Isu Iklim
- Associated Press
Studi: Kebijakan 'Pencemar Membayar' Bisa Turunkan Emisi Karbon
Untuk mengetahui apa yang benar-benar berhasil saat banyak negara mencoba melawan perubahan iklim, para peneliti mengamati 1.500 cara yang telah dicoba oleh negara-negara untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Jawaban mereka: Tidak banyak yang berhasil. Dan keberhasilan sering kali berarti seseorang harus membayar harganya, baik di SPBU maupun di tempat lain.
Menurut sebuah studi baru dalam jurnal Science edisi Kamis (22/8), para peneliti menemukan hanya 63 kasus sejak 1998 yang menunjukkan kebijakan yang menghasilkan pengurangan polusi karbon yang signifikan,
Upaya untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan mesin-mesin berbahan bakar gas, misalnya, belum berhasil dengan sendirinya. Namun, akan lebih berhasil jika dikombinasikan dengan semacam pajak energi atau sistem biaya tambahan, demikian kesimpulan yang didapat penulis studi dalam analisis mendalam tentang emisi global, kebijakan iklim, dan hukum.
“Kunci utama jika Anda ingin mengurangi emisi adalah Anda harus memiliki harga dalam pembuatan kebijakan.” kata salah satu penulis studi, Nicolas Koch, seorang ekonom iklim di Institut Penelitian Dampak Iklim Potsdam di Jerman.
“Jika subsidi dan regulasi diterapkan sendiri-sendiri atau dipadukan, Anda tidak akan melihat pengurangan emisi yang signifikan. Namun, jika instrumen harga diterapkan seperti pajak energi karbon, maka pengurangan emisi yang substansial akan tercapai.”
Studi itu juga menemukan bahwa apa yang berhasil di negara-negara maju tidak selalu berhasil di negara-negara berkembang.
Namun, hal itu menunjukkan kekuatan finansial dalam memerangi perubahan iklim, seperti yang selalu diperkirakan oleh para ekonom, kata beberapa pakar kebijakan luar, ilmuwan iklim, dan ekonom yang memuji studi tersebut.
"Kita tidak akan memecahkan masalah iklim di negara-negara maju sampai pencemar membayar," kata Rob Jackson, ilmuwan iklim Universitas Stanford dan penulis buku Clear Blue Sky. "Kebijakan lain membantu, tetapi hanya sedikit."
“Penetapan harga karbon membebankan tanggung jawab pada pemilik dan produk yang menyebabkan krisis iklim,” kata Jackson melalui email.
Koch mengatakan, contoh terbaik dari strategi yang berhasil adalah di sektor kelistrikan di Inggris. Negara itu menerapkan gabungan dari 11 kebijakan berbeda mulai 2012, termasuk penghentian penggunaan batu bara dan skema penetapan harga yang melibatkan perdagangan emisi. Menurut Koch, gabungan kebijakan itu berhasil mengurangi hampir separuh emisi di Inggris.
“Dampak yang sangat besar,” katanya.
Dari 63 kisah sukses penanganan iklim, pengurangan terbesar terlihat di sektor bangunan Afrika Selatan, di mana kombinasi regulasi, subsidi, dan pelabelan peralatan mengurangi emisi hampir 54%.
Satu-satunya kisah sukses di Amerika Serikat adalah di bidang transportasi. Emisi turun 8 persen dari 2005 hingga 2011 berkat perpaduan standar bahan bakar — yang berarti regulasi — dan subsidi.
Namun, bahkan perangkat kebijakan yang tampaknya berhasil masih belum mampu mengurangi emisi karbon dioksida yang terus meningkat. Secara keseluruhan, 63 contoh kebijakan iklim yang berhasil memangkas 600 juta hingga 1,8 miliar metrik ton gas yang memerangkap panas, demikian temuan studi tersebut. Tahun lalu, dunia mengeluarkan 36,8 miliar metrik ton karbon dioksida saat membakar bahan bakar fosil dan proses pembuatan semen.
Jika setiap negara besar bisa mempelajari pelajaran dari analisis itu dan memberlakukan kebijakan yang paling berhasil, hal itu hanya akan mempersempit "kesenjangan emisi" sebesar 26 persen dari 23 miliar metrik ton “kesenjangan emisi” dari seluruh gas rumah kaca yang dikalkulasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kesenjangan tersebut adalah perbedaan antara seberapa banyak karbon yang akan dilepaskan dunia ke udara pada t2030 dan jumlah yang akan menjaga pemanasan pada atau di bawah tingkat yang disepakati secara internasional.
