan Pertahanan Virginia berperan sebagai pendukung.
Peringatan badai musim dingin meluas dari barat laut North Carolina hingga selatan New Jersey, dan campuran salju dan es diperkirakan akan menjadi hujan pada Rabu sore karena meningkatnya suhu.
Sementara itu, sistem badai terpisah diperkirakan akan menimbulkan salju tebal di wilayah yang membentang dari Kansas hingga Great Lakes mulai Selasa malam. Badan Legislatif Kansas membatalkan pertemuan hari Rabu karena cuaca buruk, dan Gubernur Laura Kelly menutup kantor negara bagian di ibu kota, Topeka.
Rentan Kecelakaan Lalu Lintas
Di Virginia, di mana Gubernur Glenn Youngkin mengumumkan keadaan darurat dan sekolah-sekolah serta kantor-kantor pemerintah ditutup pada hari Selasa, polisi negara bagian melaporkan 700 kecelakaan dan puluhan orang terluka pada hari Selasa.
Juru bicara Kepolisian Negara Bagian Virginia Matt Demlein mengatakan mereka tidak bisa mengatakan secara pasti bahwa semua kejadian tersebut berhubungan dengan cuaca.
Di West Virginia bagian selatan, beberapa kecelakaan menutup sementara beberapa jalan raya utama pada hari Selasa. Petugas operator Kelly Pickles mengatakan Smith’s Towing and Truck Repair menanggapi setidaknya 15 panggilan, sebagian besar dari pengemudi traktor-trailer yang terjebak di Interstate 64 di Greenbrier County dekat perbatasan Virginia.
“Pada dasarnya, mereka hanya tersedot ke median atau keluar dari jalan antar negara bagian sedikit ke sisi kanan,” katanya. “Dan mereka tidak mempunyai tenaga yang cukup pada kendaraan mereka untuk kembali ke jalan raya, karena diselimuti es.” [em/uh]
Hampir Semua Negara Telat Penuhi Tenggat Target Iklim PBB
Hampir semua negara gagal memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan PBB untuk menyerahkan target baru pengurangan emisi karbon paling lambat 10 Februari. Negara-negara dengan perekonomian utama termasuk di antara yang tidak memenuhi target itu.
Dari hampir 200 negara yang diwajibkan oleh Perjanjian Paris untuk menyerahkan rencana mereka, hanya 10 yang melakukannya tepat waktu, menurut data PBB yang memantau pengajuan tersebut.
Sesuai perjanjian iklim, setiap negara diharapkan menetapkan target yang lebih ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca paling lambat 2035, lengkap dengan rencana detail untuk mencapainya.
Emisi global terus meningkat, padahal harus dikurangi hampir setengahnya sebelum akhir dekade ini agar pemanasan tetap pada level yang lebih aman sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Paris.
Kepala Iklim PBB, Simon Stiell, menyebut target iklim terbaru dari negara-negara tersebut sebagai "dokumen kebijakan terpenting abad ini."
Namun, hanya sedikit negara pencemar utama yang menyerahkan target yang ditingkatkan tepat waktu. China, India, dan Uni Eropa termasuk di antara nama-nama besar yang absen dalam daftar yang panjang.
Tidak ada penalti bagi negara yang terlambat menyerahkan target (Nationally Determined Contributions/NDC).
NDC tidak bersifat mengikat secara hukum, tetapi berfungsi sebagai tolok ukur akuntabilitas untuk memastikan negara-negara menangani perubahan iklim dengan serius dan berkontribusi sesuai porsi mereka untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris. [ah/es]
Menteri Kehutanan Bantah akan Tebang Puluhan Juta Hektare Lahan Hutan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membantah pemberitaan yang menyebutkan pihaknya akan menebang puluhan juta hektare lahan hutan untuk membangun kawasan cadangan pangan, air dan energi. Ia mengatakan, pemerintah justru berencana menanam kembali lahan hutan kritis.
