Ketua Muhammadiyah Din Syamsuddin hari Rabu di Washington mengatakan Islam adalah salah satu pendorong demokrasi di Indonesia. Dan keberhasilan Indonesia dalam mengusung demokrasi itu menjadi rujukan bagi sejumlah negara di Timur Tengah yang sedang dilanda konflik seperti Mesir, Tunisia dan Libya.
Ketua Muhammadiyah Din Syamsuddin berada di Washington untuk menghadiri Forum Amerika-Dunia Islam, pertemuan tahunan antara Amerika dengan negara-negara Muslim, yang kali ini memusatkan perhatian pada situasi di Timur Tengah.
Pertemuan ke-8 itu dihadiri oleh para penentu kebijakan, tokoh agama, pelaku bisnis, dan akademisi dari Amerika dan dunia Islam. Ini merupakan pertama kalinya forum tersebut diadakan di Amerika. Selama tujuh tahun sebelumnya, pertemuan ini selalu diselenggarakan di Qatar.
Dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Democracy and Political Reform’ hari Rabu, Din membahas tentang pengalaman Indonesia dalam melakukan reformasi politik menuju demokrasi. Ia mengatakan kepada VOA, Islam berperan penting dalam mendorong demokratisasi tersebut.
“Demokratisasi Indonesia tidak mungkin berjalan tanpa dukungan Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia. Ke depan tentu ada kendala-kendala di tubuh Islam sendiri terutama terhadap demokrasi dan terhadap proses demokratisasi itu sendiri. Yang penting adalah bagaimana demokrasi Indonesia betul-betul berkembang, bertumpu pada nilai etika dan moral,” demikian ujar Din Syamsuddin.
Proses demokrasi Indonesia itu dinilai berhasil dan dijadikan rujukan bagi sejumlah negara Timur Tengah seperti Mesir, Tunisia, dan Libya, yang kini sedang memperjuangkan demokrasi mereka sendiri.
Din menambahkan, “Banyak pembicara di forum ini merujuk kepada Indonesia sebagai negara yang pernah mengalami hal serupa, tapi pada tingkat tertentu dapat stabil. Walaupun harus diakui demokrasi di Indonesia juga belum substantif, masih prosedural, dan demokrasi dan politik belum bisa menciptakan kesejahteraan karena masih banyak masalah kemiskinan dan pengangguran. Tapi paling tidak bagaimana kita mengelola perubahan sosial politik sehingga tidak menjadi chaos, apalagi mendorong perpecahan bangsa.”
Isu-isu yang dibahas dalam Forum Amerika-Dunia Islam ini nantinya akan menelurkan sejumlah rekomendasi bagi kedua pihak. Tujuannya agar Amerika merancang kebijakan luar negeri yang tepat bagi dunia Islam, dan di sisi lain, agar dunia Islam memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalin hubungan dengan Amerika.
“Dan yang paling penting bagi kita ada perubahan persepsi Amerika terhadap dunia Islam terutama dalam memandang bahwa dunia Islam adalah mitra sejati, mitra potensial, dan tidak dilihat sebagai musuh apalagi tantangan, sebagaimana yang terjadi dalam rezim Amerika sebelumnya,” papar Din Syamsuddin.
Bagi Indonesia sendiri, kata Din, yang penting adalah bagaimana agar kemitraan komprehensif antara Indonesia-Amerika yang telah disepakati oleh Presiden Barack Obama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun lalu, bisa terlaksana dengan nyata, terutama dalam bidang pendidikan dan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Berbicara di sela-sela forum tersebut, Din mengatakan konflik-konflik antar agama yang terjadi di tanah air, seperti kasus Ahmadiyah di Cikeusik dan pembakaran gereja di Temanggung, juga mendapat sorotan di luar negeri, terutama dilihat dari perspektif kebebasan beragama dan pelanggaran HAM. Menurutnya pemerintah harus bertindak lebih tegas terhadap aksi kekerasan atas nama apapun.
“Sebab kalau tidak negara akan menjadi negara kekerasan. Seringkali setiap terjadi peristiwa kekerasan, negara tidak hadir. Sementara kami, organisasi keagamaan, tokoh-tokoh agama, lintas agama, sudah bekerja dalam batas-batas tertentu. Tetapi kalau social order atau penegakan hukum lemah, ini akan menjadi celah bagi pihak-pihak yang ingin berbuat kekerasan dan menimbulkan kekerasan dalam kehidupan nasional kita.”
Indonesia, kata Din, perlu membangun demokrasi yang pluralistik, yang bisa menjamin keberadaan semua kelompok, baik atas dasar agama, suku, maupun politik.