“Hal ini pada dasarnya menunjukkan bahwa kita harus melakukan pekerjaan yang lebih baik,” kata Koch, yang juga merupakan kepala laboratorium evaluasi kebijakan di Mercator Research Institute di Berlin.
Niklas Hohne dari Institut Iklim Baru Jerman, yang tidak terlibat langsung dalam penelitian tersebut mengatakan: “Dunia benar-benar perlu melakukan perubahan besar, beralih ke mode darurat dan menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin.”
Koch dan timnya mengamati emisi dan upaya untuk menguranginya di 41 negara antara 1998 dan 2022, yang mencakup 1.500 tindakan kebijakan. Jadi, pengamatan Koch tidak termasuk paket belanja penanggulangan iklim senilai hampir $400 miliar atau setara Rp 6 kuadriliun yang disahkan dua tahun lalu sebagai landasan kebijakan lingkungan Presiden Joe Biden.
Mereka mengelompokkan kebijakan dalam empat kategori besar, yaitu penetapan harga, regulasi, subsidi, dan informasi serta menganalisis empat sektor ekonomi yang berbeda: listrik, transportasi, bangunan, dan industri.
Tim tersebut menciptakan pendekatan yang transparan secara statistik yang dapat digunakan orang lain untuk memperbarui atau mereproduksi pendekatan tersebut, termasuk situs web interaktif tempat pengguna dapat memilih negara dan sektor ekonomi untuk melihat apa yang berhasil. Dan pendekatan tersebut pada akhirnya dapat diterapkan pada paket iklim Biden 2022, katanya. Paket tersebut sangat bergantung pada subsidi.
John Sterman, seorang profesor manajemen di MIT Sloan Sustainability Institute yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut, mengatakan bahwa politisi merasa lebih mudah untuk meloloskan kebijakan yang mensubsidi dan mempromosikan teknologi rendah karbon. Ia mengatakan hal itu tidak cukup.
“Penting juga untuk mencegah penggunaan bahan bakar fosil dengan menetapkan harga yang mendekati biaya penuhnya, termasuk biaya kerusakan iklim yang ditimbulkannya,” katanya. [rz/ft]
See all News Updates of the Day
- Associated Press
Para Pejabat AS Peringatkan akan Datangnya Badai Musim Dingin yang Berbahaya
Badai musim dingin terbaru dalam pola berulang sedang membidik langsung ke arah Pantai Timur Amerika Serikat di mana salju lebat dan es diperkirakan turun di beberapa negara bagian.
Badai yang menurunkan salju di Midwest, wilayah Barat Tengah AS, dipastikan akan menciptakan kesulitan ke beberapa tempat yang masih mulai membersihkan diri dari banjir pada akhir pekan lalu yang menelan korban jiwa.
Badan Cuaca Nasional AS mengatakan salju setinggi 25 sentimeter mungkin akan turun di sepanjang Pantai Atlantik di Virginia, dan akumulasi es yang signifikan diperkirakan terjadi di North Carolina bagian timur.
Gubernur North Carolina Josh Stein mengumumkan keadaan darurat pada Selasa (18/2) untuk mengantisipasi turunnya hujan es dan salju pada hari Rabu (19/2).
“Selama 24 jam ke depan, pikirkan tentang siapa dalam hidup Anda yang mungkin paling rentan terhadap cuaca ini, apakah itu anggota keluarga, teman, atau tetangga. Harap periksa mereka, pastikan mereka juga siap. Saling menjaga, itulah sifat warga North Carolina,” kata Stein.
Virginia tetap berada di bawah deklarasi serupa yang dikeluarkan Gubernur Glenn Youngkin untuk menghadapi badai lain pada 10 Februari lalu, yang memungkinkan Garda Nasional dan sejumlah lembaga di negara bagian untuk membantu pemerintah daerah.
Stein dan Youngkin meminta warga agar tidak berkendara di jalan raya.
Badai akhir pekan yang menghantam wilayah timur AS menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk 14 orang di Kentucky, yang diguyur oleh salju setinggi 15 sentimeter atau lebih. [lt/ab]
- Associated Press
Salju dan Hujan Es Selimuti Sebagian Pantai Timur Amerika Serikat
Salju, hujan es dan hujan beku diperkirakan akan terus menyelimuti Appalachian tengah dan beberapa negara bagian di kawasan mid-Atlantik, Rabu (12/2). Sementara itu, California bersiap menghadapi badai yang dapat membanjiri daerah yang baru-baru ini dilanda kebakaran hutan dahsyat.
