Presiden Prabowo Subianto membuka ruang untuk mengampuni para koruptor. Syaratnya, pelaku korupsi itu harus terlebih dahulu mengembalikan uang hasil rasuah kepada negara. Wacana tersebut dinilai berbahaya dan bertentangan dengan aturan hukum.
Dengan tibanya rombongan baru ini berarti secara keseluruhan sudah 156 WNI di Suriah yang dievakuasi kembali.
Pemerintah berhasil memulangkan kembali ratusan benda purbakala yang dijarah, merebut kembali bagian-bagian sejarah yang hilang akibat penjarahan oleh penguasa kolonial dari akhir abad ke-17 hingga kemerdekaan pada 1945.
OJK memastikan bahwa layanan keuangan kepada nasabah tidak akan terganggu akibat penyidikan tersebut.
Hadapi rencana deportasi massal, beberapa wali kota di negara-negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat di AS mempersiapkan langkah-langkah antisipatif. Sementara itu, “No Viral, No Justice” jadi fenomena baru di Indonesia.
“No Viral No Justice” atau “Jika Tak Viral, Tak Ada Keadilan” menjadi fenomena baru di Indonesia yang mencerminkan kekecewaan publik pada penegakan hukum, yaitu bagaimana polisi baru mengambil tindakan serius ketika suatu masalah sudah meluas di media arus utama dan media sosial.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan kekhawatirannya terkait nasib masyarakat adat di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. AMAN memprediksi kondisi masyarakat adat akan semakin memprihatinkan.
Dianggap penting untuk membahas usul penyelesaian konflik, Indonesia akan hadiri pertemuan tingkat menteri negara-negara ASEAN yang bahas isu Myanmar. Sementara itu, sebuah upaya bipartisan untuk melindungi anak-anak dari bahaya media sosial hampir kehabisan waktu pada masa sidang Kongres kali ini.
Usai penundaan pemberlakuan UU Anti-Deforestasi Uni Eropa (EUDR) hingga akhir 2025, organisasi lingkungan mengkhawatirkan berlanjutnya penggundulan hutan di Indonesia. Mereka pun mendorong perbaikan tata kelola sawit di Indonesia, mengikuti standar Uni Eropa.
Indonesia dan Amerika menjalankan sistem presidensiil yang kurang lebih sama, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat, dan berwenang menunjuk pejabat yang diyakini dapat memuluskan kebijakannya ke depan.
Dianggap penting untuk membahas usul penyelesaian konflik, Indonesia akan hadir pada pertemuan tingkat menteri negara-negara ASEAN di Thailand yang membahas isu Myanmar pada 20 Desember mendatang.
Tunjukkan lebih banyak
