Vietnam ditekan para legislator Eropa agar memperbaiki kondisi HAM sebelum Uni Eropa meratifikasi perjanjian perdagangan bebas yang sangat penting bagi Vietnam setelah gagalnya perjanjian Kemitraan Lintas Pasifik (TPP) dengan mundurnya Amerika Serikat.
Para anggota Parlemen Eropa akhir Februari menyampaikan keprihatinan mengenai Vietnam ketika Subkomisi HAM melawat ke negara itu. Komisi merekomendasikan perdebatan lebih jauh di Vietnam mengenai hak-hak politik dan kebebasan menyatakan pendapat dan beragama.
Ketua subkomisi dikutip mengatakan di Hanoi, jika syarat-syarat Eropa yang ketat menyangkut HAM tidak dipenuhi, ratifikasi perjanjian perdagangan itu akan sulit. Pemerintah Vietnam belum menanggapi langsung pernyataan itu.
Perjanjian perdagangan yang ditandatangani bulan Desember 2015 dan akan mulai berlaku tahun depan, harus melalui persetujuan Parlemen Eropa dan juga parlemen negara-negara anggota. Ketika Parlemen Belgia membahas perjanjian itu bulan Januari, sejumlah legislator mengangkat pertanyaan mengenai situasi sosial ekonomi Vietnam.
“Mereka menghadapi tugas berat memperoleh persetujuan dari 27 parlemen negara anggota Uni Eropa untuk meratifikasi perjanjian apapun,” kata Frederick Burke, dari kantor advokat Baker & McKenzie di Ho Chi Minh City.
"Sangat sulit untuk melewati semua proses ratifikasi itu," imbuhnya.
Uni Eropa mengupayakan perjanjian perdagangan dengan Vietnam agar perusahaan-perusahaan Eropa lebih mudah mengakses pasar Vietnam dengan 93 juta penduduk yang kesejahteraannya terus meningkat. Perjanjian itu nantinya akan dikembangkan menjadi perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dan ASEAN, yang beranggotakan 10 negara termasuk Vietnam.
Vietnam menginginkan perjanjian itu sebagai negara berorientasi ekspor yang berkembang pesat yang ingin meragamkan pasar dan menghindari ketergantungan pada China, yang sejak lama merupakan saingan politik Vietnam.
Vietnam adalah anggota Kemitraan Lintas Pasifik, TPP, yang sedianya akan menghapus cukai impor di Jepang dan Amerika Serikat. Perjanjian TPP berantakan setelah presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Amerika mundur dari perjanjian itu bulan Januari.
Perdagangan Vietnam-Uni Eropa bernilai sekitar 40 miliar dolar per tahun. Uni Eropa, dengan populasi sekitar setengah miliar orang, merupakan mitra dagang terbesar Vietnam setelah China dan Amerika Serikat.
Hoang Viet Phuong, kepala bagian riset dan penasihat investasi Layanan Sekuritas SII di Hanoi mengatakan, “Semakin cepat perjanjian ini diratifikasi, semakin baik bagi Vietnam.” [ds]
