Tautan-tautan Akses

Tunisia Gunakan Pengadilan Militer untuk Adili Masyarakat Sipil


Yassine Ayari, terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Presiden Tunisia Kais Saied, hadir dalam sebuah wawancara di Tunis, Tunisia, pada 12 Oktober 2021. (Foto: AP/Hassene Dridi)
Yassine Ayari, terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Presiden Tunisia Kais Saied, hadir dalam sebuah wawancara di Tunis, Tunisia, pada 12 Oktober 2021. (Foto: AP/Hassene Dridi)

Seorang insinyur komputer berusia 40 tahun Yassine Ayari di Tunisia yang menjadi pejuang antikorupsi akan menjalani persidangan lanjutan di pengadilan militer pada Senin (22/11).

Ia dituduh menghina lembaga kepresidenan dan mencoreng nama baik angkatan bersenjata Tunisia.

Menyeret kasus tersebut ke pengadilan militer merupakan yang terbaru dalam serangkaian persidangan yang menyoroti penggunaan pengadilan militer Tunisia untuk mengadili warga sipil.

Kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) mengatakan praktek itu semakin marak sejak Presiden Kais Saied merebut kekuasaan pada Juli lalu. Dan mereka memperingatkan bahwa langkah itu akan semakin mengancam kebebasan berpendapat yang sulit diraih di tengah kemunduran demokrasi di Tunisia.

Dakwaan-dakwaan yang dihadapi Yassine Ayari berkaitan dengan unggahan di laman Facebook-nya di mana ia mengkritisi Saied. Ayari menyebut Saied sebagai "Firaun" dan upaya-upaya yang dilakukannya dalam merebut kekuasaan di Tunisia sebagai bagian dari "kudeta militer."

Kementerian Kehakiman tidak menanggapi permintaan Associated Press untuk berkomentar. [vm/lt]

Recommended

XS
SM
MD
LG