Derita Rohingya

Menlu Retno Ingatkan Negara Penandatangan Konvensi Pengungsi Wajib Buka Pintu 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengingatkan bahwa setiap negara penanadatangan Konvensi Pengungsi wajib menerima pengungsi dari negara transit. Dia menilai lambatnya proses penempatan pengungsi di negara tujuan membuat banyak negara tujuan menutup pintu bagi pengungsi.

Dua Minggu Bertahan di Sabang, Kondisi Pengungsi Rohingya Semakin Memprihatinkan

Seratus tiga puluh sembilan pengungsi minoritas Muslim-Rohingya yang tiba di Pulau Weh awal bulan lalu semakin memprihatinkan. 

Rohingya Hadapi Penolakan di Indonesia Setelah Lonjakan Kedatangan

Jokowi Curigai Perdagangan Orang Latar Belakangi Meningkatnya Kedatangan Rohingya di Aceh

Rohingya di Aceh: Pemerintah Didesak Segera Sediakan Akomodasi

Nasib ratusan pengungsi etnis Muslim-Rohingya yang ditolak untuk berlabuh di kabupaten Bireuen masih terkatung-katung di laut. Pemerintah didesak untuk segera menyediakan akomodasi bagi mereka.

Rohingya di Aceh: Pemerintah Didesak Segera Sediakan Akomodasi

Nasib ratusan pengungsi etnis Muslim-Rohingya yang ditolak untuk berlabuh di kabupaten Bireuen masih terkatung-katung di laut. Pemerintah didesak untuk segera menyediakan akomodasi bagi mereka.

KontraS Sesalkan Sikap Masyarakat Aceh Menolak Pengungsi Rohingya 

Kawasan perairan Aceh tepatnya di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Bireuen kedatangan gelombang pengungsi Rohingya. Namun kedatangan pengungsi Rohingya di Bireuen ditolak masyarakat.

Tim Myanmar di Bangladesh untuk Pembicaraan Repatriasi Rohingya

Protes Pengungsi Rohingya di Bangladesh, Peringati 6 Tahun Eksodus dari Myanmar

Thailand Belum Keluarkan Izin bagi Pengungsi Myanmar ke AS

AS Tetapkan Persekusi Rohingya di Myanmar sebagai Genosida

Setelah pengkajian lama, AS akhirnya menetapkan sebagai genosida pembersihan etnis yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya. Penetapan ini semakin mengucilkan pemerintahan militer Myanmar, yang mengambil alih kekuasaan sejak 2021, dan membuka pintu bagi sanksi ekonomi baru.