Fiji akan menandatangani perjanjian pertahanan dengan Prancis, setelah kabinet negara di kepulauan Pasifik itu menyetujui kesepakatan tersebut, kata pemerintah Fiji dalam sebuah pernyataan, Kamis (31/8).
Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juli lalu mengunjungi Kepulauan Pasifik, di mana Prancis memiliki teritori di luar negeri. Ketika itu ia mengecam perilaku predator kekuatan-kekuatan besar di kawasan di mana China sedang memperluas hubungan perdagangan dan keamanannya.
Para penasihat Macron mengatakan Prancis dapat menjadi “alternatif” dan membantu negara-negara pulau di sana mendiversifikasikan kemitraan mereka tanpa terlalu bergantung pada satu negara saja.
Sebuah pernyataan dari Kantor PM Fiji hari Kamis mengatakan kabinetnya telah membahas kerja sama pertahanan antara Fiji dan Prancis dan menyetujui Status mengenai Perjanjian Pasukan.
Bidang-bidang yang dicakup dalam kesepakatan itu antara lain riset teknologi bersama, dukungan logistik serta bantuan darurat dan bantuan kemanusiaan.
“Perjanjian memberi kerangka kerja bagi kerja sama dan bantuan melalui pertukaran militer dan berbagi keahlian antara Pasukan Militer Republik Fiji dan Pasukan Pertahanan Republik Prancis,” kata pernyataan itu.
Dokumen bersama akan ditandatangani oleh kedua pihak, lanjut pernyataan itu.
Kedutaan besar Prancis di Fiji tidak segera merespons permintaan komentar.
Fiji dan Prancis memulai negosiasi untuk Status bagi Perjanjian Pasukan pada tahun 2016, di bawah pemerintahan PM Bainimarama. China malah menjadi donor utama kendaraan militer, kapal-kapal dan berbagai peralatan pertahanan lainnya pada sekitar tahun 2018.
Pemerintah Sitiveni Rabuka, yang terpilih tahun lalu, telah mengalihkan perhatian ke AS dan Australia.
Prancis baru-baru ini telah bekerja sama dengan Fiji, Australia dan AS mengenai patroli penangkapan ikan ilegal di Samudera Pasifik.
Rabuka pekan lalu mengatakan Kepulauan Pasifik harus menjadi “zona perdamaian, zona wilayah-wilayah nonblok” seraya menambahkan bahwa ia berharap persaingan antara AS dan China di kawasan tersebut tidak berkembang menjadi konflik atau peningkatan kekuatan militer.
Kepulauan Pasifik, yang merupakan wilayah penting selama Perang Dunia II, kembali menjadi pusat persaingan geopolitik: Kepulauan Solomon memiliki perjanjian keamanan dengan China, sedangkan Papua Nugini menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan dengan AS. [uh/ab]
Forum