Menurut Layanan Cuaca Nasional, hujan salju yang sangat lebat – dengan curah hingga hampir 25 sentimeter – diperkirakan terjadi di beberapa daerah di negara bagian Virginia dan West Virginia. Akumulasi es bisa mencapai lebih dari 8,4 milimeter di Stanleytown, Virginia, dan 6,3 milimeter di Glendale Springs, North Carolina.
Di California, sungai atmosferik – sebutan bagi jalur yang membawa uap air dari daerah tropis ke daerah yang lebih utara – diperkirakan akan bergerak pada Rabu malam, kemungkinan besar akan membanjiri daerah perkotaan di California tengah dan Selatan.
Badai salju yang melanda negara bagian di kawasan mid-Atlantik pada hari Selasa (11/2) menyebabkan kecelakaan di jalan yang tertutup es dan memicu penutupan sekolah. Menurut PowerOutage.us, pada Selasa malam, hampir 12.000 orang di Virginia mengalami pemadaman listrik.
Departemen Transportasi Virginia memasang pesan di media sosial Selasa malam, menyerukan warga untuk “tetaplah di rumah, jangan jalan-jalan malam ini.” Pesan ini disertai meme Dorothy, salah satu tokoh kunci di “The Wizard of Oz,” yang mengatakan “tidak ada tempat yang lebih nyaman selain di rumah.”
Di sebagian Baltimore dan Washington, salju setebal 2,5 sentimeter turun setiap jamnya. Semua sekolah negeri di Washington ditutup pada hari Rabu (12/2) karena cuaca buruk.
Garda Nasional Bantu Tanggapi Potensi Pemadaman Listrik Saat Badai
Appalachian Power, yang melayani 1 juta pelanggan di West Virginia, Virginia dan Tennessee, mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya memiliki 5.400 pekerja yang berdedikasi untuk memulihkan listrik.
Sekitar 65 tentara Garda Nasional Virginia juga telah berada di fasilitas di sepanjang koridor Interstate 95 dan Route 29 negara bagian itu, dan di barat daya Virginia, untuk mendukung respons badai. Dua puluh tentara lainnya dan anggota Angkatan Pertahanan Virginia berperan sebagai pendukung.
Peringatan badai musim dingin meluas dari barat laut North Carolina hingga selatan New Jersey, dan campuran salju dan es diperkirakan akan menjadi hujan pada Rabu sore karena meningkatnya suhu.
Sementara itu, sistem badai terpisah diperkirakan akan menimbulkan salju tebal di wilayah yang membentang dari Kansas hingga Great Lakes mulai Selasa malam. Badan Legislatif Kansas membatalkan pertemuan hari Rabu karena cuaca buruk, dan Gubernur Laura Kelly menutup kantor negara bagian di ibu kota, Topeka.
Rentan Kecelakaan Lalu Lintas
Di Virginia, di mana Gubernur Glenn Youngkin mengumumkan keadaan darurat dan sekolah-sekolah serta kantor-kantor pemerintah ditutup pada hari Selasa, polisi negara bagian melaporkan 700 kecelakaan dan puluhan orang terluka pada hari Selasa.
Juru bicara Kepolisian Negara Bagian Virginia Matt Demlein mengatakan mereka tidak bisa mengatakan secara pasti bahwa semua kejadian tersebut berhubungan dengan cuaca.
Di West Virginia bagian selatan, beberapa kecelakaan menutup sementara beberapa jalan raya utama pada hari Selasa. Petugas operator Kelly Pickles mengatakan Smith’s Towing and Truck Repair menanggapi setidaknya 15 panggilan, sebagian besar dari pengemudi traktor-trailer yang terjebak di Interstate 64 di Greenbrier County dekat perbatasan Virginia.
“Pada dasarnya, mereka hanya tersedot ke median atau keluar dari jalan antar negara bagian sedikit ke sisi kanan,” katanya. “Dan mereka tidak mempunyai tenaga yang cukup pada kendaraan mereka untuk kembali ke jalan raya, karena diselimuti es.” [em/uh]
Hampir Semua Negara Telat Penuhi Tenggat Target Iklim PBB
Hampir semua negara gagal memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan PBB untuk menyerahkan target baru pengurangan emisi karbon paling lambat 10 Februari. Negara-negara dengan perekonomian utama termasuk di antara yang tidak memenuhi target itu.
Dari hampir 200 negara yang diwajibkan oleh Perjanjian Paris untuk menyerahkan rencana mereka, hanya 10 yang melakukannya tepat waktu, menurut data PBB yang memantau pengajuan tersebut.
Sesuai perjanjian iklim, setiap negara diharapkan menetapkan target yang lebih ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca paling lambat 2035, lengkap dengan rencana detail untuk mencapainya.
