Sebuah undang-undang baru yang melarang ujaran kebencian mulai berlaku di Skotlandia pada hari Senin (1/4). Undang-undang itu dipuji oleh sebagian pihak, namun dikecam oleh pihak lainnya karena dianggap bisa mengkriminalisasi pandangan agama atau lelucon yang tidak bermutu.
Undang-Undang tentang Kejahatan Kebencian dan Ketertiban Umum (Skotlandia) menyatakan bahwa mengobarkan kebencian dengan perilaku mengancam atau kasar berdasarkan karakteristik termasuk usia, disabilitas, agama, orientasi seksual, dan identitas transgender merupakan suatu pelanggaran. Kebencian berdasarkan ras sudah dilarang berdasarkan undang-undang tahun 1986.
Ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun penjara.
Undang-undang tersebut tidak secara khusus melarang kebencian terhadap perempuan. Pemerintah Skotlandia mengatakan hal ini akan diatasi dengan undang-undang terpisah yang akan melarang misogini.
Menteri Korban dan Keamanan Komunitas Skotlandia, Siobhian Brown, mengatakan undang-undang baru ini akan membantu membangun “komunitas yang lebih aman dan hidup bebas dari kebencian dan prasangka.”
“Kita tahu bahwa dampak yang dialami oleh mereka yang mendapat serangan fisik, verbal, atau online bisa menimbulkan trauma dan mengubah hidup,” katanya. “Undang-undang ini merupakan elemen penting dari pendekatan kita yang lebih luas untuk mengatasi dampak buruk tersebut.”
Para pengecam berpendapat bahwa undang-undang tersebut akan berdampak buruk pada kebebasan berpendapat, membuat orang takut untuk mengekspresikan pandangan mereka. Undang-undang tersebut disahkan oleh Parlemen Skotlandia hampir tiga tahun yang lalu namun tertunda karena perselisihan mengenai implementasinya.
Aktivis hak asasi manusia veteran Peter Tatchell mengatakan undang-undang tersebut bertujuan baik namun tidak jelas, mengandalkan “interpretasi subyektif” mengenai apa yang termasuk dalam pelecehan dan memungkinkan orang untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara anonim.
Pemerintahan yang dipimpin Partai Nasional Skotlandia di Edinburgh mengatakan undang-undang tersebut mencakup perlindungan kebebasan berpendapat, termasuk jaminan khusus bahwa orang masih bisa “mengejek atau menghina” agama.
“Ambang batas kriminalitas dalam pelanggaran baru ini memang sangat, sangat tinggi,” kata Menteri Pertama Humza Yousaf. “Perilaku Anda harus mengancam atau kasar dan dimaksudkan untuk membangkitkan kebencian.”
Penulis “Harry Potter” J.K. Rowling, yang menyebut undang-undang tersebut “menggelikan,” termasuk di antara pengecam yang mengatakan bahwa undang-undang tersebut bisa digunakan untuk membungkam kelompok feminis yang dikenal sebagai feminis “yang kritis mengenai gender”. Kelompok ini berpendapat hak-hak bagi perempuan trans seharusnya tidak mengorbankan mereka yang terlahir secara biologis sebagai perempuan.
Dalam serangkaian postingan di X, sebelumnya Twitter, Rowling menyebut beberapa perempuan trans terkemuka sebagai laki-laki. Dalam kondisi tertentu, kesalahan dalam memberikan gender bisa menjadi pelanggaran berdasarkan undang-undang baru.
“Saat ini saya berada di luar negeri, tetapi jika apa yang saya tulis di sini memenuhi syarat sebagai pelanggaran berdasarkan ketentuan undang-undang baru, saya berharap dapat ditangkap ketika saya kembali ke tempat kelahiran Pencerahan Skotlandia,” tulis Rowling. .
Anggota parlemen dari Partai Nasional Skotlandia, Joanna Cherry, yang juga merupakan pengecam undang-undang tersebut, mengatakan bahwa “jika Anda seorang perempuan, Anda berhak untuk merasa khawatir.”
“Jenis kelamin biologis tidak dimasukkan sebagai karakteristik yang dilindungi dalam tindakan tersebut, meskipun perempuan adalah salah satu kelompok yang paling banyak dianiaya dalam masyarakat kita,” tulisnya di surat kabar The National.
Sementara itu, organisasi kepolisian khawatir undang-undang tersebut akan memicu membanjirnya laporan mengenai penyalahgunaan online.
David Kennedy, sekretaris jenderal Federasi Kepolisian Skotlandia, mengatakan undang-undang tersebut dapat “merusak kepercayaan terhadap polisi.”
Para pengawas pada Asosiasi Polisi Skotlandia menulis surat kepada anggota parlemen untuk mengungkapkan kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut dapat “dijadikan senjata” oleh “kelompok aktivis.”
Undang-undang tersebut merupakan kasus terbaru dari pemerintahan semi-otonom Skotlandia yang dipimpin oleh SNP yang pro-kemerdekaan, menyimpang dari pemerintahan Konservatif Inggris London. Pada tahun 2022, Parlemen Skotlandia mengesahkan undang-undang yang mengizinkan orang untuk mengubah gender yang diakui secara hukum melalui pernyataan mandiri, tanpa memerlukan sertifikasi medis.
Undang-undang pengakuan gender tersebut diveto oleh pemerintah Inggris, yang mengatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang kesetaraan di seluruh Inggris yang, antara lain, menjamin akses perempuan dan anak perempuan ke ruang untuk jenis kelamin yang sama seperti ruang ganti dan tempat penampungan. [my/lt]
Forum