“Waktu saya ngomong ada yang misquote. Saya mengatakan ada potensi 26,7 juta hektare hutan yang sudah terdegradasi, yang sudah gundul, yang bekas kebakaran, kita akan maksimalkan fungsinya dengan agroforestry atau tumpang sari, untuk swasembada pangan. Jadi namanya hutan cadangan pangan, energi dan air,” ungkap Menhut Raja Juli Antoni di Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini, berusaha meluruskan pemberitaan yang keliru.
Raja Juli mengatakan, kementeriannya akan bekerja sama dengan beberapa kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, untuk menanam berbagai macam tanaman pangan di lahan-lahan hutan yang telah kritis atau rusak tersebut. Sebagai contoh, katanya, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian akan menanam padi gogo di wilayah kritis sebuah hutan di Indramayu seluas 100 hektare.
“Jadi kita tanam padi gogo di lahan kering dan di saat yang bersamaan kita tanam pepohonan baik itu pohon keras, maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK), yang artinya hutan akan kita lestarikan dengan menanam kembali atau mereboisasi tapi di saat yang bersamaan kita akan tanam sesuatu yang produktif yang membantu perwujudan swasembada pangan yang menjadi perintah Pak Presiden,” tegasnya.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik meyakini apa yang dilakukan pemerintah akan mengalami kegagalan. Pasalnya, kata Iqbal, reboisasi dengan cara agroforestry ini dilakukan dalam skala besar atau skala industri.
Iqbal mengatakan, cara tersebut tidak ubahnya seperti menggelar program food estate yang selalu mengalami kegagalan dari masa pemerintahan presiden Soeharto sampai saat ini. Ia juga meragukan klaim pemerintah yang mengatakan tidak akan menebang hutan baru. Ia mengatakan. menanam tanaman pangan di kawasan hutan dengan skala besar pasti membutuhkan lahan bukaan baru.
“Dia harus membuka lahan itu sudah pasti. Sedangkan yang mau dilakukan sama Pak Menhut janjinya tidak buka lahan. Menanam pohon di dalam hutan alam itu misalnya menanam tumbuhan pangan seperti jagung atau padi di dalam hutan, itu tidak akan berhasil karena dia butuh matahari, itu teori apapun akan menyebutkan tidak akan berhasil. Maka kemudian itulah mengapa banyak perusahaan membutuhkan membuka lahan, melakukan deforestasi untuk menanam sawit, jagung , tebu dan lain-lain,” ungkap Iqbal.
Iqbal menyarankan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk cadangan pangan dan energi ini diserahkan kepada masyarakat adat karena mereka berpengalaman melakukan hal tersebut secara turun menurun dan umumnya dalam skala kecil.
“Kalau niat baik, harusnya dikelola sama masyarakat dan itu memungkinkan untuk berhasil. Ketimbang jauh-jauh soal melakukan industrialisasi. Jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah ketimbang menambah polemik, lebih baik memberikan pengakuan hutan adat kepada masyarakat adat lalu mereka yang kemudian melakukan pengelolaan, melakukan agroforestry-nya, menjadikan dia cadangan pangan, air dan energi. Itu sebenarnya sesuatu yang lebih masuk akal,” jelasnya.
Dia menambahkan, sebenarnya masyarakat adat melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mencoba melakukan advokasi agar ada pengakuan terhadap masyarakat adat. Namun, sayangnya karena RUU Masyarakat Adat tidak kunjung disahkan selama 20 tahun, masyarakat adat selalu tergusur dari hutan yang selama ini mereka jaga dan menjadi sumber pangan mereka.
“Hak atas hutannya tidak diakui sama pemerintah , mereka tidak direkognisi sebagai masyarakat adat, lalu kemudian masyarakat adat juga sering berkonflik dengan perusahaan yang ada di wilayah hutan mereka, dan bahkan saling gugat dengan perusahaan kelapa sawit. Hutannya hilang, mereka kehilangan pangan. Jadi ini bertolak belakang, di satu sisi ada program pemerintah yang memang ingin mencapai kedaulatan pangan, tapi disisi lain pemerintah masih memungkinkan terjadinya deforestasi yang menghilangkan sumber pangan masyarakat adat lokal,” tuturnya. [gi/ab]
Forum