Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Zafrullah Ahmad Pontoh, dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin, mengungkapkan pihaknya tidak akan menghadiri dialog soal penyelesaian masalah Ahmadiyah yang diselenggarakan oleh Menteri Agama Suryadharma Ali pada hari Selasa.
Menurut Zafrullah, dialog tersebut hanya akan membahas status jemaah Ahmadiyah dan tidak berusaha menyelesaikan permasalahan Ahmadiyah secara baik. Apalagi selama ini, kata Zafrullah, Menteri Agama Suryadharma Ali selalu mendukung pembubaran Ahmadiyah.
Ahmadiyah sangat mendukung adanya dialog yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan Ahmadiyah, tambah Zafrullah, tetapi dialog tersebut harus dilakukan secara seimbang dengan juga mengundang pihak yang netral seperti Profesor Adnan Buyung Nasution dan akademisi lainnya. Selain itu, dialog Ahmadiyah ini, ujar Zafurllah, sebaiknya diselenggarakan oleh institusi yang netral seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Komnas HAM atau Universitas Islam Negeri.
"Selama ini Ahmadiyah distigmatisasi telah menodai Islam, sedangkan kami tidak pernah diberi kesempatan untuk menjelaskan," kata Zafrullah. "Mengingat Ahmadiyah sudah menjadi pembicaraan di masyarkat luas, baik di dalam maupun luar negeri, maka seyogyanya dialog antara pemerintah dengan Ahmadiyah diselenggarakan dengan mengundang pihak yang netral."
Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Nurcholish, menyatakan dialog yang dilakukan pemerintah seharusnya juga melibatkan tokoh-tokoh pluralis dan bukan hanya dari pemerintah dan pihak yang mendukung pembubaran Ahmadiyah.
Pemerintah menurut Nurcholish juga harus segera mengevaluasi 10 peraturan daerah yang melarang aktivitas Ahmadiyah, karena dengan adanya peraturan daerah ini kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah semakin meningkat.
"Begitu banyak teror, pelemparan batu maupun kekerasan lain yang dilakukan oleh masyarakat yang terhasut," ujar Nurcholish. "Di Bogor, sampai saat ini ada setidaknya dua kampung dari mana warga Ahmadiyahnya yang sudah mengungsi dan sampai sekarang belum ada jaminan sama sekali keselamatan mereka untuk kembali ke kampung halamannya."
Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakart Islam Kementerian Agama, Nazarudin Umar, membantah dialog Ahmadiyah yang akan dilakukan Kementerian Agama hanya akan membicarakan soal status Ahmadiyah. Dialog ini, kata Nazarudin, justru akan mencari solusi bagi penyelesaian masalah Ahmadiyah.
"Yang kita gelar ini dialog setara, dialog menghargai satu sama lain dan kita akan mencari titik temu," tegas Nazarudin.
Pemerintah melalui Menteri Agama Suryadharma Ali akan menyelenggarakan dialog tentang Ahmadiyah pada tanggal 22 April di Kementerian Agama. Selain perwakilan Ahmadiyah, sejumlah perwakilan instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan sejumlah tokoh agama Islam turut diundang dalam dialog.
