Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris, wakil presiden kulit hitam pertama dalam sejarah AS, mengecam Mahkamah Agung AS dengan menyebutnya “buta sejarah” setelah pengadilan itu membatalkan kebijakan “affirmative action” atau tindakan afirmatif dalam penerimaan mahasiswa perguruan tinggi.
Tindakan Afirmatif adalah kebijakan yang memberi keistimewaan kepada kelompok tertentu agar memperoleh kesempatan yang setara dengan kelompok lain dalam bidang yang sama.
Pengadilan tertinggi di AS itu menyatakan bahwa ras tidak dapat dijadikan faktor pertimbangan penerimaan mahasiswa. Keputusan itu memaksa institusi pendidikan tinggi untuk mencari cara lain agar dapat memastikan keragaman dalam badan-badan kemahasiswaan.
“Ini dalam banyak hal merupakan bentuk penolakan pemberian kesempatan,” kata Harris kepada hadirin sebuah forum ekonomi di New Orleans.
“Dan merupakan kesalahan besar untuk menyebut ini sebagai masalah kesetaraan, padahal nyatanya tentang masalah buta sejarah, buta data, buta terhadap bukti empiris tentang kesenjangan,” ungkapnya.
Seperti putusan MA untuk mencabut hak aborsi tahun lalu, keputusan untuk mencabut tindakan afirmatif juga menandai terwujudnya cita-cita hukum kubu konservatif yang telah lama mereka perjuangkan. Kali ini dengan argumen bahwa program penerimaan mahasiswa dengan mempertimbangkan ras pendaftar menyalahi Konstitusi AS dan undang-undang yang berlaku pada perguruan tinggi yang menerima anggaran federal, yang hampir didapat semua perguruan tinggi.
Dalam perbedaan pendapat terpisah, Hakim Ketanji Brown Jackson – hakim perempuan kulit hitam pertama di Mahkamah Agung AS – menyebut putusan itu “sungguh sebuah tragedi bagi kita semua.”
Dengan putusan itu, Mahkamah Agung yang dikuasai hakim konservatif itu telah membatalkan kasus-kasus selama 45 tahun terakhir, dalam upaya untuk membatalkan program penerimaan mahasiswa baru di Harvard dan University of North Carolina, yang masih-masing merupakan perguruan tinggi swasta dan negeri tertua di AS. [rd/ft]
Forum