Undang-undang penting untuk membiayai rekonstruksi pasca-gempa bumi Jepang menghadapi resiko di tengah perjuangan politik mengenai waktu rencana pengunduran diri Perdana Menteri Naoto Kan.
Para pimpinan Partai Demokrat Jepang mengatakan setelah berbicara dengan perdana menteri hari Minggu, PM Kan ingin tetap menjabat untuk berupaya mendorong disetujuinya RUU itu dalam sesi parlemen saat ini.
Namun, para pimpinan Partai Demokratik Liberal yang beroposisi ingin PM Kan mengundurkan diri lebih awal, katanya RUU itu harus diperkenalkan oleh pemerintah baru yang akan ditentukan untuk mengawasi pelaksanaannya. LDP mengendalikan majelis tinggi dan memiliki kekuasaan untuk memblokir RUU itu.
Pejabat-pejabat tinggi dari kedua belah pihak hari Minggu mengatakan dalam tayangan televisi nasional bahwa mereka akan mendukung koalisi besar, yang akan dilaksanakan untuk waktu yang cukup lama dalam mengatasi dampak gempa bumi besar dan tsunami 11 Maret.
Tuntutan Mundurnya PM Jepang Ancam RUU Rekonstruksi Pasca Bencana
PM Naoto Kan ingin tetap menjabat untuk berupaya mendorong disetujuinya RUU itu dalam sesi parlemen Jepang saat ini.