Emisi global terus meningkat, padahal harus dikurangi hampir setengahnya sebelum akhir dekade ini agar pemanasan tetap pada level yang lebih aman sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Paris.
Kepala Iklim PBB, Simon Stiell, menyebut target iklim terbaru dari negara-negara tersebut sebagai "dokumen kebijakan terpenting abad ini."
Namun, hanya sedikit negara pencemar utama yang menyerahkan target yang ditingkatkan tepat waktu. China, India, dan Uni Eropa termasuk di antara nama-nama besar yang absen dalam daftar yang panjang.
Tidak ada penalti bagi negara yang terlambat menyerahkan target (Nationally Determined Contributions/NDC).
NDC tidak bersifat mengikat secara hukum, tetapi berfungsi sebagai tolok ukur akuntabilitas untuk memastikan negara-negara menangani perubahan iklim dengan serius dan berkontribusi sesuai porsi mereka untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris. [ah/es]
Menteri Kehutanan Bantah akan Tebang Puluhan Juta Hektare Lahan Hutan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membantah pemberitaan yang menyebutkan pihaknya akan menebang puluhan juta hektare lahan hutan untuk membangun kawasan cadangan pangan, air dan energi. Ia mengatakan, pemerintah justru berencana menanam kembali lahan hutan kritis.
“Waktu saya ngomong ada yang misquote. Saya mengatakan ada potensi 26,7 juta hektare hutan yang sudah terdegradasi, yang sudah gundul, yang bekas kebakaran, kita akan maksimalkan fungsinya dengan agroforestry atau tumpang sari, untuk swasembada pangan. Jadi namanya hutan cadangan pangan, energi dan air,” ungkap Menhut Raja Juli Antoni di Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini, berusaha meluruskan pemberitaan yang keliru.
Raja Juli mengatakan, kementeriannya akan bekerja sama dengan beberapa kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, untuk menanam berbagai macam tanaman pangan di lahan-lahan hutan yang telah kritis atau rusak tersebut. Sebagai contoh, katanya, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian akan menanam padi gogo di wilayah kritis sebuah hutan di Indramayu seluas 100 hektare.
“Jadi kita tanam padi gogo di lahan kering dan di saat yang bersamaan kita tanam pepohonan baik itu pohon keras, maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK), yang artinya hutan akan kita lestarikan dengan menanam kembali atau mereboisasi tapi di saat yang bersamaan kita akan tanam sesuatu yang produktif yang membantu perwujudan swasembada pangan yang menjadi perintah Pak Presiden,” tegasnya.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik meyakini apa yang dilakukan pemerintah akan mengalami kegagalan. Pasalnya, kata Iqbal, reboisasi dengan cara agroforestry ini dilakukan dalam skala besar atau skala industri.
Iqbal mengatakan, cara tersebut tidak ubahnya seperti menggelar program food estate yang selalu mengalami kegagalan dari masa pemerintahan presiden Soeharto sampai saat ini. Ia juga meragukan klaim pemerintah yang mengatakan tidak akan menebang hutan baru. Ia mengatakan. menanam tanaman pangan di kawasan hutan dengan skala besar pasti membutuhkan lahan bukaan baru.
“Dia harus membuka lahan itu sudah pasti. Sedangkan yang mau dilakukan sama Pak Menhut janjinya tidak buka lahan. Menanam pohon di dalam hutan alam itu misalnya menanam tumbuhan pangan seperti jagung atau padi di dalam hutan, itu tidak akan berhasil karena dia butuh matahari, itu teori apapun akan menyebutkan tidak akan berhasil. Maka kemudian itulah mengapa banyak perusahaan membutuhkan membuka lahan, melakukan deforestasi untuk menanam sawit, jagung , tebu dan lain-lain,” ungkap Iqbal.
Iqbal menyarankan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk cadangan pangan dan energi ini diserahkan kepada masyarakat adat karena mereka berpengalaman melakukan hal tersebut secara turun menurun dan umumnya dalam skala kecil.
“Kalau niat baik, harusnya dikelola sama masyarakat dan itu memungkinkan untuk berhasil. Ketimbang jauh-jauh soal melakukan industrialisasi. Jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah ketimbang menambah polemik, lebih baik memberikan pengakuan hutan adat kepada masyarakat adat lalu mereka yang kemudian melakukan pengelolaan, melakukan agroforestry-nya, menjadikan dia cadangan pangan, air dan energi. Itu sebenarnya sesuatu yang lebih masuk akal,” jelasnya.
