Isu Iklim
Sekjen PBB: Air Laut Naik, Penderitaan Meningkat
Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres memperingatkan pada Rabu (25/9), bahwa naiknya permukaan air laut menciptakan “gelombang penderitaan yang meningkat,” di saat sebuah koalisi negara-negara pulau kecil menyatakan, bahwa kedaulatan mereka harus dihormati, bahkan jika tanah mereka hilang.
Hampir satu miliar orang di seluruh dunia tinggal di pesisir dataran rendah, yang semakin rentan terhadap gelombang badai, erosi pantai, dan banjir. Sementara pulau-pulau di Pasifik menghadapi ancaman yang semakin besar, terhadap kelangsungan ekonomi dan bahkan eksistensi mereka.
Sejak awal abad ke-20, permukaan air laut global rata-rata telah naik lebih cepat daripada abad sebelumnya selama setidaknya 3.000 tahun terakhir. Ini merupakan dampak langsung dari pemanasan global, yang disebabkan manusia, yang memicu pencairan es di daratan dan pemuaian termal air laut.
“Naiknya permukaan air laut berarti naiknya gelombang penderitaan,” kata Guterres, saat berpidato di KTT yang menempatkan bahasan terkait kenaikan permukaan air laut sebagai topik utama, di Majelis Umum PBB.
Selama seabad terakhir, ketika suhu global meningkat sekitar satu derajat Celsius, permukaan laut naik 160 hingga 210 milimeter, dengan sekitar setengah dari jumlah tersebut terjadi sejak 1993, menurut NASA.
Menurut sebuah studi yang dikutip oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim PBB, lima negara yaitu Maladewa, Tuvalu, Kepulauan Marshall, Nauru, dan Kiribati, mungkin tidak dapat dihuni lagi pada 2100, yang akan menciptakan 600 ribu pengungsi iklim tanpa kewarganegaraan.
Guterres memperingatkan tentang “masyarakat yang terendam banjir, air tawar yang terkontaminasi, tanaman pangan yang hancur, infrastruktur yang rusak, keanekaragaman hayati yang hancur, dan ekonomi yang hancur, dengan sektor-sektor seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata yang terpukul”.
Dampak-dampak ini sudah terasa, katanya, merujuk pada ratusan keluarga di sebuah pulau di Panama, yang terpaksa pindah ke daratan utama, dan orang-orang di Saint Louis, Senegal, yang meninggalkan rumah, sekolah, bisnis, dan masjid mereka karena gelombang pasang yang mendekat.
Feleti Teo, perdana menteri Tuvalu, negara kecil di kepulauan Pasifik, menambahkan bahwa naiknya permukaan air laut menimbulkan “ancaman eksistensial bagi ekonomi, budaya, dan warisan mereka, serta bagi tanah yang telah memelihara nenek moyang mereka selama berabad-abad.”
Banjir telah meningkatkan salinitas tanah, mengurangi hasil panen, dan melemahkan pepohonan. Infrastruktur seperti jalan dan kabel listrik telah hanyut. “Tidak ada tanah yang lebih tinggi untuk membangun kembali,” katanya.
Negara-negara di dataran rendah berusaha untuk “menegaskan bahwa status kenegaraan tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apa pun akibat naiknya permukaan air laut,” dan bahwa zona maritim 200 mil laut mereka tetap utuh meskipun daratannya berkurang.
Negara-negara kepulauan juga mendorong perlindungan hukum untuk melindungi hak asasi manusia dari orang-orang yang mengungsi secara paksa, memastikan dukungan finansial untuk upaya adaptasi, dan membangun program yang melestarikan budaya mereka.
“Sejak 1989, kami telah membunyikan peringatan tentang krisis iklim dan kenaikan permukaan laut sambil menghadapi dampaknya yang menghancurkan,” tambah Perdana Menteri Samoa, Fiame Naomi Mata'afa dalam sebuah pernyataan.
“Melalui semua itu, kami tetap teguh, negara, zona maritim, dan hak kami tetap utuh di bawah hukum internasional, tidak peduli naiknya permukaan laut: kami di sini untuk tetap tinggal,” tambahnya.
Guterres mendesak negara-negara untuk berkomitmen pada target iklim baru yang ambisius, untuk menjaga pemanasan global 1,5 derajat Celsius, khususnya negara-negara G20, yang bertanggung jawab atas 80 persen emisi global.
