Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, mengatakan penggunaan bahan bakar bersubsidi di kota-kota besar di Indonesia mungkin akan dibatasi, namun kenaikan harga bahan bakar hanya akan dilakukan jika sudah tidak ada pilihan lain.
"Bahan bakar bersubsidi tidak sampai ke penerima yang ditargetkan, namun ada perintah dari Presiden untuk tidak menaikkan harga bahan bakar,” ujar Jero usah rapat kabinet bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (14/3).
Anggaran subsidi pemerintah untuk bahan bakar mencapai Rp 213,4 triliun tahun lalu dan menyumbangkan sekitar Rp 234,7 triliun terhadap defisit anggaran saat ini karena kebutuhan mengimpor minyak.
Jumlah itu 54 persen melebihi anggaran, dan tanpa kontrol yang lebih ketat, konsumsi subsidi tahun ini diperkirakan meningkat, menyedot dana yang dibutuhkan untuk infrastruktur dan program-program lain.
Kenaikan harga bahan bakar domestik akan melegakan pasar namun juga dapat mendongkrak inflasi jangka pendek, yang mencapai 5 persen pada Februari, atau tertinggi dalam 20 bulan terakhir. Kenaikan juga akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat, yang hampir setengahnya ada dalam taraf kemisikinan, menurut statistic Bank Dunia.
Pemerintah sedang mempertimbangkan tiga opsi untuk mengurangi anggaran subsidi, ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
Opsi pertama adalah menghentikan penggunaan bahan bakar bersubsidi oleh kendaraan pribadi, ujarnya, mendambahkan bahwa pemerintah mempertimbangkan pelaksanaan rencana itu di lima kota besar.
“Jika itu tidak efektif, tentu saja ada opsi untuk memotong anggaran atau menyesuaikan harga bahan bakar,” kata Agus.
Tahun ini, Indonesia diperkirakan mengkonsumsi antara 46 juta dan 53 juta kiloliter bahan bakar bersubsidi, dibandingkan dengan 40 juta kiloliter pada 2012.
“Ini sulit. Jika mudah, kita hanya tinggal menaikkan harga bahan bakar,” ujar ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung, seraya menambahkan bahwa pemerintah akan memberikan pengumuman yang lebih detail mengenai rencana ini pada 28 Maret.
Upaya-upaya untuk meningkatkan bahan bakar menghadapi demonstrasi dan penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat tak lama setelah diusulkan pada awal 2012.
"Jika kita menaikkannya sebesar, katakanlah, Rp 1.500 sampai Rp 2.000, orang kaya akan terus disubsidi, namun kehidupan orang miskin akan lebih sulit karena harga naik namun pendapatan mereka tetap sama,” ujar Chairul.
Sejauh ini, program-program untuk membatasi bahan bakar bersubsidi difokuskan pada kendaraan pemerintah dan perusahaan dan berdampak terbatas pada anggaran. (Reuters)
"Bahan bakar bersubsidi tidak sampai ke penerima yang ditargetkan, namun ada perintah dari Presiden untuk tidak menaikkan harga bahan bakar,” ujar Jero usah rapat kabinet bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (14/3).
Anggaran subsidi pemerintah untuk bahan bakar mencapai Rp 213,4 triliun tahun lalu dan menyumbangkan sekitar Rp 234,7 triliun terhadap defisit anggaran saat ini karena kebutuhan mengimpor minyak.
Jumlah itu 54 persen melebihi anggaran, dan tanpa kontrol yang lebih ketat, konsumsi subsidi tahun ini diperkirakan meningkat, menyedot dana yang dibutuhkan untuk infrastruktur dan program-program lain.
Kenaikan harga bahan bakar domestik akan melegakan pasar namun juga dapat mendongkrak inflasi jangka pendek, yang mencapai 5 persen pada Februari, atau tertinggi dalam 20 bulan terakhir. Kenaikan juga akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat, yang hampir setengahnya ada dalam taraf kemisikinan, menurut statistic Bank Dunia.
Pemerintah sedang mempertimbangkan tiga opsi untuk mengurangi anggaran subsidi, ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
Opsi pertama adalah menghentikan penggunaan bahan bakar bersubsidi oleh kendaraan pribadi, ujarnya, mendambahkan bahwa pemerintah mempertimbangkan pelaksanaan rencana itu di lima kota besar.
“Jika itu tidak efektif, tentu saja ada opsi untuk memotong anggaran atau menyesuaikan harga bahan bakar,” kata Agus.
Tahun ini, Indonesia diperkirakan mengkonsumsi antara 46 juta dan 53 juta kiloliter bahan bakar bersubsidi, dibandingkan dengan 40 juta kiloliter pada 2012.
“Ini sulit. Jika mudah, kita hanya tinggal menaikkan harga bahan bakar,” ujar ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung, seraya menambahkan bahwa pemerintah akan memberikan pengumuman yang lebih detail mengenai rencana ini pada 28 Maret.
Upaya-upaya untuk meningkatkan bahan bakar menghadapi demonstrasi dan penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat tak lama setelah diusulkan pada awal 2012.
"Jika kita menaikkannya sebesar, katakanlah, Rp 1.500 sampai Rp 2.000, orang kaya akan terus disubsidi, namun kehidupan orang miskin akan lebih sulit karena harga naik namun pendapatan mereka tetap sama,” ujar Chairul.
Sejauh ini, program-program untuk membatasi bahan bakar bersubsidi difokuskan pada kendaraan pemerintah dan perusahaan dan berdampak terbatas pada anggaran. (Reuters)