Dia menambahkan, sebenarnya masyarakat adat melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mencoba melakukan advokasi agar ada pengakuan terhadap masyarakat adat. Namun, sayangnya karena RUU Masyarakat Adat tidak kunjung disahkan selama 20 tahun, masyarakat adat selalu tergusur dari hutan yang selama ini mereka jaga dan menjadi sumber pangan mereka.
“Hak atas hutannya tidak diakui sama pemerintah , mereka tidak direkognisi sebagai masyarakat adat, lalu kemudian masyarakat adat juga sering berkonflik dengan perusahaan yang ada di wilayah hutan mereka, dan bahkan saling gugat dengan perusahaan kelapa sawit. Hutannya hilang, mereka kehilangan pangan. Jadi ini bertolak belakang, di satu sisi ada program pemerintah yang memang ingin mencapai kedaulatan pangan, tapi disisi lain pemerintah masih memungkinkan terjadinya deforestasi yang menghilangkan sumber pangan masyarakat adat lokal,” tuturnya. [gi/ab]
KLHK Tetap Dukung Kesepakatan Iklim Meski Hashim Ragukan Perjanjian Paris
Minggu lalu, Hashim mempertanyakan alasan mengapa Indonesia harus tetap terlibat dalam kesepakatan yang bertujuan membatasi pemanasan global itu setelah Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap mendukung keterlibatan Jakarta dalam kesepakatan iklim yang dikenal sebagai Perjanjian Paris (Paris Agreement) meskipun Hashim Djojohadikusumo, utusan khusus Presiden untuk iklim dan energi, menyebut perjanjian tersebut tidak lagi relevan setelah Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan itu.
Minggu lalu, Hashim mempertanyakan alasan mengapa Indonesia harus tetap terlibat dalam kesepakatan yang bertujuan membatasi pemanasan global itu setelah Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut.
"Jika Amerika Serikat tidak ingin mematuhi perjanjian internasional, mengapa negara seperti Indonesia harus mematuhinya?" katanya, menyebut masalah itu sebagai "masalah keadilan."
Kantor Hashim tidak menanggapi permintaan komentar atas pernyataan tersebut.
Namun, dalam sebuah pernyataan kepada AFP, KLHK menegaskan dukungannya terhadap kesepakatan iklim tersebut.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLHK, Ari Sudijanto, mengungkapkan bahwa Indonesia "perlu menunjukkan komitmennya untuk mengatasi dampak lingkungan global." Ia juga menekankan bahwa Indonesia mendapatkan "manfaat" sebagai penandatangan Perjanjian Paris dan kesepakatan iklim lainnya.
"Indonesia berperan besar dalam berbagai upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat regional dan global," imbuhnya.
KLHK tidak menjawab pertanyaan apakah pemerintah mempertimbangkan untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut atau mendukung pernyataan Hashim.
Namun Ari mengatakan "partisipasi dalam perjanjian global bermanfaat bagi program, strategi, dan kebijakan pengendalian perubahan iklim dan lingkungan di Indonesia."
Indonesia, yang bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik, merupakan salah satu penghasil emisi terbesar di dunia. Namun, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap batu bara dalam waktu 15 tahun.
Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050, satu dekade lebih awal dari rencana semula.
Juru bicara kantor kepresidenan belum memberikan tanggapan terkait pernyataan yang disampaikan oleh Hashim.
Perjanjian Paris bertujuan membatasi pemanasan global hingga maksimal dua derajat Celsius di atas tingkat pra-industri, dan dianggap sebagai langkah kunci dalam mengoordinasikan aksi dunia dalam menyikapi perubahan iklim.
Para pegiat lingkungan khawatir bahwa penarikan diri Trump dari Perjanjian Paris bisa merusak kerja sama global dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan malahan memberi ruang bagi negara-negara besar penghasil emisi, seperti China dan Indi,a untuk mengabaikan komitmen lingkungan mereka.
Argentina, di bawah Presiden libertarian Javier Milei, mengatakan bahwa mereka "mengevaluasi ulang" partisipasinya dalam perjanjian tersebut.
Pernyataan Hashim itu juga membuat aktivis lingkungan di Tanah Air merasa khawatir.
Uli Arta Siagian, juru kampanye di kelompok iklim WALHI, menyebut komentar Hashim sebagai "langkah mundur dalam komitmen iklim Indonesia."
Uli mengatakan kepada AFP bahwa para skeptis iklim dan lingkungan di pemerintahan Indonesia merasa mendapatkan "dorongan kuat" setelah Trump menarik diri dari Perjanjian Paris. [ah/ft]
Forum