“Kita tidak bisa membiarkan harapan dan aspirasi miliaran orang mati di air,” kata dia. [ns/uh]
See all News Updates of the Day
Di Bawah Trump, Peraturan Perubahan Iklim AS akan Berubah
Mantan anggota DPR Lee Zeldin telah dinominasikan oleh presiden terpilih Donald Trump sebagai Kepala Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA). Reporter VOA Veronica Balderas Iglesias mengkaji kredibilitas Zeldin dan bagaimana prioritas EPA terkait peraturan perubahan iklim, kemungkinan akan berubah.
Lee Zeldin adalah mantan anggota Kongres dari Partai Republik selama empat periode dari negara bagian New York dan pendukung lama Presiden terpilih Donald Trump. Zeldin siap menjadi kepala Badan Perlindungan Lingkungan AS berikutnya.
Pria berusia 44 tahun ini meraih gelar sarjana hukum dari Albany Law School dan bertugas aktif selama empat tahun di Angkatan Darat AS. Ia sudah menikah dan memiliki anak perempuan kembar.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 11 November, Trump mengumumkan pencalonan Zeldin, dengan mengatakan bahwa mantan anggota kongres tersebut akan “melancarkan kekuatan bisnis Amerika, dan pada saat yang sama mempertahankan standar lingkungan tertinggi.”
Zeldin mengatakan kepada Fox News bahwa dia bersemangat untuk menerapkan agenda ekonomi Trump. “Ada peraturan-peraturan yang diadvokasi oleh kelompok sayap kiri negara ini melalui kekuatan regulasi yang pada akhirnya menyebabkan dunia usaha bergerak ke arah yang keliru,” ujarnya.
Di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden dari partai Demokrat, EPA memprioritaskan produksi energi bersih dan terbarukan, serta membatasi produksi minyak dan gas dalam upaya mengekang emisi dan melawan perubahan iklim.
Presiden terpilih Trump membayangkan formula yang berbeda. “Kami akan mengatasi setiap rintangan birokrasi untuk segera mengeluarkan persetujuan untuk pengeboran baru, jaringan pipa baru, kilang baru, pembangkit listrik baru, dan segala jenis reaktor.”
Zeldin menyuarakan posisi serupa ketika dia gagal mencalonkan diri sebagai gubernur New York pada tahun 2022.
“Kita harus membatalkan larangan negara terhadap ekstraksi gas alam yang aman; menyetujui permohonan-permohonan instalasi saluran pipa baru,” kata Zeldin.
Pencalonan Zeldin muncul ketika PBB memperbarui seruannya kepada negara-negara untuk beralih dari bahan bakar fosil untuk memerangi pemanasan global.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, "Suara yang Anda dengar adalah detak jam. Kita berada dalam hitungan mundur terakhir untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius dan waktu tidak berpihak pada kita."
Peraturan perubahan iklim diperkirakan akan dibatasi di tingkat federal di bawah kepemimpinan Zeldin. Para analis mencatat bahwa saat ini, negara bagian-negara bagian dapat memilih untuk memberlakukan peraturan mereka masing-masing dan konsumen dapat memilih solusi ramah lingkungan secara individual. [ab/uh]
- Associated Press
Studi: Gunung Api Aktif Terbesar di Amerika Serikat Tunjukkan Tanda Peringatan Sebelum Meletus Tahun 2022
Para ilmuwan tidak dapat mengetahui secara pasti kapan sebuah gunung api akan meletus, tapi mereka dapat melihat tanda-tandanya. Itu terjadi dua tahun lalu pada gunung api aktif terbesar di dunia yang terletak di Hawaii, Amerika Serikat, yang disebut Mauna Loa.
Dua tahun lalu, Mauna Loa, gunung api aktif terbesar di dunia, meletus. Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan hal itu akan terjadi sebelumnya.
Sekitar dua bulan sebelum Mauna Loa memuntahkan lava cair berwarna jingga menyala, para ahli geologi mendeteksi gempa bumi kecil di dekatnya, disertai tanda-tanda lainnya. Mereka pun memberikan peringatan kepada penduduk di Pulau Besar Hawaii, di mana gunung api itu berada.
Kini, sebuah studi mengenai lava gunung api tersebut mengonfirmasi lini masa mengenai kapan batuan cair di bawah tanah mulai bergerak.
Komposisi kimia dari batuan-batuan kristal tertentu dalam lava menunjukkan bahwa sekitar 70 hari sebelum letusan, sejumlah besar batuan cair telah bergerak dari kedalaman sekitar 3-5 kilometer di bawah puncak gunung ke kisaran 2 kilometer atau kurang di bawahnya, menurut studi tersebut.
Temuan itu sesuai dengan lini masa yang diamati oleh para ahli geologi pada petunjuk-petunjuk lainnya.
