Sekutu dan musuh AS pada hari Rabu mengecam usulan Presiden Donald Trump agar Amerika Serikat mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza, memaksa dua juta warga Palestina untuk pindah ke negara lain dan kemudian mengubah wilayah di sepanjang Laut Mediterania itu menjadi “Riviera Timur Tengah”.
Dengan cepat pemimpin-pemimpin dunia bereaksi terhadap usulan Trump, yang disampaikan dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih Selasa malam (4/3). Sebagian besar menentang gagasan yang dikemukakan Trump itu.
Inggris, China, Jerman, Irlandia, Rusia dan Spanyol mengatakan mereka akan terus mendukung solusi dua negara – yaitu pembentukan negara Palestina merdeka yang akan mencakup Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel, yang berada di sebelah Israel.
Proposal “solusi dua negara” yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dan perang Timur Tengah selama puluhan tahun itu juga telah sejak lama menjadi landasan kebijakan AS di wilayah itu, meskipun pemerintahan Netanyahu menentangnya.
Arab Saudi, sekutu penting Amerika yang merupakan penghasil minyak di Timur Tengah, segera menyampaikan pernyataan tajam, dengan mengatakan seruannya untuk negara Palestina merdeka adalah “posisi yang tegas, teguh dan tak tergoyahkan.”
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga menegaskan dukungannya pada solusi dua negara. “Posisi Australia masih sama seperti pagi ini, tahun lalu, dan 10 tahun lalu,” tegasnya.
Netanyahu Mendukung, Palestina Menolak Tegas
Netanyahu menyampaikan dukungan atas usul Trump itu, dengan mengatakan salah satu tujuan perangnya adalah untuk memastikan agar kelompok militan Hamas tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Namun Trump, kata Netanyahu, “membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi.” “Saya pikir ini adalah sesuatu yang dapat mengubah sejarah, dan upaya ini sangat bermanfaat,” tambahnya.
Saat ditanya wartawan tentang solusi dua negara, Trump tidak memberikan komitmen dukungannya. Rencananya mengenai Gaza itu “tidak dapat diartikan sebagai solusi dua negara atau solusi satu negara atau pembentukan sebuah negara lain,” katanya.
Warga Palestina dan negara-negara tetangganya menolak gagasan Trump. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan PBB untuk “melindungi rakyat Palestina dan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut,” dan menegaskan bahwa apa yang ingin dilakukan Trump adalah “pelanggaran serius terhadap hukum internasional.”
Hamas mengatakan usulan Trump di Gaza adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah itu. Alih-alih meminta pertanggungjawaban Zionis atas kejahatan genosida dan pengungsian, mereka malah diberi imbalan, bukan dihukum.”
Mesir, Yordania Tolak Usul Relokasi Warga Gaza ke Negara Mereka
Bahkan sebelum Trump menyerukan kepemilikan AS atas Gaza, Mesir dan Yordania dalam beberapa hari terakhir telah menolak usulannya agar penduduk Palestina di Gaza direlokasi ke negara mereka. Kementerian Luar Negeri Mesir menekankan perlunya pembangunan kembali di Gaza “tanpa memindahkan warga Palestina keluar dari Jalur Gaza.”
Kepala Komisioner Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia Volker Turk pada hari Rabu (5/2) mengatakan mendeportasi orang-orang dari Gaza yang diduduki Israel adalah tindakan ilegal. “Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara, seperti yang baru-baru ini digarisbawahi oleh Mahkamah Internasional... Setiap pemindahan paksa atau deportasi orang dari wilayah pendudukan sangat dilarang,” tegasnya.
Belakangan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dalam pidatonya bahwa “dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting untuk tetap setia pada landasan hukum internasional. Penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis.”
Namun dalam konferensi pers bersama Netanyahu Selasa malam, Trump mengatakan Raja Yordania Abdullah dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi akan menyetujui gagasannya untuk mendeportasi warga Palestina dari Gaza; dan menilai kedua negara akan “membuka hati mereka dan akan memberi kami lahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan hal ini, sehingga masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan damai.”
Proposal Trump mengenai Gaza adalah pernyataan kebijakan besar pertamanya di Timur Tengah sejak menjabat untuk masa jabatan empat tahun kedua pada 20 Januari lalu. Trump mengatakan dia membayangkan membangun sebuah resor di tepi Mediterania di mana masyarakat internasional dapat hidup harmonis.
Hanya reruntuhan puing bangunan yang tampak di sebagian besar Gaza, wilayah di pesisir pantai itu, setelah serangkaian pemboman Israel yang menewaskan lebih dari 47.500 warga Palestina, yang lebih dari separuhnya adalah perempuan dan anak-anak. Militer Israel mengatakan di antara korban tewas yang didata oleh Kementerian Kesehatan Palestina itu, terdapat 17.000 militan Hamas.
Usulan Trump tentang Gaza muncul di tengah pelaksanaan gencatan senjata selama enam minggu untuk menghentikan pertempuran yang berawal pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas menyerang bagian selatan Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 250 orang lainnya.
ICRC: 18 Sandera Israel, 583 Tahanan Palestina Telah Dipulangkan
Sejak pelaksanaan gencatan senjata pada 19 Januari lalu, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) telah memulangkan 18 sandera Israel dan 583 tahanan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, ICRC mengingatkan pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan pemulangan seluruh sandera dan tahanan dengan cara yang aman dan bermartabat. Hingga 5 Februari ini, masih ada sekitar 79 warga Israel dan warga asing lainnya yang disandera Hamas, termasuk yang sudah dinyatakan meninggal namun mayatnya masih ditahan di Gaza.
Menurut data Israel Prison Service (IPS) kepada Hamoked, LSM yang fokus pada hak asasi manusia di Israel, hingga bulan Januari lalu terdapat 9.846 warga Palestina di tahanan-tahanan Israel. Jumlah ini mencakup 1.734 tahanan yang sudah dijatuhi vonis hukuman penjara, 2.941 tahanan yang menunggu sidang pengadilan, 3.369 tahanan administratif yang ditahan tanpa sidang pengadilan, dan 1.802 orang yang ditahan dalam status sebagai “kombatan yang melanggar hukum.” Angka-angka itu tidak mencakup warga Palestina dari Gaza yang ditahan militer Israel sejak 7 Oktober 2023. [em/ab]
Forum