Penilaian semacam itu disampaikan beberapa pejabat PBB dalam konferensi pers di Jenewa akhir pekan lalu. Direktur Komunikasi UNRWA, Juliette Touma mengatakan bahwa badan tersebut berkomitmen untuk menyediakan layanan penyelamat kehidupan bagi pengungsi Palestina, karena jalan keluar jangka panjang bagi krisis ini masih belum jelas.
“UNRWA berkomitmen untuk melanjutkan pengiriman layanan penyelamatan jiwa dan layanan mendasar lainnya termasuk untuk Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk juga Yerusalem Timur, implementasi penuh UU yang dibuat Knesset di seluruh wilayah Palestina yang diduduki, berupaya mencegah UNRWA dalam memberikan layanan dan akan memiliki konsekuensi mengerikan bagi kehidupan dan masa depan pengungsi Palestina,” kata Touma.
Dia menambahkan bahwa badan tersebut belum menerima komunikasi resmi apapun dari pemerintah Israel terkait bagaimana larangan itu akan diterapkan.
Pada Kamis, Israel secara resmi melarang badan PBB, yang dikenal sebagai UNRWA, untuk beroperasi di kawasan tersebut, meskipun ada penolakan diplomatik yang besar. Keputusan ini dinilai oleh pejabat-pejabat organisasi kemanusiaan dapat memberikan dampak sangat buruk terhadap pengiriman bantuan dan membahayakan stabilitas regional dalam jangka panjang.
Sementara itu, anggota Knesset Israel, Yulia Malinovsky mengatakan pada Senin bahwa “banyak informasi sudah dikumpulkan terkait hubungan dekat antara UNRWA dengan Hamas.
“Banyak informasi sudah dikumpulkan terkait hubungan dekat antara UNRWA dan Hamas dan organisasi teroris. Tidak mungkin untuk menyembunyikan itu, itu adalah sebuah fakta, itu sudah menjadi sebuah kenyataan. Dan kemudian, saya meloloskan sebuah undang-undang yang pada dasarnya memotong hubungan apapun, memotong kontak apapun antara pejabat Israel manapun atau organisasi Israel dengan UNRWA,” kata Malinovsky.
Malinovsky yang berasal dari partai sayap kanan Yisrael Beiteinu menyampaikan pernyataan itu di depan gedung kantor pusat UNRWA di Yerusalem Timur.
Untuk saat ini, sejumlah sekolah dan klinik kesehatan yang dioperasikan UNRWA di Yerusalem Timur tetap melanjutkan operasionalnya, dan badan itu mengatakan bahwa tidak ada perubahan dalam pengiriman bantuan di Jalur Gaza.
UNRWA menyediakan bantuan dan pelayanan bagi sekitar 2,5 juta pengungsi Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki serta Yerusalem Timur, begitu juga sekitar 3 juta pengungsi lainnya di Suriah, Yordania dan Lebanon.
Sejak perang Israel-Hamas dimulai pada Oktober 2023, badan itu telah menjadi tumpuan hidup utama bagi populasi yang bergantung pada bantuan kemanusiaan.
Larangan dari Israel, diloloskan oleh parlemen pada Oktober, menyusul serangan selama berbulan-bulan terhadap badan itu dari PM Benyamin Netanyahu dan sekutu sayap kanannya, yang mengklaim bahwa badan tersebut telah disusupi secara mendalam oleh Hamas. UNRWA sendiri menolak klaim semacam itu. UU itu juga melarang kontak antara pejabat-pejabat Israel dengan staf UNRWA.
UNRWA dididikan pada 1949 untuk memberikan layanan bagi lebih dari 700 ribu warga Palestina yang terusir atau melarikan diri dari rumah-rumah mereka di tengah perang sebagai dampak pembentukan negara Israel.
Para pengungsi dari perang 1948 dan 1967 mewariskan status pengungsi mereka dari satu generasi ke generasi selanjutnya, hingga tumbuh menjadi hampir 6 juta pengungsi di kawasan itu. Israel sejak lama telah menolak untuk mengizinkan mereka kembali ke rumah mereka.
Pada akhir pekan lalu di Yordania, juru bicara UNRWA Jonathan Fowler mengatakan bahwa situasi ini merupakan skenario mimpi buruk bagi 70 ribu lebih warga rentan yang mengandalkan layanan badan itu di Yerusalem Timur.
“Di Yerusalem Timur, kami melayani 70 ribu pasien yang berada dalam situasi paling buruk secara ekonomi, anggota masyarakat yang paling rentan, orang-orang yang tidak memiliki akses kepada alternatif perawatan kesehatan yang terjangkau dan menggunakan sistem perawatan kesehatan kami yang gratis. Orang-orang ini memerlukan kami. Mereka membutuhkan pelayanan kami,” kata Fowler. [ns/jm]
Forum