Kendra Lynn, ahli geologi riset di Observatorium Gunung Berapi Hawaii, sekaligus salah satu penyusun penelitian baru di Nature Communications, mengatakan, “Sekitar 70 hari sebelum letusan, kami melihat perubahan yang bersamaan di hampir semua set data pemantauan kami. Jadi, semuanya berubah pada saat yang sama. Dan pascaletusan, ketika kami memeriksa kristal-kristal olivin yang keluar dari gunung berapi, kristal-kristal itu merekam bukti aktual tentang di mana magma berada dan kapan ia bergerak sebelum terjadinya letusan. Dan bukti-bukti tersebut juga selaras dengan penanda 70 hari sebelum letusan terjadi.”
Penggelembungan tanah dan peningkatan aktivitas gempa bumi di dekat gunung berapi terjadi karena magma bergerak naik dari lapisan kerak Bumi yang lebih rendah untuk mengisi ruang di bawah gunung api tersebut, urai Lynn.
Ketika tekanan cukup tinggi, magma menembus batuan permukaan yang rapuh dan menjadi lava. Akibatnya, letusan pun dimulai di Gunung Mauna Loa pada 27 November 2022.
“Volume magma yang cukup besar bergerak ke bagian paling dangkal dari gunung api ini. Dan begitu tekanan cukup tinggi, kami yakin magma itu runtuh begitu saja dan letusan pun lantas dimulai,” imbuh Kendra Lynn.
Kemudian, para peneliti mengumpulkan sampel batuan vulkanik untuk dianalisis.
Sebelum 2022, Mauna Loa terakhir kali meletus pada tahun 1984.
Sebagian besar gunung berapi Amerika Serikat yang dianggap aktif oleh para ilmuwan ditemukan di Hawaii, Alaska, dan di daerah Pantai Barat.
Di seluruh dunia, terdapat sekitar 585 gunung api yang dianggap aktif.
Para ilmuwan tidak bisa memprediksi letusan, tapi mereka bisa membuat “prakiraan,” kata Ben Andrews, yang mengepalai program gunung api global di Smithsonian Institution. Andrews tidak terlibat dalam penelitian terbaru.
Andrews membandingkan prakiraan letusan gunung api dengan prakiraan cuaca, yang pada intinya merupakan “kemungkinan” yang sudah diteliti bahwa suatu peristiwa akan terjadi.
Selain itu, data yang lebih baik mengenai perilaku suatu gunung api dapat membantu para peneliti menyempurnakan prakiraan aktivitas gunung tersebut di masa mendatang, kata para ahli.
Ben Andrews mengatakan,“Pada dasarnya data-data itu memberikan batasan. Batasan waktu yang sangat bermanfaat mengenai jalannya proses ini, dan itulah hal yang hampir tidak pernah kami miliki, yaitu batasan waktu yang sangat baik tentang berapa lama beberapa proses (erupsi gunung api) ini mungkin berlangsung.” [rd/ab]
Sumut Lanjutkan Pencarian 7 Orang Setelah Bencana Tanah Longsor dan Banjir Tewaskan 15 Orang
Tanah longsor dan banjir bandang merusak rumah-rumah, masjid dan sawah. Akses jalan terputus di beberapa desa, dan ekskavator digunakan dalam mencari para korban dan orang-orang yang hilang.
Para petugas penyelamat Indonesia mencari tujuh orang yang masih hilang empat hari setelah hujan lebat mengguyur provinsi Sumatera Utara, menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor yang menewaskan 15 orang, kata seorang pejabat, Selasa (26/11).
Sebelas orang tewas karena tanah longsor di Kabupaten Karo, Padang Lawas dan Tapanuli Selatan, dan empat lainnya tewas karena banjir bandang di Deli Serdang setelah cuaca buruk terjadi hari Sabtu, kata juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari.
Sekitar seratus petugas penyelamat bersama dengan polisi dan militer masih mencari tujuh orang yang hilang, tetapi mereka terhadang oleh hujan terus menerus, lanjutnya.
“Hujan masih turun mulai dari siang hingga malam. Ini adalah kendala utama sewaktu kami berusaha menemukan orang-orang yang hilang,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa upaya pencarian akan dilanjutkan hingga Sabtu.
Tanah longsor dan banjir bandang merusak rumah-rumah, masjid dan sawah. Akses jalan terputus di beberapa desa, dan ekskavator digunakan dalam mencari para korban dan orang-orang yang hilang.
Badan penanggulangan bencana itu memperingatkan warga di provinsi Sumatera Utara untuk mengantisipasi kemungkinan banjir dalam beberapa pekan mendatang karena diperkirakan hujan lebat akan terus turun, kata Abdul. Tanah longsor kerap terjadi di Indonesia, terutama pada musim hujan. Risiko tanah longsor kerap meningkat karena penggundulan hutan dan penambangan liar skala kecil di tempat-tempat terpencil. [uh/ab]
- Rio Tuasikal
Indonesia Promosi “Carbon Trading” di COP29, Dicermati Pengamat dan Aktivis
Dalam KTT Iklim COP29 di Baku, Azerbaijan, pemerintah Indonesia mempromosikan perdagangan karbon untuk merespons perubahan iklim. Pemerintah mengklaim cara ini efektif dan diminati negara-negara lain. Namun upaya ini dipertanyakan pengamat dan aktivis lingkungan.
Kesepakatan Iklim COP29 $300 Miliar Picu Kemarahan dan Harapan
Negara-negara berkembang dan terbelakang memperdebatkan target baru pendanaan ramah lingkungan dan secara konsisten menyerukan pendanaan iklim dalam bentuk hibah publik.
Kemarahan dan frustrasi dari negara-negara berkembang yang rentan terhadap dampak iklim, kemungkinan akan berlanjut setelah pertemuan puncak perubahan iklim di Azerbaijan, COP29 berakhir.
Negara-negara yang ikut dalam KTT itu menawarkan target keuangan dunia sebesar $300 miliar untuk membantu negara-negara miskin mengatasi perubahan iklim, sebuah kesepakatan yang oleh banyak negara-negara penerimanya dikecam sebagai hal yang sangat tidak memadai.
Negara-negara maju, yang secara historis merupakan penghasil emisi yang bertanggung jawab atas pemanasan global, pada hari Minggu sepakat menjanjikan $300 miliar per tahun, hingga tahun 2035 bagi negara-negara berkembang untuk mencegah dampak terburuk perubahan iklim. Angka itu kurang dari seperempat jumlah $1,3 triliun yang dibutuhkan setiap tahun untuk mengurangi emisi dan membangun ketahanan di negara-negara rentan.
Dana $300 miliar itu juga merupakan peningkatan sebesar $200 miliar per tahun dari perjanjian yang ditetapkan sejak tahun 2009 dan akan berakhir masa berlakunya.
Kekecewaan dan kemarahan besar dari negara-negara berkembang dan terbelakang diungkapkan pada sidang penutupan, di mana beberapa perwakilan nasional menyebut penerapan paket pendanaan baru itu “menghina.”
“Kami sangat kecewa,” kata perunding India Chandni Raina, yang menyebut angka tersebut “sangat buruk.”
Peserta dari Kuba, Pedro Luis Pedroso, menggambarkan kesepakatan itu sebagai “kolonialisme lingkungan hidup,” dan menyatakan bahwa jika memperhitungkan inflasi saat ini, pendanaan yang dijanjikan adalah lebih rendah dari $100 miliar yang disepakati pada tahun 2009.
Perunding Bolivia menyebut kesepakatan itu “menghina” negara-negara berkembang.
Beberapa perwakilan negara Barat lebih optimistis.
“COP29 akan dikenang sebagai era baru pendanaan iklim,” kata perunding iklim utama UE, Wopke Hoekstra, sambil menyebut jumlah target itu “ambisius” dan “dapat dicapai.”
Beberapa pakar mengatakan kepada VOA, struktur dan komposisi kesepakatan bernilai $300 miliar itu lebih penting daripada angka keuangan sebenarnya. Kesepakatan akhir itu memungkinkan sumber dana negara dan swasta digunakan untuk mendukung upaya-upaya persiapan iklim di negara-negara berkembang.
Para perunding dari negara-negara berkembang menyatakan keprihatinan mereka bahwa sumber-sumber pendanaan swasta bisa datang dalam bentuk pinjaman yang lebih banyak. Fakta ini bisa membuat utang negara-negara miskin makin menumpuk. Mereka lebih menyukai pendanaan dalam bentuk hibah.
Negara-negara berkembang dan terbelakang memperdebatkan target baru pendanaan ramah lingkungan dan secara konsisten menyerukan pendanaan iklim dalam bentuk hibah publik. Perundingan yang penuh ketegangan selama seminggu terakhir itu ditambah dua hari dan mencakup setidaknya satu episode, di mana para perunding dari negara-negara kepulauan kecil dan beberapa negara termiskin di dunia, keluar dari ruang pertemuan dengan negara-negara kaya, sebagai bentuk protes. Mereka menegaskan bahwa suara dan pandangan mereka tidak didengar. [ps/ab]
Forum